Jakarta, 30 Oktober 2025 – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan kualitas dan mutu infrastruktur nasional dengan menggenjot program sertifikasi bagi ribuan tenaga kerja konstruksi. Fokus utama program ini adalah para pekerja yang terlibat dalam program Padat Karya, agar mereka tidak hanya memiliki keterampilan praktis di lapangan, tetapi juga memiliki standar kompetensi kerja yang diakui secara nasional.
Peningkatan
kompetensi ini dipandang sebagai langkah penting. Kementerian PU meyakini bahwa
infrastruktur yang kuat dan berkelanjutan tidak hanya bergantung pada material
dan teknologi, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia yang
mengerjakannya.
Menteri
PU Dody Hanggodo menjelaskan, dengan mengikuti program sertifikasi tenaga
konstruksi, para pekerja diharapkan mampu bekerja lebih profesional, efisien,
dan aman dalam mendukung pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia.
“Asta
Cita juga menugaskan kami untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dan
menciptakan lapangan kerja berkualitas. Karena itu, bagi kami, pembangunan
infrastruktur bukan sekadar proyek fisik, tapi kendaraan kuat untuk
menggerakkan ekonomi rakyat,” kata Menteri Dody.
Melalui
sertifikasi, Kementerian PU memastikan bahwa pekerja konstruksi di daerah,
termasuk mereka yang bekerja dalam program padat karya, memiliki kompetensi dan
pengakuan yang sama seperti tenaga kerja konstruksi profesional.
Upaya
sertifikasi ini telah menunjukkan hasil yang signifikan. Hingga 29 Oktober
2025, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PU mencatat total 3.566
tenaga kerja Padat Karya telah tersertifikasi. Capaian ini setara dengan 73,89%
dari target yang ditetapkan sebanyak 4.826 orang. Tingkat kelulusannya pun
mencapai 95,99%, yang sekaligus mengindikasikan antusiasme tinggi dari para
pekerja lokal untuk meningkatkan standar profesional mereka.
Salah
satu implementasi terbaru program sertifikasi itu digelar di Tobelo, Kabupaten
Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Dilaksanakan oleh Balai Jasa Konstruksi
Wilayah (BJKW) VII Jayapura, kegiatan pada 29–30 Oktober 2025 itu diikuti 100
pekerja lokal yang terlibat dalam proyek Infrastruktur Berbasis Masyarakat
(IBM), khususnya untuk jabatan kerja Tukang Bangunan Gedung Level 2.
Kegiatan
ini bertujuan agar para pekerja di wilayah timur Indonesia memperoleh
Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK). Sertifikat ini tak hanya menjadi bukti
kemampuan profesional, tetapi juga jaminan mutu kerja sesuai amanat
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
Penyelenggaraan
program sertifikasi tenaga konstruksi itu juga selaras dengan visi PU608 yang
mendukung pencapaian Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Peningkatan
kualitas tenaga kerja konstruksi menjadi bagian penting dalam pembangunan
infrastruktur yang efisien dan berkualitas melalui SDM yang terampil dan
bersertifikat. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat
pelaksanaan Program Padat Karya yang menjadi instrumen penting agar manfaat
pembangunan dapat dirasakan secara merata.
Melalui
padat karya, masyarakat setempat bisa terlibat langsung dalam pembangunan
infrastruktur, sehingga terbuka lapangan kerja bagi mereka, mengurangi
pengangguran, serta mempertahankan daya beli masyarakat, khususnya di wilayah
pedesaan.
Keberhasilan
program Padat Karya menjadi instrumen penting bagi Kementerian PU untuk
mengukur manfaat pembangunan infrastruktur secara merata. Contoh suksesnya
adalah Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), yang
merehabilitasi jaringan irigasi tersier. Pada tahun 2025, program P3TGAI dilaksanakan
di 9.597 lokasi yang mencakup lahan pertanian seluas 106.698 hektare. Program
ini pun telah menyerap 159.019 tenaga kerja, atau setara 6,22 juta Hari Orang
Kerja (HOK). Khusus di Maluku Utara, program ini menjangkau 92 lokasi, dengan
luasan lahan yang direvitalisasi mencapai 431,1 hektar.
Melalui
sertifikasi bagi pekerja padat karya ini, Kementerian PU memastikan bahwa
pembangunan infrastruktur bukan lagi sekadar membangun fisik, namun juga bagian
dari upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, mendorong pemerataan
ekonomi, dan memastikan setiap proyek yang dibangun memiliki kualitas terbaik
karena dikerjakan oleh sumber daya manusia yang kompeten dan bersertifikat.
Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak –
Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.
#SigapMembangunNegeriUntukRakyat
#SetahunBerdampak
Artikel ini juga tayang di VRITIMES
