Manado,Sulutnews.com – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Dapil Minahasa – Tomohon menggelar reses II masa peraidangan ke III tahun 2026, diantaranya Dra. Vonny J. Paat, Roy Oktavianus Roring, Poere Makisanti, Inggeid JNN Sondakh, Roger Mamesa, Grasia Oroh, Braien Woworuntu dan Melisa Gerungan Pada kegiatan yamg dilalsanakan xari tanggal 1- 4 Agustus tersebut beehasil meraup sejumlah asporasi diantaranya Reses di SMK Negeri 1 Tondano, Kelurahan Kembuan, Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa, Senin (3/8/2026).
Kegiatan ini dihadiri sekitar 200 peserta, meliputi kepala sekolah, para guru, tenaga pendidik, serta siswa-siswi. Dalam dialog terbuka yang berlangsung hangat, pihak sekolah dan warga menyampaikan berbagai kebutuhan prioritas: renovasi ruang kelas dan bangunan sekolah yang sudah berusia tua demi kenyamanan dan keamanan belajar, bantuan seragam serta alat tulis, beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu, hingga penyediaan bus sekolah guna mempermudah akses pendidikan.
Foto reses Wonny Vonny J.Paat menegaskan bahwa reses merupakan momen penting untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat, termasuk dunia pendidikan. Seluruh usulan yang diterima akan dihimpun dan diperjuangkan melalui fungsi legislasi, penganggaran, serta pengawasan DPRD bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. “Setiap aspirasi yang disampaikan menjadi amanah yang harus kami perjuangkan. Semoga sinergi antara DPRD, pemerintah, dan lembaga pendidikan dapat mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata, serta melahirkan generasi muda Sulut yang unggul dan berdaya saing,” ujarnya.
Foto reses Roy Roring
Kemudian Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari Daerah Pemilihan Kota Manado, Dr. Ir. Royke Octavian Roring, M.Si., IPU, menggelar Reses bersama masyarakat Ranomut Kecamatan Paal Dua, pada kegiatan reses II Masa Persidangan Ketiga Tahun 2026 yang digelar di Kantor Kelurahan Ranomuut, Minggu (2/8/2026).menjadi wadah penyerap aspirasi warga secara langsung. Mwnurut Royke reses bukan sekadar agenda formal, melainkan momen penting untuk mendengar kebutuhan riil masyarakat yang akan diperjuangkan melalui mekanisme DPRD.
“Kehadiran kami di tengah masyarakat adalah untuk mendengarkan secara langsung berbagai kebutuhan dan persoalan yang dihadapi warga. Setiap aspirasi yang disampaikan akan kami inventarisasi dan perjuangkan agar dapat menjadi bagian dari program pembangunan daerah,” kata Royke.
Kegiatan yang dihadiri oleh Pemerintah Kelurahan Ranomuut, para Kepala Lingkungan, serta perwakilan masyarakat ini menjadi wadah dialogis untuk menyerap aspirasi warga secara langsung. Royke menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda formal, melainkan momen penting untuk mendengar kebutuhan riil masyarakat yang akan diperjuangkan melalui mekanisme DPRD. “Aspirasi tang disampaikan menjadi bahan untuk disampaikan kepada pemerintah baik pemerintah Kota Mamado maupun Provinsi,”ungkap Royke.
Dalam sesi diskusi, sejumlah usulan prioritas disampaikan oleh para Kepala Lingkungan, antara lain,Pengadaan Kursi: Permintaan kursi untuk Kantor Kelurahan Ranomuut guna menunjang pelayanan, serta kursi bagi seluruh lingkungan sebagai fasilitas kegiatan warga, Perbaikan Drainase: Penanganan drainase di Lingkungan II dan III yang sering menyebabkan banjir saat curah hujan tinggi, Pelebaran Jalan: Usulan pelebaran jalan menuju Yayasan Sekolah Kristen Imanuel di Lingkungan V untuk keamanan dan kelancaran akses kendaraan, Optimalisasi Gedung Pertemuan: Peningkatan sarana pendukung di Gedung Pertemuan Lingkungan II (eks bantuan sosial Pokir mantan anggota dewan Arthur Kotambunan) agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
Menanggapi aspirasi yang disampaikan.
