Kepada Yang Terhormat,
Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto
di Tempat
Bapak Presiden,
Kami menulis surat ini bukan sebagai lawan, melainkan sebagai anak bangsa yang menyaksikan dari kejauhan dengan penuh rasa cinta dan keprihatinan. Melalui Forum Tanah Air, komunitas diskusi yang jejaringnya tersebar di 26 negara dan 38 provinsi, ingin menyampaikan aspirasi serta kegelisahan masyarakat sipil di dalam negeri yang kami tangkap melalui denyut nadi komunikasi lintas benua.
Dari kejauhan, kami melihat bahwa arah besar yang Bapak tempuh sesungguhnya telah berada di jalur yang benar. Upaya Bapak memperkuat peran negara dalam swasembada pangan, kemandirian energi, hilirisasi, serta program sosial seperti makan bergizi dan penguatan koperasi desa, adalah langkah yang sejalan dengan amanat sosial konstitusi kita. Negara memang tidak boleh pasif ketika sumber daya strategis dan hajat hidup rakyat banyak dipertaruhkan.
Namun, Bapak Presiden, kami melihat ada jurang besar antara niat mulia Bapak dengan realitas komunikasi di lapangan. Agenda besar ini terancam rapuh bukan karena idenya salah, melainkan karena beberapa titik rawan yang mengkhawatirkan:
1. Kesan Meremehkan Krisis dan Menutup-nutupi Keadaan.
Bapak Presiden, saat ini berkembang kesan kuat di masyarakat bahwa pemerintah cenderung menutup-nutupi kedalaman masalah, atau bahkan meremehkan badai krisis yang sudah di depan mata. Ketika rupiah tertekan, daya beli merosot, dan ruang fiskal menyempit, narasi yang keluar dari para pembantu Bapak seringkali hanya berupa bantahan defensif atau optimisme kosong yang menenangkan secara semu.
Rakyat menangkap ada kegagapan yang disembunyikan. Di tengah ketidakpastian global, sikap “menggampangkan” ini justru berbahaya karena menghancurkan kredibilitas pemerintah. Rakyat berhak tahu kondisi yang sebenarnya. Transparansi atas risiko terburuk bukanlah bentuk kepasrahan, melainkan prasyarat mutlak untuk membangun kesiapan mental nasional.
2. Hak Rakyat Atas Rencana Kontinjensi (Contingency Plan) yang Jelas.
Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon agar Bapak Presiden secara terbuka memaparkan Rencana Kontinjensi Nasional yang telah dan akan ditempuh oleh pemerintah. Rakyat butuh kepastian:
Apa skenario darurat pemerintah jika tekanan eksternal memburuk?
Langkah konkret apa yang sedang diaktifkan hari ini untuk membentengi ekonomi arus bawah?
Dan yang tidak kalah penting: Apa yang harus dilakukan oleh rakyat?
Krisis hanya bisa dilewati jika ada mobilisasi kesadaran bersama. Ketika arah kapal harus sedikit berbelok atau mengencangkan ikat pinggang karena badai, penumpang harus diberi tahu perannya, bukan dibiarkan menebak-nebak di dalam kegelapan informasi.
3. Krisis Makna dan Kekosongan Narasi Ideologis.
Program-program Bapak—seperti Danantara, sekolah rakyat, hingga hilirisasi—seringkali muncul di publik hanya sebagai potongan kebijakan teknis. Para pembantu Bapak gagal menjelaskan bahwa ini adalah satu bangunan besar “Ekonomi Konstitusi” (Pasal 33) yang berpihak pada distribusi keadilan. Tanpa penjelasan ideologis yang kuat, program-program sosialistik ini mudah disalahpahami, dianggap sekadar proyek administratif, atau diklaim sebagai keberhasilan sektoral belaka.
4. Oportunisme Koalisi yang Menyandera Kebijakan.
Kami mengamati adanya gejala oportunisme di kalangan partai politik pendukung. Banyak yang tampak mendukung Bapak sejauh ada akses kekuasaan, jabatan, dan proyek, namun tidak memiliki disiplin ideologis yang sama dengan visi besar Bapak. Kami khawatir, ketika krisis global menghantam lebih keras, koalisi ini tidak akan menjadi mesin politik yang membela dan pasang badan untuk agenda Presiden, melainkan justru menjadi beban yang menyandera kecepatan bertindak Pemerintah.
5. Ancaman Pembajakan oleh “Blok Kekuasaan Lama”.
Inilah titik paling politis yang merisaukan kami. Apabila arah ekonomi ini gagal dijelaskan secara transparan dan gagal menjaga kepercayaan publik, akan muncul kekosongan informasi. Celah kegelisahan masyarakat inilah yang sedang diincar oleh kekuatan-kekuatan lama untuk kembali ke panggung politik, seolah-olah tampil sebagai penyelamat. Kegagalan komunikasi dan tidak adanya rencana kontinjensi yang terbuka hari ini adalah karpet merah bagi restorasi kekuatan masa lalu yang ingin mempertahankan status quo rente.
Bapak Presiden,
Indonesia saat ini seperti sebuah kapal besar yang sedang melihat awan hitam di cakrawala. Kepercayaan publik tidak lahir dari slogan, melainkan dari keterbukaan. Sejarah mengajarkan bahwa krisis ekonomi selalu diawali oleh krisis kepercayaan—bukan karena rakyat tidak kuat menghadapi kesulitan, melainkan karena rakyat merasa tidak diperlakukan sebagai orang dewasa yang berhak tahu keadaan yang sebenarnya.
Kami berharap Bapak tetap teguh pada arah konstitusional ini, namun dengan keberanian untuk membuka peta jalan darurat secara jujur, sekaligus mendisiplinkan para pembantu dan koalisi yang oportunistik agar agenda besar ini tidak dibajak di tengah jalan.
New York, 10 Juni 2026
Hormat kami,
Forum Tanah Air
Tertanda
Tata Kesantra
Chairman
