Sitaro.sulutnews.com – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), khususnya jenis Pertalite, kembali menjadi perhatian masyarakat di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro).
Antrean kendaraan yang mengular di sejumlah agen penyalur makin sering terlihat, sementara keluhan warga mengenai sulitnya memperoleh BBM terus bermunculan.
Namun kondisi ini ternyata tidak semata-mata disebabkan oleh kurangnya pasokan. Ada sejumlah faktor lain yang berperan besar di balik meningkatnya tekanan terhadap distribusi BBM di daerah kepulauan tersebut.
Data terbaru dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sitaro menunjukkan, jumlah kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2024 tercatat 6.633 unit kendaraan, terdiri dari 5.681 unit roda dua dan 952 unit roda empat. Angka itu melonjak pada tahun 2025 menjadi 7.103 unit, dengan 6.097 unit roda dua dan 1.006 unit roda empat.
“Dalam setahun terjadi penambahan hampir 470 kendaraan atau sekitar tujuh persen. Pertumbuhan ini tentu langsung memengaruhi peningkatan konsumsi BBM di lapangan,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Sitaro, Indra Purukan, Senin, 20/10/2025.
Dari sisi pasokan, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Sitaro, Jelin Yolanda Langitan, menyampaikan bahwa kuota Pertalite untuk tahun ini mencapai 4.522 kiloliter. Distribusi di tingkat agen juga dibagi sesuai kapasitas penyaluran: APMS Maranatha di Siau mendapatkan jatah sekitar 120 kiloliter per bulan, sementara APMS Sawang menerima sekitar 80 kiloliter per bulan.
“Pemerintah daerah telah berupaya menaikkan kuota hingga 20 persen setiap tahun agar kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Namun dengan pertumbuhan kendaraan yang cukup tinggi, perlu ada evaluasi menyeluruh agar distribusi tetap stabil,” jelas Jelin.
Selain kendaraan pribadi dan angkutan umum, sejumlah sektor ekonomi lain turut menyumbang tingginya permintaan BBM. Dunia pariwisata dan perikanan menjadi dua sektor dengan konsumsi energi yang cukup besar.
Kondisi ini menunjukkan bahwa kelangkaan BBM di Sitaro bukan hanya persoalan pasokan, melainkan juga akibat meningkatnya mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi yang terus berkembang.
Situasi tersebut menegaskan perlunya sinkronisasi data antara jumlah kendaraan, kebutuhan sektor perikanan, layanan transportasi, dan kegiatan ekonomi lainnya dengan kuota BBM yang ditetapkan pemerintah. Tanpa perencanaan berbasis data yang akurat, kelangkaan dikhawatirkan akan terus terjadi meski kuota ditambah setiap tahun.
Seiring meningkatnya kebutuhan energi, pemerintah daerah juga diharapkan melakukan pemantauan secara berkala serta mengimbau masyarakat untuk menggunakan BBM secara bijak, sehingga distribusi tetap lancar dan berkeadilan bagi seluruh warga.