Foto reses Piere Makisanti
Anggota DPRD Sulawesi Utara Dapil Minahasa–Tomohon, Piere Makisanti menyatakan perannya sebagai wakil rakyat untuk mengawal berbagai masalah infrastruktur yang dialami masyarakat Tondano Barat. Hal itu disampaikannya saat menggelar Agenda Reses II Tahun 2026 di Kelurahan Roong, Kabupaten Minahasa pada Sabtu (01/08/2026).
Dalam kegiatan tang dihadiri pemerintah kelurahan, tokoh masyarakat, serta pengurus PDI Perjuangan dari tingkatan Cabang hingga Ranting tersebut, dibahas persoalan fasilitas umum dan akses jalan yang menjadi isu sentral. Warga Keluhkan Akses Jalan dan Drainase serta keterbatasan infrastruktur seperri yang disampaikan. Sonny Supit.
Ia mengatakan representative jalan di Tataaran Dua yang belum tertangani maksimal hingga memicu aksi perbaikan secara swadaya oleh masyarakat.Tak hanya itu, serangkaian usulan perbaikan Akses jalan menuju Gereja yang belum tersentuh pengaspalan maupun paving block juga, jalan perkebunan di Tondano Barat menuju kawasan perkebunan Watulambot untuk menunjang ekonomi petani, pemasangan paving block akses Talete menuju SD GMIM 3 Tondano juga, pengaspalan jalan penghubung Marawas–Tumaluntung serta jalur Tataaran–Tondano–Tomohon dan, pembangunan jembatan yang menghubungkan SD negri 1 dan SD negri 6 guna membuka akses warga Wengkol dan Ranowangko.
Saat Lurah Roong Frangky R. Lensun, SIP menyampaikan keprihatinannya mengenai mampetnya saluran air di area perikanan yang berisiko memicu banjir saat curah hujan tinggi.“Kami menyampaikan apresiasinya atas bantuan lima titik lampu penerangan jalan dari pak Piere yang kini telah menerangi dua lingkungan setempat,” ucap Frangky
Sememtara itu menanggapi aspirasi yang sudah disampaikan Anggota DPRD Sulut Piere Makisanti menjelaskan bahwa pengawalan aspirasi harus selaras dengan kondisi keuangan daerah serta aspek regulasi. Saat ini, struktur APBD 2026 mengalami penyesuaian ruang fiskal, sementara proses pembahasan APBD 2027 tengah bergulir.
Menurutnya tidak semua proyek bisa langsung dieksekusi tanpa kejelasan status administratif. “Semua aspirasi ini akan kita klasterkan sesuai kewenangan, mana yang menjadi ranah Kabupaten dan mana yang menjadi tanggung jawab Provinsi. Khusus usulan jalan yang masih terkendala status lahan, tentu harus diselesaikan dulu koordinasinya di tingkat bawah,” kata Politisi PDI Perjuangan tersebut.
Ia menambahkan, selain infrastruktur, usulan lain terkait bantuan UMKM hingga program sosial tetap masuk dalam catatan reses untuk diperjuangkan secara bertahap melalui mekanisme anggaran yang berlaku.“Saya mengajak seluruh jajaran pengurus partai di tingkat PAC hingga Ranting untuk aktif mengomunikasikan program pembangunan pemerintah kepada warga secara transparan,” ujarnya
Foto Reses Ingrid Sondakh
Anggota DPRD Sulut Inggrid JNN Sondakh menggelar reses bersama Warga Desa Kalasey. Pada acara reses yan dilakaanakan Sabtu (1/8/2026) tersebut, warga mengusulkan agar ada pembangunan infrastruktur berupa pemasangan paving di lorong-lorong maupun akses masuk ke permukiman warga yang dinilai masih membutuhkan perhatian pemerintah“Aspirasi yang paling banyak disampaikan adalah pembangunan infrastruktur berupa pemasangan paving di lorong-lorong maupun akses masuk ke permukiman warga yang dinilai masih membutuhkan perhatian pemerintah,” kata Inggried kepada wartawan
Reses yang dirangkaikan dengan ibadah Wanita Kaum Ibu (WKI) GMIM Eklesia Kalasey tersebut warga juga meminta penambahan lampu penerangan jalan di sejumlah titik. Menurut masyarakat, masih banyak ruas jalan yang minim penerangan sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu aktivitas warga sekaligus berpotensi menimbulkan risiko keamanan. Sebagai wilayah pesisir, masyarakat Kalasey juga mengusulkan adanya bantuan alat tangkap bagi nelayan. Bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas nelayan yang menggantungkan mata pencaharian dari hasil melaut.
