Menu

Mode Gelap
Ferdinand Gansalangi Resmi Dilantik Menteri Diktisaintek sebagai Direktur Polnustar Periode 2026–2030 BREAKING NEWS : Gempa M 7,7 Guncang Barat Laut Tahuna, BMKG Keluarkan Peringatan Dini Tsunami Bupati Sitaro Ditahan, Dugaan Korupsi Dana Erupsi Gunung Ruang Rugikan Negara Rp22,7 Miliar Empat Kampung di Tatoareng Krisis Air, Warga Hadapi Ancaman Kemarau DPD ABPEDNAS Sulut Gelar Rapat Pleno Perdana Bahas Program Kerja dan Tindak Lanjut Kerjasama dengan Kejaksaan

Jakarta · 7 Apr 2024 22:30 WITA ·

Penggunaan Dana UKW Fasilitas BUMN Sesuai Aturan, UKW Tetap Digelar Ditambah SJI


Penggunaan Dana UKW Fasilitas BUMN Sesuai Aturan, UKW Tetap Digelar Ditambah SJI Perbesar

Jakarta,Sulutnews.com – Menjawab isu yang menyebar terkait dugaan penyimpangan penggunaan dana penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PWI Pusat, bahwa tidak ada dana yang tidak jelas penggunaannya.

Hal itu disampaikan Sekjen PWI Pusat, Sayid Iskandarsyah, tadi malam, Minggu (7/4). Berkaitan dengan pemanggilan pengurus PWI Pusat, bahwa Sayid mengatakan, tidak pernah memberikan keterangan ke DK. “Saya sebagai Sekjen PWI Pusat tidak pernah memberi keterangan apapun kepada Dewan Kehormatan, setahu saya hanya Ketua Umum dan Bendahara Umum, jadi tidak tepat apabila disebut Pengurus Harian yang dipanggil untuk klarifikasi,” ujar Sayid.

Menurut Sayid, PWI Pusat akan menyelenggarakan UKW di 10 provinsi, dimulai dari Papua Tengah Nabire pada 17-18 April, berlanjut ke UKW di Riau, Sumsel, Kepri, Sulteng, Sultra dst sampai akhir Mei. Ternasuk di Jatim, dan Papua Barat.
Bahkan ada dua rencana Sekolah Jurnalisme Indonesia di Lampung. Anggarannya dari kas PWI Pusat dari sisa kegiatan UKW sebelumnya. Termasuk pelunasan Rp 1,4 milyar yang juga akan dipakai untuk UKW di 19 provinsi yang belum dilakukan UKW.

Dengan demikian pernyataan bahwa sekitar Rp 2,9 milyar tidak jelas penggunaannya adalah keliru dan telah melahirkan fitnah . “Saya tidak tahu angka itu didapat dari mana. DK harus meralat kesalahan tersebut karena salah,” tegas Sayid.
Menurut Sayid, klarifikasi ini dibuat agar tidak muncul persepsi bahwa pengurus PWI Pusat ingin mengambil keuntungan dari kerjasama dengan forum humas BUMN. Kalaupun ada pengeluaran terkait hal itu, masih sesuai mekanisme tertulis di organisasi PWI.

Lebih lanjut Sayid menerangkan, selain telah menjadwalkan 10 UKW yang akan digelar periode April- Mei 2024.
Pelaksanaan UKW kerjasama PWI Pusat dengan Forum Humas BUMN, secara bertahap telah digelar di 10 provinsi dengan dukungan dana sebesar Rp 6 milyar dan masa waktunya Desember 2023 dan Januari 2024. Seluruhnya sudah diselesaikan oleh PWI Pusat dan telah dibuat laporan tertulis sesuai dengan isi perjanjian kerjasama antara PWI dengan FH BUMN.

Menurut Sayid, dari dukungan total anggaran tersebut anggaran yang telah disampaikan sampai hari ini adalah sebesar Rp 4,6 milyar. Dan selain digunakan untuk UKW 10 provinsi yaitu Aceh, NTT, Sulut, Kalteng, Lampung, Bengkulu, Yogyakarta, NTB, Papua Induk dan Papua Selata, juga untuk dukungan Sekolah Jurnalisme Indonesia yang telah berlangsung 5-9 Februari di Bandung.(*/Yayuk)

Artikel ini telah dibaca 1,326 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Kementerian Ekraf Siap Kembangkan TIFF Menjadi Ekosistem Industri Kreatif di Tomohon

15 Juli 2026 - 21:43 WITA

5 Produk Men’s Biore Wajib Punya untuk Perawatan Wajah Pria

14 Juli 2026 - 19:58 WITA

Menaker akan Hadiri Forum BRICS, Bahas Jaminan Sosial hingga Pengembangan Keterampilan Kerja

14 Juli 2026 - 17:40 WITA

Tuduhan Adanya Jalur Langit di MTSN 1 Pamulang Hanya Tuduhan Liar Tidak Berdasar

6 Juli 2026 - 07:52 WITA

Demo BEM UI di Hari Hut Bhayangkara Menuai Sorotan Publik

2 Juli 2026 - 23:53 WITA

Pertamina Lakukan Penyesuaian Harga BBM Non Subsidi Per 1 Juli 2026 Ini Daftar Harga Wilayah Sulawesi

1 Juli 2026 - 18:35 WITA

Trending di Jakarta