Menu

Mode Gelap
Bupati Sitaro Ditahan, Dugaan Korupsi Dana Erupsi Gunung Ruang Rugikan Negara Rp22,7 Miliar Empat Kampung di Tatoareng Krisis Air, Warga Hadapi Ancaman Kemarau DPD ABPEDNAS Sulut Gelar Rapat Pleno Perdana Bahas Program Kerja dan Tindak Lanjut Kerjasama dengan Kejaksaan Breaking News: Jago Merah Lahap Rumah Mantan Pejabat Pemda Sangihe Pangdam XIII/Merdeka Gelar Coffee Morning Bersama Insan Media Sulut, Sampaikan Konsep Pentahelix

Internasional · 5 Mei 2026 08:42 WITA ·

HOAX Postingan Hoax Polemik Insentif Guru Honorer Madrasah Cilacap: Plt Bupati Cilacap Tegas


HOAX Postingan Hoax Polemik Insentif Guru Honorer Madrasah Cilacap: Plt Bupati Cilacap Tegas Perbesar

Reporter : Dance Henukh

Cilacap.sulutnews.com – Media sosial kembali diwarnai perdebatan panas setelah beredar postingan yang dikategorikan sebagai hoax dari akun bernama Maz Din. Unggahan tersebut memuat kekecewaan terhadap kebijakan yang dinilai merugikan guru honorer madrasah di Kabupaten Cilacap.

Dalam tulisannya, akun tersebut menyebut bahwa bantuan insentif sebesar Rp100.000 per bulan yang telah disepakati pada masa kepemimpinan Bupati non-aktif Syamsul Auliya Rahman, kemudian dihapus oleh Plt Bupati Ammy Amelia Surya Fatma dengan alasan efisiensi anggaran. Akun itu juga menyatakan dana tersebut berasal dari uang rakyat, sehingga keputusan penghapusan dianggap sangat merugikan. Bahkan, Maz Din menyatakan kesiapan untuk turun ke jalan sebagai bentuk perlawanan atas ketidakadilan, disertai kalimat bernada emosional dan tulisan tegas “Insensitive Guru Honorer Madrasah Cilacap di Batalkan!?”.

Namun, tanggapan tegas segera disampaikan oleh Plt Bupati Cilacap. Pemerintah daerah menegaskan bahwa informasi yang disebarkan adalah tidak benar atau hoax, serta berpotensi memprovokasi masyarakat. Atas hal itu, Plt Bupati memberikan ultimatum kepada akun tersebut: “Minta agar postingan yang berisi hoaks dan memprovokasi itu segera dihapus dalam waktu 1×24 jam”.

Selain itu, Plt Bupati juga mengingatkan pentingnya bersikap bijak dalam bermedia sosial. “Penyebaran informasi yang belum jelas kebenarannya tidak boleh dilanjutkan, karena hal itu hanya akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” tegasnya.

Polemik ini memperlihatkan adanya perbedaan pandangan yang cukup tajam. Di satu sisi muncul tuntutan atas hak yang dianggap telah disepakati, sementara di sisi lain informasi yang disampaikan dinilai tidak memiliki dasar kebenaran.

Kasus ini kembali menjadi pengingat bagi seluruh elemen masyarakat akan pentingnya melakukan verifikasi dan pengecekan fakta sebelum menyebarkan informasi. Permasalahan publik sebaiknya diselesaikan melalui jalur yang konstruktif dan transparan, bukan dengan menyebarkan kabar yang dapat menimbulkan perpecahan dan keresahan

Artikel ini telah dibaca 954 kali

Baca Lainnya

Tiga Figur, Tiga Pendekatan, Siapa Paling Siap Memimpin PB GABSI 2026–2030 ?

12 Mei 2026 - 12:51 WITA

Usman Husin: Melukis Sejarah Peningkatan Produktivitas Padi di Rote Ndao

11 Mei 2026 - 19:50 WITA

Hari Pertama Ujian Semester SD Negeri Nduadi: Semangat Mandiri dan Harmoni Melampaui Jarak

11 Mei 2026 - 13:15 WITA

BRI Peduli Kesehatan Serahkan Bantuan TJSL 1 Unit Ambulans kepada Polda NTT Dukung Layanan Masyarakat

11 Mei 2026 - 10:59 WITA

Bupati Rote Ndao Didampingi Asisten Satu dan Prof Yusuf Henuk Pantau Pekerjaan Tambak Garam Proses Masih Tahap Penyelesaian dan Uji Coba

9 Mei 2026 - 20:59 WITA

Tiga Poin Krusial Di Reses Perdana Yunus Panie Demi Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi Warga

9 Mei 2026 - 13:42 WITA

Trending di Entertainment