Pada kesempatan itu, Hukum Tua Desa Kalasey Satu, Lely Tonggari, turut menyampaikan persoalan yang menjadi perhatian pemerintah desa, yakni semakin banyaknya Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang berkeliaran di wilayah Minahasa, khususnya di kawasan Kalasey.
Menurutnya, pemerintah desa telah berupaya berkoordinasi dengan rumah sakit jiwa. Namun, proses penanganan ODGJ harus melalui dinas terkait, dalam hal ini Dinas Sosial.“Kami berharap Dinas Sosial dapat lebih serius menangani persoalan ini karena pemerintah desa memiliki keterbatasan kewenangan. Prosedurnya memang harus melalui dinas terkait,” ungkap Tonggari.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Inggried Sondakh menyatakan seluruh masukan masyarakat akan menjadi catatan penting dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD Sulut. Ia menegaskan, hasil reses akan diperjuangkan agar dapat menjadi perhatian pemerintah provinsi maupun instansi terkait sesuai kewenangannya. “Banyak aspirasi yang masuk dalam reses kali ini, dan semua akan saya rangkum dalam satu hasil laporan reses. Serta aspirasi yang masuk akan dirangkum dalam laporan hasil reses nantinya. Semoga apa yang menjadi aspirasi warga bisa mendapat perhatian dari pemerintah,” tandasnya
Foto Reses Braien Waworuntu
Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara, Braien Waworuntu, berjanji mengawal ketat seluruh aspirasi masyarakat Desa Tincep, Kecamatan Sonder, Kabupaten Minahasa, hingga terealisasi di tingkat instansi teknis Pemerintah Provinsi Sulut.
Pernyataan tersebut disampaikan Braien dalam agenda Reses II Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan kegiatan bakti sosial pengobatan gratis bagi warga setempat, Selasa (4/8/2026).
Kehadiran wakil rakyat dari daerah pemilihan Minahasa-Tomohon ini disambut antusias oleh ratusan warga yang memanfaatkan forum dialog tersebut untuk menyampaikan persoalan mendesak.
Sektor pertanian menjadi salah satu sorotan utama, di mana warga mengeluhkan alur birokrasi penyerahan pupuk bersubsidi yang terbilang rumit dan berharap adanya prosedur yang lebih transparan.
Selain itu, kelompok lanjut usia meminta perhatian berupa program kesejahteraan yang berkelanjutan, sementara para ibu rumah tangga mengusulkan bantuan fasilitas usaha mandiri demi mendongkrak ketahanan ekonomi keluarga.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Braien menyatakan komitmen moralnya untuk memperjuangkan setiap lembar aspirasi yang telah dihimpun agar masuk dalam prioritas kebijakan pemerintah daerah.
“Saya ada, berdiri di sini, dan menjadi anggota dewan, itu karena bapak dan ibu serta seluruh masyarakat Desa Tincep yang mempercayakan saya duduk sebagai wakil rakyat. Apa yang menjadi aspirasi yang disampaikan melalui reses ini menjadi komitmen saya untuk diperjuangkan ke pemerintah provinsi melalui instansi terkait,” ujar Braien di hadapan masyarakat.
Ia menambahkan bahwa langkah penyerapan aspirasi ini selaras dengan arah pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus yang menempatkan kebutuhan dasar masyarakat sebagai skala prioritas.
Rangkaian kegiatan reses tersebut kemudian ditutup dengan penyerahan bantuan operasional secara langsung oleh Braien untuk menunjang program kemasyarakatan serta kegiatan kelompok lansia di Desa Tincep
Foto Reses Gracia Yubelinda Oroh
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi-Utara (Sulut) Gracia Yubelinda Oroh, SE menggelar reses atau bertemu konstituen ll di Desa Seretan Kecamatan Lemben Timur Kabupaten Minahasa. Dalam reses tersebut, Personil Komisi lll sebelum menyerap aspirasi memberikan sambutan sekaligus memberikan penjelasan terkait dengan kegiatan reses. Penyampaian Politisi Partai Gerekan lndonesia Raya (Gerindra) itu kepada masyarakat soal mekanisme kegiatan reses.
