Manado,Sulutnews.com –Rapat Paripurna dilaksanakan DPRD Provinsi Sulut dalam rangka Penyampaian Laporan Kinerja AKD DPRD dan Pelaksanaan Reses sekaligus pembukaan Masa Persidangan Ketiga Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, Kamis (23/4/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen, didampingi Wakil Ketua Michaela Elsiana Paruntu, Royke Reynald Anter. Dihadiri anggota DPRD Sulut lainnya.
Hadir juga Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Victor Mailangkay. Dalam forum tersebut, DPRD menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis sebagai hasil pembahasan reses yang digelar dan kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menerima berbagai catatan tersebut sebagai bagian dari evaluasi bersama DPRD Sulut menyerahkan laporan kineeja AKD dan pelaksanaan masa reses dalam Rapat Paripurna ke144 Dalam penyampaiannya Silangen mengatakan bahwa rekomendasi yang akan disampaikan telah ditetapkan secara konfrehensif dan objektif, namun sebelumnya Pansus telah melakukan rapat finalisasi terkait rekomendasi untuk Pemprov Sulut.
“Catatan strategis, saran dan masukan serta koreksi diberikan sebagai bentuk evaluasi agar penyelenggaran pemerintahan kedepan berjalan sesuai target”, ujar Politisi asal Nusa Utara ini
Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus bahwa cita cita pemerintah Sulawesi Itara dibawah kendali Gubernur dan Wakil Gubernur sangat mulia untuk memajikan dan mensejahterakam masyarakat Provinsi Sulawesi Utara. Terus yang kedua komitmen untuk bagaimana disemia lini semua komponen untuk mendisiplinkan tidak banya managememt tetapi disiplin soal penggunaan Uang. Kemudian yang ketiga sebagaimana dikeluhkan yang diluar perencanaan karena alam seperti tanggul bocor, jalan rusak, dan bidang bidang lain yang belum terakomodir APBD Tajun 2026, ysng disampaikan adalah tantsngan yang harus diselesaikan. ” Mohon pengertian anggota Dewan bahwa didalam APBD yang sudah dicanangkan masih sementara berproses dimana semuanya akan direncanakan kembali” kata YSK.
Penyampaikan apresiasi atas kerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD yang telah mengkaji pelaksanaan program pemerintah secara menyeluruh.
Menurut Gubernur, rekomendasi DPRD menjadi acuan penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. DPRD Sulut Serahkan Rekomendasi LKPJ Pemprov 2025 dalam Rapat Paripurna ke 144
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan menindaklanjuti berbagai masukan, termasuk aspirasi masyarakat yang belum terakomodasi dalam APBD 2026 melalui mekanisme anggaran perubahan. Pemerintah saat ini tengah memberi perhatian pada sejumlah isu prioritas, seperti solusi bagi tenaga guru, Tenaga Harian Lepas (THL), serta Pegawai foto : 4
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Upaya koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, telah dilakukan terkait kebutuhan formasi CPNS untuk sektor pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, arah pembangunan daerah tetap difokuskan pada penguatan layanan dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta optimalisasi potensi ekonomi daerah di sektor perikanan, pertanian, dan kehutanan. DPRD Sulut Serahkan Rekomendasi LKPJ Pemprov 2025 dalam Rapat Paripurna 148 Reformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital juga menjadi bagian dari upaya peningkatan kinerja birokrasi.
Melalui forum tersebut, pemerintah dan DPRD menunjukkan komitmen untuk menjaga kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
Semangat kebersamaan atau mapalus diharapkan terus menjadi landasan dalam mendorong pembangunan yang merata, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Utara.
Gubernur Yulius juga menekankan pentingnya laporan reses DPRD sebagai representasi langsung aspirasi masyarakat. Menurutnya, hal tersebut akan menjadi referensi utama dalam penyempurnaan kebijakan pembangunan ke depan.
Ia pun mengajak seluruh elemen untuk terus memperkuat semangat Mapalus atau gotong royong dalam menghadapi tantangan global yang semakin dinamis.
“Mari kita tingkatkan ritme kerja dan mempertajam fokus pelayanan publik. Kita harus bergerak cepat, namun tetap dalam koridor aturan untuk menjawab harapan rakyat,” tegasnya.
Dengan sinergi antara pemerintah dan DPRD, Sulawesi Utara diharapkan mampu menghadirkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampaklangsung bagi kesejahteraan masyarakat.
“Mari kita tingkatkan ritme kerja dan mempertajam fokus pelayanan publik. Kita harus bergerak cepat, namun tetap dalam koridor aturan untuk menjawab harapan rakyat,” tegasnya.
Ada jiga program pemerintah yang bisa dianggrkan dalam APBD Perubahan ” Kalau yang kecil kecil kami masih punya cadangan, tetapi yang skala besar harus melewati prosedur yang akan dimasukan dalam anggaran perubahan,” ungkal Gubernur.
Rencana bulan Agustus dan Oktober dimohon Angvota DPRD meski belum ada namum kita dapat bersama sama mebangun untuk kesejahtraan masuaramat.” ungkap Gubernur.
