Reporter : Dance Henukh
NTT.sulutnews.com – Menurut Usman Husin, kebijakan pembatasan kunjungan wisata dengan sistem pukul rata tanpa membedakan aktivitas darat dan laut dinilai tidak adaptif terhadap perkembangan kunjungan wisata di Labuan Bajo. Ia juga mengungkapkan kekhawatiran terkait minimnya koordinasi antara Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pariwisata yang berpotensi menghasilkan kebijakan yang saling bertabrakan.
“Kalau mau wisata berkualitas, tingkatkan manajemennya. Jangan langsung memotong jumlah pengunjung,” tegas Usman.
Ia menjelaskan bahwa Labuan Bajo sangat bergantung pada sektor pariwisata sebagai sumber penghidupan utama. Mulai dari pemandu wisata, sopir kendaraan, pemilik homestay, hingga pedagang kecil semuanya menggantungkan penghasilan pada kedatangan wisatawan.
Usman menegaskan, pembatasan drastis melalui kuota berpotensi menyebabkan penurunan pendapatan bagi pelaku usaha kecil. Bahkan, wisatawan yang telah merencanakan perjalanan jauh-jauh hari bisa saja batal masuk akibat sistem kuota yang diterapkan.
Dalam konteks ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, kebijakan ini dinilai terlalu berisiko. “Dengan ekonomi yang masih morat-marit, jangan buat kebijakan sepihak yang menyulitkan rakyat kecil,” tandasnya.
Saat ini, pengaturan kunjungan wisata di Labuan Bajo dilakukan melalui aplikasi reservasi digital dengan sistem prinsip “siapa cepat dia dapat”.