Dalam penyerapan aspirasi masyarakat legislator daerah pemilihan (Dapil) Tomohon-Minahasa itu, banyak menerima aspirasi antara lain: Perbaikan Jalan Watulaney ke Seretan Program Sanitasi Desa, Pengusulan RTLH, Perbaikan Jalan Tandengan dengan Desa Maumbi, bantuan Bibit dan Pupuk untuk Kelompok Tani dan Bantuan Alat – alat Pertanian.
Menanggapi hal itu, anggota Dewan yang dekat dengan masyarakat berjanji akan mengawal semua aspirasi yang disampaikan untuk disampaikan kepada Pemerintah Provinsi maupun aspirasi tang menjadi tanggung jawab Kota maupun Kabupaten. Tetap optimis aspirasi yang masuk ini akan disampaikan, untuk diperjuangkan dengan melihat kondisi keuangan daerah yang sangat ini dalam efisien anggaran. Tetap optimis semua akan disampaikan lewat penyampaian aspirasi yang akan disampaikan pada pokok-pokok pikiran (Pokir) yang akan dimasukan kepada Pemerintah Provinsi maupun Kota/Kabupaten.
Peserta reses yang hadir mengapresiasi kepada Anggota Dewan Sulut sudah bersama-sama masyarakat di Desa Seretan untuk mendengar aspirasi untuk di perjuangkan,” ucap warga sambil optimis akan direalisasikan usulan yang disampaikan.
Foto Reses Melisa Gerungan SE
Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Melisa Gerungan SE menggelar kegiatan reses di Desa Bukit Tinggi dengan melibatkan masyarakat setempat.
Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mendapatkan layanan kesehatan gratis.
Dalam pelaksanaan reses, legislator daerah pemilihan Minahasa–Tomohon dari PDI Perjuangan itu menghadirkan pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan kesehatan mata, serta pembagian kacamata bagi warga yang membutuhkan berdasarkan hasil pemeriksaan.
Melisa mengatakan, reses merupakan kewajiban anggota DPRD untuk menyerap dan menindaklanjutiaspirasi masyarakat.
Menurutnya, pelaksanaan reses juga dapat diisi dengan kegiatan yang memberi manfaat langsung kepada warga.
“Melalui reses ini kami ingin mendengar langsung kebutuhan masyarakat sekaligus menghadirkan layanan kesehatan yang bisa dirasakan manfaatnya. Harapannya, kegiatan seperti ini dapat membantu warga dan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat,” ujar Melisa.
Kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat.
Selain menyampaikan berbagai aspirasi terkait pembangunan dan pelayanan publik, warga juga memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan mata yang disediakan.
“Kami merasa terbantu dengan adanya pemeriksaan kesehatan dan mata secara gratis. Apalagi bagi warga yang membutuhkan kacamata, bantuan ini sangat bermanfaat. Semoga kegiatan seperti ini terus dilaksanakan,” ujar salah seorang warga Desa Bukit Tinggi.
Adapun kegiatan berlangsung dengan tertib dan mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang hadir.
Selain menjadi sarana menyerap aspirasi, reses kali ini juga memberikan manfaat langsung melalui layanan kesehatan bagi warga.
Foto Reses Frangky Roger Mamesah
Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Frangky Roger Mamesah melaksanakan reses di Desa Tolok, Kabupaten Minahasa
Ratusan warga memenuhi kegiatan ini, mulai dari tokoh masyarakat, perangkat desa, perwakilan kelompok pemuda, dan sejumlah warga dari berbagai jaga di Desa Tolok. Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Frangky Roger Mamesah melaksanakan reses di Desa Tolok, Kabupaten Minahasa,
Ratusan warga memenuhi kegiatan ini, mulai dari tokoh masyarakat, perangkat desa, perwakilan kelompok pemuda, dan sejumlah warga dari berbagai jaga di Desa Tolok.
