MANADO,Sulutnews.com -Badan Anggaran DPRD Provinsi Sulawesi Utara kembali melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Pemprov Sulut, Selasa, (7/72026) Rapat di Ruang Rapat Paripurna itu Pada rapat yang dipimpin Ketua DPRD Sulut dr. Fransiscus Andi Silangen, pembahasan makin dinamis setelah anggota Banggar Cindy Wurangian membongkar 3 indikator ekonomi krusial yang jadi pekerjaan Rumah besar Pemprov Sulut. Cindy Wurangian langsung menguji data TAPD dengan 3 pertanyaan tajam tentang realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), capaian pertumbuhan ekonomi, serta angka kemiskinan Sulut sepanjang Tahun 2025.
“Tiga indikator ini adalah nyawa APBD. Kalau PAD seret, ekonomi melambat, dan kemiskinan stagnan, berarti program yang kita biayai perlu dievaluasi ulang,”tegas Cyndi
Juga kata Dia, pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD tidak boleh berhenti pada opini BPK. DPRD wajib menelisik program mana yang berhasil menaikkan PAD, mana yang gagal menggenjot pertumbuhan, dan mana yang belum menurunkan kemiskinan
Catatan paling penting Cindy Wurangian adalah soal ketenagakerjaan. Ia menyoroti tingkat pengangguran di Sulut yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.” Tingkat pengangguran di Sulut lebih tinggi dari nasional. Ini alarm merah. APBD 2025 sudah digelontorkan, tapi lapangan kerja belum kebuka maksimal,” ujarnya.
Anggota DPRD Sulut Dapil Bitung-Minut ini pertegas, data pengangguran itu kontradiktif dengan misi peningkatan daya saing daerah.“Jika investasi dan program ekonomi tidak menyerap tenaga kerja lokal, maka APBD kehilangan arah,”ungkapnya.
Ia juga meminta TAPD Pemprov Sulut menyajikan data perbandingan target dan realisasi secara transparan. Tidak boleh ada indikator yang disembunyikan.
Indikator perbandingan harus jelas. Programnya apa harus diganti atau dilanjutkan yang sudah ada,” pinta Cindy.
Artinya, DPRD Sulut akan bersikap tegas di APBD 2026. Program yang indikatornya gagal akan dicoret atau diganti skemanya. Program yang berhasil akan dilanjutkan dengan alokasi lebih besar.
Lewat interupsi Cindy Wurangian, Banggar DPRD Sulut menegaskan perubahan paradigma. Anggaran harus diukur dari hasilnya. PAD naik berapa persen, pertumbuhan ekonomi tembus berapa, kemiskinan turun berapa poin, dan pengangguran terserap berapa orang.(josh tinungki)
