SN,COM,BOLMONG-Bupati Bolmong, Ir. Limi Mokodompit, MM, menngikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang berlangsung di Ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara Kamis (27/7/2023).
Acara yang bertujuan untuk meningkatkan sinergi antar lembaga dan implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, menjadi semakin berarti dengan kehadiran sosok sentral, Ketua KPK Republik Indonesia, Bapak Komjen Pol (Purn) Drs. Firli Bahuri, M.Si.
Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven O. E. Kandouw, menyatakan tekad kuat untuk mengurangi bahkan memusnahkan praktik korupsi di seluruh wilayahnya. “Semangat untuk pemberantasan korupsi bukanlah hal sepihak. Di bawah bimbingan, pengawasan, dan arahan dari KPK RI, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bahkan Pemerintah Kabupaten Kota telah berkomitmen tinggi dalam melawan korupsi,” tegas Wakil Gubernur.
Dalam momen berharga ini, Ketua KPK menyoroti pentingnya penggunaan anggaran melalui APBD untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan nasional. Berbagai indikator pembangunan, seperti penurunan angka kemiskinan, pengangguran, angka kematian ibu melahirkan, hingga angka kematian bayi, menjadi sorotan utama dalam rangka mencapai kesejahteraan yang lebih baik. “Sejalan dengan visi KPK, Pemkab Bolmong telah menetapkan APBD yang memprioritaskan kesejahteraan rakyat,” ungkapnya. “Dengan berbagai program yang dianggarkan dalam APBD, langkah konkret telah diambil untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan indeks pembangunan manusia,” tambahnya.
Kebersamaan antara pemerintah daerah dan KPK RI dalam menjalankan pemberantasan korupsi, serta mendukung pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat, semakin menambah harapan bagi kemajuan Sulawesi Utara. Semangat dan komitmen yang terus bersemi menjadi cambuk bagi terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh warga. (*)
