KOTAMOBAGU – Muliadi Paputungan yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Sulawesi Utara turun menyapa masyarakat dengan menggelar Reses guna mendengarkan aspirasi masyarakat.
Anggota DPR Provinsi dapil bolaang mongondow raya ini, menyerap aspirasi masyarakat untuk ia kawal di Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara.
Reses yang dilakukan di Desa Bungko kecamatan Kotamobagu selatan Kota Kotamobagu pada Minggu 16 Maret 2025, dihadiri oleh tokoh agama, tokoh masyarakat dan warga setempat.
Dalam kesempatan itu Mulyadi Paputungan yang juga bendahara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengatakan wajib bagi anggota Dewan untuk menyampaikan segala keluh kesah dan aspirasi masyarakat agar kesejahteraan bisa terpenuhi.
“Apapun aspirasi saya akan kawal dan disampaikan dalam agenda kami di DPR Provinsi. Terimakasih atas kehadiran bapak ibu,” ujar Papa Afzal sapaan akrab Mulyadi ini.
Ia menegaskan akan membawa dan akan mengawal aspirasi masyarkat sulawesi utara khususnya masyarakat Bolaang Mongodow Raya yang merupakan wilayah dapilnya.
Dikesempatan itu pula, Muliadi Paputungan meluruskan isu yang beredar bahwa penghapusan program anak asuh adalah kebijakan Walikota Kotamobagu dr. Weny Gaib dan Wakil Wali Kota Rendy V. Mangkat, padahal kebenarannya tidak seperti itu.
“Itu kebijakan dari pemerintahan sebelumnya, karena anggaran 2025 dibahas pada tahun 2024. Sementara, pak Weny dan Rendy baru terpilih tanggal 27 November 2024 dan dilantik 20 Februari 2025, tentu bukanlah kebijakan dari dr. Weny dan Rendi Mangkat.” jelasnya.***