Mamesah menjelaskan, pelaksanaan reses bertujuan menyerap aspirasi masyarakat atas berbagai kebutuhan dan persoalan yang terjadi di lapangan. Ia menegaskan reses bagian penting dari tugas DPRD untuk memastikan kebijakan pembangunan benar-benar mencerminkan suara warga.
“Kami turun langsung untuk mendengar dan melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Semua masukan sangat berarti untuk diperjuangkan di tingkat provinsi,” ujarnya.
Dia kemudian memaparkan sejumlah program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Sulut yang sedang berjalan, telah direalisasikan, maupun direncanakan pada tahun mendatang.
Fokus utama pemerintah saat ini, jelasnya, adalah pembangunan infrastruktur pendukung, penyediaan fasilitas umum, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar, termasuk pendidikan dan layanan kemasyarakatan.
Ia berharap masyarakat dapat ikut memantau dan memberikan masukan agar program dapat berjalan tepat sasaran.Sesi dialog menjadi bagian yang paling aktif dalam reses tersebut. Warga menyampaikan berbagai aspirasi, yang sebagian besar terkait infrastruktur desa. Salah satu usulan yang muncul adalah permintaan penerangan atau lampu jalan di sepanjang akses utama Desa Tolok yang dinilai gelap dan membahayakan pengguna jalan.
Selain itu, warga meminta agar pemerintah segera memperbaiki tanggul yang jebol sepanjang delapan meter, karena kondisi tersebut berpotensi menyebabkan banjir jika tidak segera ditangani.
Warga juga menyampaikan kebutuhan pemasangan CCTV di sejumlah titik rawan guna menjaga keamanan lingkungan, mengingat beberapa kejadian yang membutuhkan pemantauan lebih baik dari aparat dan masyarakat.
Tidak kalah penting, warga meminta perhatian terhadap jalan-jalan desa yang telah rusak berat. Menurut mereka, akses jalan yang rusak menghambat mobilitas warga dan berdampak pada kegiatan ekonomi, terutama bagi warga yang bekerja dan berusaha di luar desa.
Mamesah menegaskan seluruh aspirasi masyarakat telah dicatat dan akan dibawa ke rapat paripurna DPRD Sulut untuk ditindaklanjuti.Aspirasi tersebut akan dituangkan dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD (Pokir) melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagai bahan masukan dalam proses pembahasan kebijakan dan anggaran pemerintah provinsi.
Reses di Desa Tolok ini menunjukkan tingginya keterlibatan warga dalam menyampaikan kebutuhan pembangunan, sekaligus memperlihatkan komitmen sang legislator untuk mendorong berbagai program prioritas demi kemajuan Minahasa dan Tomohon
Foto Reses Rhesa Waworuntu
Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sulut Rhesa Waworuntu menggelar reses di Kabupaten Minahasa, tepatnya di Kecamatan Lembean Timur.
Politikus muda PDI Perjuangan ini mendapati sejumlah aspirasi masyarakat terkait fasilitas publik, khususnya jalan.
Rhesa menjelaskan, masyarakat di Desa Seretan Kecamatan Lembean Timur menyampaikan pengeluhann soal ruas jalan yang beberapa waktu lalu terkena longsor tapi belum ditangani oleh instansi terkair.
“Saya melakukan kunjungan langsung ke lokasi tersebut dan memang benar, sebagian badan jalan tertutup longsor dan belum ada penanganan. Padahal sudah cukup mengganggu pengguna jalan,” beber Rhesa.
Hal lain yang didapatinya ketika di reses adalah akses menuju Kombi belum sepenuhnya memenuhi syarat. Padahal menurut Rhesa, kawasan Kombi menjadi salah satu lokasi pariwisata yang sangat tepat untuk mendapat perhatian. “Ruas jalannya memang sudah lebar. Sayang ada satu titik, dimana jembatannya hanya bisa dilewati satu mobil saja,” bebernya.
Lebih jauh menurut Rhesa, instansi terkait harus memberi perhatian khusus pada akses jalan di kawasan Kombi menuju Tulap. Karena lokasi tersebut sangat menjanjikan sebagai lokasi wisata.
“Semua aspirasi masyarakat ini akan dikoordinasikan dengan instansi terkait. Baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Mana yang jadi tanggung jawab kabupaten dan kewenangan provinsi,” kunci Rhesa.(josh/Advetorial)
