KONSEL, SULUTNEWS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) menyetujui usulan pinjaman daerah sebesar Rp200 miliar dari Bank Sultra. Persetujuan itu muncul dalam Rapat Paripurna DPRD Konsel, Senin (31/8/2026).
Bupati Konsel Irham Kalenggo, S.Sos., M.Si., menerima langsung keputusan tersebut. Pemerintah Kabupaten Konsel mengusulkan pembiayaan untuk periode 2026–2029.
Pemkab Konsel menyiapkan pinjaman tersebut sebagai alternatif pembiayaan. Langkah itu bertujuan mengatasi keterbatasan APBD sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur prioritas.
Dalam rapat paripurna, mayoritas fraksi menyetujui usulan pinjaman daerah. Fraksi gabungan yang terdiri dari Golkar, Gerindra, PBB, PAN, dan Demokrat Persatuan menyatakan dukungan.
Selain itu, Fraksi NasDem juga menyetujui usulan tersebut. Namun, para fraksi memberikan catatan kepada pemerintah.
Mereka meminta Pemkab Konsel mengelola pinjaman secara akuntabel dan efisien. Mereka juga mendorong pemerintah mengarahkan pembiayaan pada sektor produktif.
Sementara itu, Fraksi PKS dan Fraksi PDIP tidak menyampaikan pandangan fraksi dalam rapat tersebut. Kedua fraksi juga tidak menghadiri proses persetujuan.
Sebelumnya, Fraksi PKS mengambil sikap abstain terkait prioritas pembangunan jalan di Lalembuu. Sedangkan Fraksi PDIP menolak usulan pinjaman.
Fraksi PDIP menyoroti potensi beban terhadap APBD. Selain itu, fraksi tersebut mempertanyakan sisa kewajiban dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Bupati Irham Kalenggo menegaskan pemerintah telah menghitung kebijakan pembiayaan tersebut secara cermat.
Menurutnya, Pemkab Konsel juga menyiapkan skema pembayaran hingga 2029. Ia memastikan pemerintah menyelesaikan kewajiban sebelum masa jabatannya berakhir.
Karena itu, Bupati meminta seluruh pihak melihat pinjaman tersebut sebagai instrumen pembiayaan pembangunan. Pemerintah akan mengarahkan dana ke kebutuhan infrastruktur yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
Pemkab Konsel menargetkan pinjaman tersebut mendukung pembangunan sejumlah infrastruktur prioritas. Jalan dan jembatan menjadi bagian utama dari rencana penggunaan pembiayaan.
Selain pembangunan fisik, pemerintah juga ingin meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, pembiayaan tersebut tidak hanya mengejar pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperkuat layanan kepada masyarakat.
Selanjutnya, pemerintah perlu menjaga tata kelola anggaran agar penggunaan dana tetap transparan dan tepat sasaran. Pengawasan DPRD juga menjadi bagian penting untuk memastikan pinjaman memberikan manfaat bagi masyarakat Konawe Selatan.
Sumber : Facebook PPID Kabupaten Konsel
Penulis : Muhammad Irwansyah (Wartawan Madya)
