Menu

Mode Gelap
Puncak Peringatan HPN 2024 Gubernur Sulut Olly Dondokambey Terima Penghargaan Pena Emas, Disaksikan Presiden Jokowi Tamuntuan Sukses Wujudkan Ekspor Ikan Perdana ke Filipina Walikota Caroll Senduk Inspektur Upacara Peringatan HUT Ke-21 Kota Tomohon Tamuntuan Bawa Bantuan Bencana Ke Kampung Laine HCB Tunaikan Janjinya, 28 Desember 2023, Kick-off UKW PWI Bantuan BUMN Dimulai di Aceh, NTT dan Sulut

Hukrim · 18 Jan 2023 06:20 WIB ·

Dukung Kejari Minahasa Usut Dugaan Tipikor Gaji Pala, INAKOR: Jika Terbukti, Tangkap dan Penjarakan!


 (Foto.Ilustrasi) Perbesar

(Foto.Ilustrasi)

MINAHASA,SULUTNEWS.COM– Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasionalis Anti Korupsi (LSM-INAKOR) mendukung Kejari Minahasa untuk melakukan pengusutan mendalam terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang terjadi di Kantor Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulut.

Dimana saat ini, untuk mengetahui dugaan penggelapan gaji pala tersebut, Tim APH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Minahasa, telah berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Minahasa dan telah melakukan pengumpulan data di sejumlah Kelurahan yang masuk dalam Wilayah Kecamatan Tondano Barat.

Kepada Media ini, Ketua LSM INAKOR Rolly Wenas mengatakan agar dapat mengusut dugaan Tipikor ini, Pihaknya mendukung Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Diki Octavia SH MH. untuk mengungkap masalah ini.

LSM INAKOR  juga meminta kepada Kejari Minahasa agar segera memanggil dan memeriksa pihak – pihak yang terlibat berperan aktif didalam-Nya.

“Jika terbukti secara hukum, siapa pun dia yang terlibat dalam kasus ini, harus di tangkap dan penjarakan, “ungkapnya kepada Media ini, Rabu (18/1/2023).

Apa lagi kita ketahui bersama, bahwa sumber anggaran untuk pembayaran gaji  pala, itu di biayai oleh APBD, atau uang Negara. “Yang seharusnya anggaran ini harus di peruntukan untuk membayar gaji pala, dan tidak boleh disalah gunakan, “ujar Rolly kepada Media ini, Rabu (18/1/2023).

Dijelaskan Rolly, Jika terbukti, para terduga pelaku dapat dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Subsider, Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, “urainya. (**/arp)

Artikel ini telah dibaca 1,465 kali

Baca Lainnya

Proses Kasus Persetubuhan Empat Terlapor Di Desa Oelasin, Rote Ndao Naik Penyidikan

17 February 2024 - 14:22 WIB

Penyelesaian Kasus Persetubuhan Terhadap Gadis Di Bawah Umur Merupakan Potret Hukum Yang Mandul

15 February 2024 - 11:44 WIB

Sekda Watania Serahkan Tiga SK PLT Kepala Sekolah SMP di Langowan

13 February 2024 - 09:37 WIB

Dipimpin Ketua BPMS GMIM Pentahbisan Pastori GMIM Betlehem Lewet Dihadiri Gubernur Sulut dan Penjabat Bupati Minahasa

11 February 2024 - 22:47 WIB

Kasus Persetubuhan Gadis Di Bawah Umur Diselesaikan Damai, Banyak Pihak Kesal UU Anak Di Nodai

11 February 2024 - 20:53 WIB

Motor Kredit Dijual, Ketua RT di Jember Jadi Narapidana

11 February 2024 - 17:00 WIB

Trending di Hukrim