MANADO,Sulutnews.com -Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulut Louis Schramm memgatakan kondisi keuangan daerah saat ini berada pada posisi yang tidak ideal. Menurutnya, siapapun yang menjabat sebagai kepala daerah akan kesulitan mengeksekusi program baru secara maksimal karena anggaran tersedot untuk mencicil kewajiban masa lalu.
”Gubernur YSK, baru bisa bernafas lega pada tahun 2029 karena baru memiliki ruang anggaran yang leluasa. Sampai saat itu, APBD kita masih terikat pada kewajiban pelunasan utang yang cukup besar,, sehingga hal yersebut sangat membebani,” tegas Louis.
Juga kata Politisi Partai Gerindra ini, sebelumnya Kepala Badan Pendapatan Daerah dan Aset Daerah Sulut, Clay Dondokambey, memberikan klarifikasi terkait rincian posisi utang daerah. Clay menjelaskan bahwa meski sebagian besar pinjaman pokok sebesar Rp1,247 triliun sudah lunas (di luar RSUD Mata), namun masih ada sisa kewajiban yang menggantung.”Berdasarkan data Bapenda, sisa kewajiban sebesar Rp681 miliar harus dilunasi hingga tahun 2029 dengan skema pembayaran, Tahun 2026: Rp227,9 Miliar
Tahun 2027: Rp222,8 Miliar,Tahun 2028: Rp217 Miliar, Tahun 2029: Rp68.” Sudah sisusun rincian pembayaran sisa pokok utang agar selesai tepat waktu,” jelas Clay. Meski demikian, beban di atas Rp200 miliar per tahun hingga 2028 tetap menjadi hambatan bagi ruang gerak fiskal daerah. Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya pemotongan dana transfer daerah sebesar Rp593,9 miliar.” Tekanan ganda dari cicilan utang dan berkurangnya dana dari pusat ini memaksa pemerintahan YSK-Victory untuk melakukan efisiensi tinggi dan skala prioritas yang sangat ketat. Ini bukanlah hal yant mudah ditengag banyaknya aspirasi masyarakat yang masuk,” ungkap Louis Schramm Ketua Gerindra Kota Manado ini.
Tambahnya, Gubernur YSK dituntut untuk inovatif dalam mencari sumber pendapatan baru agar pembangunan infrastruktur dan program sosial tidak mandek di tengah keterbatasan anggaran. Hal ini pun diakui Gubernur.Jelas Gubernur Pemeritahan YSK-Viktory tetap berkomitmen melaksanalam Pembagunan, namun keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor.
Meski demikiam Gubernur Optimis jika WPR sudah jalan maka pembangunan Sulut akan maju.” Kami sudah hitung lewat sektor tambang WPR kita bisa ketambahan hingga Rp. 3 Triliun. Mohon sabar dan pengertian anggota Dewan dan masyarkat,” ucapnya dihadapan rapat Paripurna DPRD Sulut.(josh tinungki)
