Menu

Mode Gelap
Penjabat Bupati Rote Ndao Oder Maks Sombu Bagikan Telur Susu Bicuit Di Desa Kolobolon Presiden Jokowi Didampingi Gubernur Sulut Olly Dondokambey Resmikan Bendungan Lolak di Kabupaten Bolmong Puncak Peringatan HPN 2024 Gubernur Sulut Olly Dondokambey Terima Penghargaan Pena Emas, Disaksikan Presiden Jokowi Tamuntuan Sukses Wujudkan Ekspor Ikan Perdana ke Filipina Walikota Caroll Senduk Inspektur Upacara Peringatan HUT Ke-21 Kota Tomohon

Jakarta · 2 Feb 2023 11:33 WIB ·

Tiga Pimpinan DPP PDIP Bakal Adukan 3 Media ke Dewan Pers


 Tiga Pimpinan DPP PDIP Bakal Adukan 3 Media ke Dewan Pers Perbesar

JAKARTA,SULUTNEWS.COM—Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melakukan konsultasi dengan Dewan Pers di Gedung Dewan Pers Jakarta. Tiga pimpinan PDIP — Hasto Kristiyanto (sekjen), Yasonna Laoly (ketua dan Menkuham), serta Ahmad Basarah (ketua)—diterima oleh Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, beserta anggota Dewan Pers lainnya.

Mereka mempersoalkan pemberitaan berkaitan dengan acara ulang tahun ke-50 PDIP di Jakarta pada 10 Januari lalu.

“Kami berencana mengadukan tiga media ke Dewan Pers. “Kami akan kaji dan melakukan prosedur pengaduan sesuai mekanisme yang ada,” tutur Yasonna, Kamis (19/1).

Menurut Yasonna, kepemilikan media oleh aktivis partai bisa berkelindan dan disalahgunakan untuk menyerang atau memanfaatkan kepentingan kelompok tertentu. Hal itu dianggapnya tidak fair/adil. Mestinya, tuturnya, media dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

Untuk itu, dia juga menyarankan agar Dewan Pers membuat ketentuan supaya pers juga menjunjung tinggi etika dalam pemberitaan sehingga tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Derajat etika dianggapnya lebih tinggi dari peraturan. Apalagi, ujarnya, saat ini sudah memasuki tahun politik menjelang Pilkada serentak dan pemilu 2024 sehingga arah pemberitaan bisa saja digunakan untuk melakukan dukungan politik.

Hasto juga mengingatkan supaya pers tidak digunakan untuk kepentingan politik elektoral dengan menyudutkan kelompok lain. “Pers harus digunakan untuk kepentingan membangun peradaban bangsa. PDIP berkomitmen untuk membangun pers yang profesional. Kami juga tidak ingin mengelola media sendiri,” paparnya.

Menanggapi hal itu, Ninik Rahayu mempersilakan PDIP untuk melaporkan media yang dalam pemberitaannya dianggap merugikan. Menurut dia, Dewan Pers telah berupaya untuk menjaga pers nasional agar independen, menjaga standar kualitas, dan terlepas dari campur tangan atau intervensi pihak luar.

“Dewan Pers akan menyelesaikan sengketa pemberitaan melalui mekanisme UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun jika ternyata sengketa itu merupakan persoalan pidana, maka penyelesaiannya akan diserahkan ke kepolisian. Sudah ada perjanjian kerja sama tentang hal ini dengan kepolisian,” kata Ninik.

Semua pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, paparnya, memiliki hak jawab dan hak koreksi. Ini sesuai dengan pasal 1 ayat 11 dan 12 dalam UU Pers.

Dalam kesempatan itu, anggota Dewan Pers, Yadi Hendriana, menegaskan Dewan Pers senantiasa menyerukan supaya jurnalis yang aktif berpolitik (menjadi tim sukses, caleg, calon kepala/wakil kepala daerah, serta capres/cawapres) harus nonaktif atau mundur sebagai wartawan. Dewan Pers juga akan membentuk satgas untuk menangani sengketa pemberitaan pemilu agar bisa terselesaikan dengan cepat.

Yadi juga mengutarakan, bahwa Dewan Pers terbuka untuk siapa saja tanpa menganggap istimewa pihak tertentu. Dewan Pers akan memproses setiap pengaduan yang masuk.

Anggota Dewan Pers, Arif Zulkifli, menambahkan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) merupakan pedoman utama jurnalis. “Pers memang harus independen dan Dewan Pers berkepentingan untuk menjaga independensi serta kemerdekaan pers, termasuk dari upaya pemberedelan,” kata dia. (**/arp)

Sumber: dewanpers.or.id

Artikel ini telah dibaca 908 kali

Baca Lainnya

Kapolri Patroli Udara Jalur Tol Pastikan Keamanan Arus Balik Lebaran

15 April 2024 - 22:22 WIB

Ketum Hendry Bangun Membuka Pra-UKW PWI Riau dan Papua Tengah, UKW dan SJI Prioritas Program PWI Pusat

15 April 2024 - 22:05 WIB

Penggunaan Dana UKW Fasilitas BUMN Sesuai Aturan, UKW Tetap Digelar Ditambah SJI

7 April 2024 - 22:30 WIB

Lanjutkan Tradisi Kebaikan, FIFGROUP Peduli Berbagi Takjil  Menjelang Akhir Bulan Suci Ramadan

7 April 2024 - 21:43 WIB

Kapolri Lepas Mudik Gratis Polri Presisi Sesuai Arahan Presiden

6 April 2024 - 23:53 WIB

Kapolri Pastikan Pemudik Terlayani dengan Baik Saat Tinjau Stasiun Pasar Senen

6 April 2024 - 23:41 WIB

Trending di Jakarta