Manado,Sulutnews.com – Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara (Kanwil DJPB Sulut) kembali menyampaikan Produk informasi terkait kondisi terkini perkembangan APBN dan APBD di Sulawesi Utara ALCo regional Sulut untuk realisasi sampai 31 Oktober 2025 yang digelar di Aula Gedung Keuangan Negara Jalan Bethesda No. 6-8 Manado, Jumat (28/11/25).
Hadir sebagai Narasumber antara lain :
1. Kepala Perwakilan Kemenkeu Sulut/Kepala Kanwil DJP Suluttenggo Malut; Eureka Putra
2. Kepala Kanwil DJPb Sulut; Hari Utomo
3. Kepala Bidang Keberatan dan Banding Kanwil DJP Suttenggo Malut: Joga Saksono
4. Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi, Kanwil DJKN, Awalludin Ikhwan
5. Plt. Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai a.N Slamet Pramono
Disampaikan bahwa di tengah tantangan dan ketidakpastian global, perekonomian Sulawesi Utara mampu tetap tumbuh kuat 5,39% yoy pada Q3 2025. Tiga faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara yaitu pertama Aktivitas Produksi diantaranya dipicu adanya peningkatan realisasi pengadaan semen di Sulut Q3 2025 yang menunjukkan aktivitas di sektor konstruksi, pertumbuhan penjualan listrik pada pelanggan segmen listrik industri, neraca dagang luar negeri Sulawesi Utara dengan tren surplus. Kedua, Mobilitas Masyarakat yang tinggi baik yang beraktivitas di sektor pariwisata, sektor transportasi, dan sehubungan dengan banyaknya pelaksanaan event skala internasional/nasional/lokal (konser musik, turnamen olahraga, festival bunga TIFF, dll) di Sulawesi Utara. Ketiga, Konsumsi Masyarakat yang terjaga berkat penebalan bansos kepada masyarakat ditunjukkan dengan pertumbuhan realisasi belanja bantuan sosial dan intervensi pemerintah dalam stabilitas harga khususnya atas komoditas pangan.
Selanjutnya disampaikan, dari sisi pemerintah, APBN tetap menjadi shock absorber dampak dari gejolak dan ketidakpastian ekonomi di tingkat global dan dampak bawaannya ke tingkat nasional dan regional Sulawesi Utara, sekaligus sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi di tingkat regional. Atas pelaksanaan APBN di Sulawesi Utara sampai dengan 31 Oktober 2025, Pendapatan Negara telah terealisasi sebesar Rp3.803,93 miliar atau 73,68% dari target yang telah ditetapkan. Berdasarkan jenisnya, beberapa jenis penerimaan negara menunjukkan pertumbuhan diantaranya atas Pajak Lainnya, PNBP Lainnya, Bea Keluar, dan PNBP atas Pengelolaan Kekayaan Negara.
Di Sulawesi Utara, pendapatan perpajakan menjadi sumber utama pendapatan negara dalam APBN. Tercatat realisasi penerimaan pajak di Sulawesi Utara sampai dengan 31 Oktober 2025 adalah sebesar Rp2.510,27 miliar, tumbuh positif 9,68% dibandingkan tahun lalu dan terealisasi sebesar 69,18% dari target penerimaan perpajakan tahun 2025.
Selain dari penerimaan pajak, salah satu sumber pendapatan negara di Sulawesi Utara berasal dari pendapatan kepabeanan dan cukai dimana realisasi sampai dengan akhir Oktober 2025 dilaporkan telah terealisasi sebesar Rp77,25 miliar atau 206,27% dari target. Terdiri dari penerimaan Cukai telah terealisasi sebesar Rp18,19 miliar, Bea Masuk sebesar Rp8,96 miliar, dan realisasi penerimaan Bea Keluar sebesar Rp50,08 miliar.
Komponen pendapatan negara lainnya berasal Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan tingkat capaian realisasi s.d. 31 Oktober 2025 sebesar Rp1.216,42 miliar atau 82,31% dari targetnya.
Dari sisi Belanja APBN, sampai dengan 31 Oktober telah terealisasi 2025 sebesar 75,51% dari alokasi/pagu dengan total nilai realisasi sebesar Rp17.314,01 miliar. Dari realisasi tersebut, sebesar Rp6.022,42 miliar merupakan realisasi belanja satuan kerja instansi vertikal kementerian/lembaga di Sulawesi Utara dengan tingkat penyerapan 64,61% dari alokasi pagu. Terdiri dari realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp3.089,67 miliar (83,54% dari pagu), Belanja Barang sebesar Rp2.355,39 miliar (56,42% dari pagu), Belanja Modal sebesar Rp552,59 miliar (38,92% dari pagu), dan realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp24,77 miliar (89,00%
dari alokasi pagu).
Realisasi Belanja juga terdiri dari realisasi atas Transfer Ke Daerah (TKD) sampai dengan 31 Oktober 2025 telah disalurkan Rp11.291,60 miliar atau 82,98% dari pagu. Dari angka tersebut, DAU merupakan jenis TKD dengan nilai realisasi terbesar yaitu Rp7.820,51 miliar (87,77% dari pagu). DAK Non Fisik dengan terealisasi sebesar Rp1.256,72 miliar (69,75% dari pagu), Dana Desa terealisasi sebesar Rp914,54 miliar (82,22% dari pagu), Dana Bagi Hasil terealisasi Rp695,37 miliar (78,48% dari pagu), DAK Fisik terealisasi Rp517,24 miliar (65,56% dari pagu), dan Insentif Fiskal telah terealisasi Rp87,21 miliar (88,48% dari pagu).
Dapat disimpulkan, di tengah dinamika ketidakpastian global yang tetap tinggi, perekonomian Sulawesi Utara pada Q3 2025 ini tetap resilien tumbuh kuat dan positif. Peran fiskal melalui APBN di Sulawesi Utara sentral sebagai shock absorber atas tekanan yang muncul untuk melindungi masyarakat dan sekaligus menjadi katalisator untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal berikutnya.(Merson)
