KOTAMOBAGU — Pemerintah Kota Kotamobagu bersama jajaran TNI dan Polri melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SPBU Pontodon, Selasa (8/9/2026) sekitar pukul 02.10 WITA. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas keresahan masyarakat mengenai kelangkaan dan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya solar.
Sidak dipimpin langsung Wali Kota Kotamobagu Weny Gaib, didampingi Wakil Wali Kota Rendy Virgiawan Mangkat dan Ketua DPRD Kotamobagu Adrianus Mokoginta, bersama jajaran TNI dan Polri. Rombongan mendatangi SPBU Pontodon setelah mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kotamobagu. Kedatangan tersebut menindaklanjuti laporan warga yang mencurigai adanya aktivitas pengambilan solar bersubsidi dalam jumlah besar.
Di lokasi, rombongan menemukan dua unit dump truck yang diduga tengah mengantre untuk melakukan pengisian solar. Kendaraan tersebut disebut menggunakan tangki yang telah dimodifikasi dan ditemukan puluhan galon kosong di bagian bak terbuka. Temuan tersebut menjadi perhatian karena berpotensi berkaitan dengan dugaan pengambilan BBM bersubsidi dalam jumlah besar yang dapat mengganggu ketersediaan bagi masyarakat umum.
Wali Kota Weny Gaib mengatakan pemerintah turun langsung untuk memastikan kebenaran laporan masyarakat. “Ini adalah laporan dari masyarakat bahwa di SPBU Pontodon sedang ada mobil truk keluar masuk untuk mengambil bahan bakar jenis solar dalam jumlah banyak. Masyarakat meminta kami turun, dan tadi usai rapat paripurna di DPRD, kami bersama pimpinan dan anggota DPRD serta TNI-Polri turun ke lokasi. Ternyata laporan masyarakat itu benar, seperti yang kita lihat bersama,” ujar Weny.
Atas temuan tersebut, kendaraan yang diduga terkait diamankan ke Mapolres Kotamobagu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pemkot Kotamobagu juga akan berkoordinasi dengan pihak regulator, termasuk Pertamina, untuk mengevaluasi mekanisme penyaluran BBM di SPBU Pontodon. “Besok nanti akan kami bicarakan bersama. Kami juga akan menghubungi Pertamina yang memasok kebutuhan di SPBU dan membahas sanksi tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Weny.
Pemkot Kotamobagu bersama DPRD, TNI, dan Polri menilai pengawasan distribusi BBM bersubsidi perlu diperkuat agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak menimbulkan kelangkaan maupun antrean berkepanjangan. Penanganan dugaan penyalahgunaan tersebut juga diharapkan dapat menelusuri seluruh rangkaian distribusi untuk memastikan ada atau tidaknya pihak lain yang terlibat. Pemerintah berkomitmen melakukan evaluasi dan pengawasan secara berkelanjutan guna menjaga distribusi BBM bersubsidi tetap tertib, transparan, dan sesuai ketentuan.
