Manado,Sulutnews.com – Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara (Kanwil DJPB Sulut) kembali menyampaikan Produk informasi terkait kondisi terkini perkembangan APBN dan APBD di Sulawesi Utara, melalui konferensi pers secara daring, Senin, 29 April 2024.
Hari Utomo Kakanwil DJPB Sulut, dalam paparan menyampaikan kinerja APBN sampai dengan 31 Maret 2024 bahwa kinerja APBN 2024 tetap adaptif di Tengah Risiko Global yang Semakin Dinamis. Lebih rinci Heri Utomo menjelaskan :
- Hingga triwulan I tahun 2024, situasi tensi geopolitik yang tinggi, sangat cepat, dan dinamis perlu disikapi dengan kewaspadaan dan mitigasi. Selain itu, tekanan inflasi dan suku bunga global, serta proteksionisme yang menurunkan ekspor juga menjadi sejumlah risiko yang perlu dicermati. Perekonomian global diperkirakan stagnan, moderasi inflasi berlanjut. World Bank dan IMF memperkirakan pertumbuhan global masing-masing sebesar 2,6% dan 3,1% untuk tahun 2023 dan 2,4% dan 3,1% untuk tahun 2024 serta 2,7% dan 3,2% untuk tahun 2025. Sementara, proyeksi inflasi tetap tinggi (IMF: 6,8% tahun 2023, 5,8% tahun 2024 dan 4,4% tahun 2025). Di tengah pelemahan global tahun 2023, ekonomi Indonesia tumbuh relatif kuat, 5,05%, terutama didukung konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,82% dari sisi pengeluaran dan sektor manufaktur tumbuh 4,64% dari sisi produksi.
- Upaya pengendalian inflasi di dalam negeri secara umum efektif sehingga tingkat daya beli masyarakat tidak terpukul terlalu dalam. Terkendalinya tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi positif tentu akan berdampak positif pada indikator-indikator makroekonomi lain yaitu tingkat pengangguran terbuka yang turun dengan laju 5,32% y-o-y secara nasional per Agustus 2023. Demikian pula, tingkat kemiskinan yang turun ke level 9,36% pada Maret 2023 secara y-o-y. Dengan demikian, di tingkat nasional kondisi lapangan kerja dan kemiskinan terus menunjukkan perbaikan. Perlambatan terjadi pada tren ekspor namun demikian impor mengalami pertumbuhan sehingga surplus perdagangan kembali menyempit.
- Di tingkat regional, kondisi perekonomian Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) secara umum juga menunjukkan pemulihan dan penguatan seiring dengan meningkatnya aktivitas perekonomian dan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dari beberapa indikator. Pertama, untuk pertumbuhan ekonomi di Sulut tumbuh 5,48% pada tahun 2023. Untuk tingkat inflasi, secara year on year Indonesia mengalami inflasi sebesar 3,05%. Sementara itu untuk Sulawesi Utara, dalam periode yang sama mengalami inflasi sebesar 3,82%. Selanjutnya, Nilai Tukar Petani (NTP) di Sulawesi Utara pada bulan Maret 2024 turun 2,84 persen menjadi 111,88. Sejalan dengan NTP, Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga mengalami penurunan dari 109,25 di bulan Februari ke 108,31 di bulan Maret 2024. Dari sisi kinerja neraca perdagangan, Neraca Perdagangan (Ekspor Impor) di Sulawesi Utara pada Maret 2024 berada di 25,28 Juta USD dan menunjukkan penurunan dari bulan Februari yang berada pada 56,43 Juta USD.
- Selanjutnya, dari sisi pemerintah, ketidakpastian ekonomi di tingkat global yang masih terdampak oleh pandemi dan isu geopolitik global, direspon melalui kebijakan yang didanai oleh APBN dan APBD. Dalam pelaksanaan APBN di Sulawesi Utara, Pendapatan yang telah terealisasi adalah senilai Rp1.254,02 miliar atau 23,97% dari target yang telah ditetapkan, tumbuh 9,7% (yoy).
- Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan negara, dibutuhkan pendanaan oleh APBN dimana sumber pendapatan terbesarnya adalah dari penerimaan pajak. Tercatat realisasi penerimaan pajak di Sulawesi Utara sampai dengan akhir Maret 2024 adalah sebesar Rp872,48 miliar atau telah terealisasi sebesar 6,18% dari target penerimaan tahun 2024.
- Selain dari penerimaan pajak, salah satu sumber pendapatan APBN adalah dari pendapatan bea dan cukai dimana realisasi sampai dengan akhir Maret 2024, dilaporkan pendapatan bea dan cukai telah terealisasi sebesar Rp18,2 miliar. Untuk periode bulan Maret 2024 penerimaan Cukai terealisasikan sebesar Rp2,05 miliar, dan Bea Masuk sebesar Rp5,99 miliar serta realisasi Bea Keluar sebesar Rp0,25 miliar.
- Selain dari Perpajakan dan Bea Cukai, Pendapatan APBN lainnya adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Capaian PNBP s.d 31 Maret 2024 adalah sebesar Rp363,31 miliar atau 30,25% dari target. Realisasi PNBP tumbuh 19,29% secara year on year dari periode yang sama tahun 2023.
- Dari sisi Belanja APBN, telah terealisasi sebesar 22,22% dari pagu, tumbuh 17,33% dengan nilai sebesar Rp5,06 triliun. Dana Transfer ke Daerah, Belanja Pegawai dan Belanja barang menjadi komponen belanja terbesar yang ada. Belanja Barang telah terealisasikan 21,64% dari total pagu. Sedangkan untuk realisasi Belanja Modal telah terealisasikan 13,91%. Sampai dengan akhir Maret ini, berdasarkan pelaksanaan APBN di Sulawesi Utara tercatat defisit sebesar Rp3,8 triliun.
- Transfer Ke Daerah (TKD) sampai dengan akhir Maret 2024 telah disalurkan mencapai Rp3,02 triliun atau 22,48% dari pagu. Dari angka tersebut, DAU menempati porsi terbesar realisasi TKD di wilayah Sulawesi Utara dengan realisasi Rp2,25 triliun dan disusul DAK Non Fisik Rp348,33 miliar.
Sebagai kesimpulan Heri Utomo menjelaskan bahwa kinerja APBN sampai dengan akhir Triwulan I 2024 terjaga baik di tengah ketidakpastian global. Peningkatan aktivitas ekonomi domestik terus berlanjut. Namun demikian, dampak dari peningkatan tensi geopolitik dan volatilitas pasar keuangan global perlu terus diwaspadai. APBN terus dioptimalkan sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung berbagai agenda pembangunan.(*/Merson)