Untuk bagaimana membangun Sulawesi Utara dalam memenuhi kebutuhan kepala Semolah yang belum devinitif, saya sudah berkoordinasi kepada Memtri Dikdasmen, karena ada Peraturan mentri yang menyatakan bahwa Kepala Sekolah bisa diupayakan bertugas disekolah dekat rumah, dan ini sedang digodok dan kalau sudah terhimpun semua maka akan segeramdilakukan pendefinitifan semia Kepala Sekolah.” Prinsipnya program pendefinitifan Kepsek tetap akan dijalankan, setelah semua program data ysng disesuaikan Permem telah selesai, dan saya rasa ini berita gemnira untuk giru- guru dan Kelapa Sekolah karena dia akan lebih dekat denfan temoat kerjanya,” ungkap Gunernur sambil mengatakan Kepala dinas pendidikan sudah diperintahkan agar seluruh kepala Sekolah dapat didata dan segera dikeliarkan SK.
Dalam kaitan LKPJ tahun 2025 sangat mengapresiasi pimpinan dan Anggota Pansus dan kami siap menerima masukan dan aksi selama kami masih punya uang dan tentunya kedepan tahun 2026 ini jika WPR sudah jalan dan sudah dihitung dalam satu tahun pendapatan hampir sekitar Rp 3 Triliun, makan Sulawesi Utara akan cepat maju.” Tentunya mohon para anggota Dewan yang memiliki Daerah Pemilihan, untuk dapat membantu pemerintah dalam pengawasan pemerintah,” ungkap YSK.
Pada Rapat paripurna tersebut juga memiliki fungsi yang mullti dimensi sehingga kita semua dapat saling menguatkan dalam memberikan masukan dan tanggapan terhadap apa yang dijarapkan oleh pemerintah dalam memgelola dan menjalankan program kedepan maka.
Rapat Paripirna dalam rangka menyampaikan laporan kelengkapan DPRD , Serta penyampaian laporan masa reses ke 2 sekaligus penutupan masa persidangan ke 2 tahun 2026, serta pebukaan masa persidsngan ke 3 tahun 2026 tersebut didasarkan sebagai wujud tanggungjawab gang memuat catatan strategis serta memuat saran, masukan dan koreksi konsuotif guna mendukung perbaikan dan penyempurnaan pemerintah daerah kedepan sebagaimana ysng diamanatkan dalam pasal 15 Peraturan Pemerintah Repoblik Indonesia Nomor 13 tahun 2019, tentang laporan dan evaliasi penyelenggarasn pemerintah daerah sebagai implemwntasi pelaksanaan Undang undsng no 23 tahun 2014 tentang Pemerirah Daerah.
Rekomemdasi merupakan bagian yang tak terpisahkan yang lada hakekatnya untuk memastikan bahwa setial program dan kegiaran pemerintah daerah berorientasi pada kepentingan masyarakat, akuntabilitas kinerja serta peningkatan kinerja. Oleh karena itu marilah kita memaknai setiap demokrasi sebagai energi perubahan sebagai landasan untuk melangkah lenih maju daya saning untuk neajukan Sulut semakin maju sejahtera dan berkelanjutan.
Kiranya melalui semangat saling menguatkan dan nenyempurnakan, DPRD Terus membangun sinergi yang menguatkan anntara DPRD dan Pemerintah Daerah yang berintegritas yang berorientasi lada kesejahtraan rakyat.
Sebagaimana dasar pelaksanaan paripurna yang diatur dalam Undang undang.Menindaklanjuti berbagai rekomendasi strategis DPRD, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen menjadikan empat pilar utama sebagai fokus pembangunan daerah:
1. Pelayanan dasar: pendidikan dan kesehatan
Di sektor pendidikan, pemerintah akan mendorong pemerataan kualitas serta pemenuhan tenaga pendidik melalui sinkronisasi kebutuhan sekolah dengan formasi CASN dan PPPK.
Di bidang kesehatan, fokus diarahkan pada optimalisasi alat kesehatan modern, ketersediaan obat hingga wilayah terpencil, serta peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan, khususnya di daerah kepulauan dan perbatasan.
2. Tenaga kerja dan lingkungan hidup
Pemerintah akan memperluas akses informasi pasar kerja, merevitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), serta meningkatkan kuota program magang ke Jepang bagi tenaga kerja Sulut.
Di sisi lain, pengawasan terhadap izin lingkungan, penanganan limbah, serta evaluasi reklamasi pascatambang menjadi prioritas untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.
3. Urusan pilihan: kelautan dan pertanian
Transformasi digital akan diterapkan dalam pendataan kelompok tani dan nelayan guna memastikan penyaluran bantuan teknologi dan bibit unggul lebih tepat sasaran. Upaya ini diharapkan mampu menekan angka kemiskinan di wilayah perdesaan.
4. Penunjang pemerintahan
Pemerintah akan mempercepat transformasi digital di seluruh lini, termasuk di Sekretariat Daerah, guna meningkatkan transparansi layanan publik. Selain itu, penguatan tata kelola kepegawaian yang objektif bagi ASN dan Tenaga Harian Lepas (THL) menjadi perhatian utama.
Gubernur Yulius juga menekankan pentingnya laporan reses DPRD sebagai representasi langsung aspirasi masyarakat. Hal ini dinilai menjadi referensi utama dalam penyempurnaan kebijakan pembangunan ke depan.
Ia turut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat semangat mapalus atau gotong royong dalam menghadapi tantangan global yang semakin dinamis
“Mari kita tingkatkan ritme kerja dan mempertajam fokus pelayanan publik. Kita harus bergerak cepat, namun tetap dalam koridor aturan untuk menjawab harapan rakyat,” tegasnya.
Dengan sinergi antara pemerintah dan DPRD, Sulawesi Utara diharapkan mampu menghadirkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.(josh/Advetorial)
