MANADO, Sulutnews.com – Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Sulut dibuat bingung, atas sikap pejabat struktural di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, ini terjadi akibat respon cepat dari Pimpinan dan Anggots Komisi UV DPRD Sulut untuk menuntaskan persoalan 86 Sekolah yang Akreditasinya Kadaluwarsa sehingga mencederai Pendidikan Sulut justru tidak mendapatkan respon. pasalnya undangan RDP Selasa (21/2/2023) dengan agenda membahas persoalan 86 Sekolah yang Akreditasinya Kadaluarsa justru pihak Dikda tidak menyampaikan data yang diminta.
” Sekolah akreditasinya kadaluwarsa mencederai Pendidikan Sulut, dan ini terjadi akibat fungsi kontrol internal Dikda tidak jalan harusnya masing-masing kepala bidang yang bertsnggungjawab dapat menjelaskan disertai bukti data, sehingga bukan pada menyalahkan siapa yg salah kedepan pengaturan kinerja harus benar benar terbagi termasuk konteol dimasing masing sekolah harus dilaksanakan.” tegas Vonny Paat Ketua Komisi IV.
Juga disampaikan Sekertaris Komisi IV Priscilla Cindy Wurangian yang menyorot soal permintaan data jumlah sekolah yang telah menerapkan program Merdeka Belajar, namun saat RDP justru tidak diadakan.” Sebagaimana komitmen tiga hari pasca penundaan RDP data sudah disiapkan, namun sangat disayangkan saat RDP saat ini data yang diminta tidak kunjung disampaikan,” kata Wurangian.
Hal yang sama juga disampaikan Careg Naikel Runtu (CNR) yang juga menyorot sistim kerja dan kontrol Dikda yang tidak jalan.” Disini bukan hanya Ketua, Wakil dan Sekertaris saja tetspi kami Anggota yang boleh dikata krucu juga butuh data untuk bicara sehingga tidak terlihat bodoh,” kata CNR.
RDP Dikda dan komisi IV kembali ditunda untuk ke Empat kalinya akibat tidak ada data pendukung yang diserahkan oleh Dikda.(josh tinungki)
