Bitung, Sulutnews.com – Apa saja hak dan kewajiban WBP dan Deteni serta bagaimana implementasi HAM, kupas tuntas bersama Peserta Pelatihan Dasar Dasar HAM Akt III,
Bagi petugas pemasyarakatan yang menangani WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) maupun keimigrasian yang menangani Deteni (orang asing penghuni Ruang Detensi Imigrasi) dalam menjalankan tugasnya sehari hari rentan melakukan pelanggaran HAM,
Kepala Bidang HAM, Reba Paputungan memaparkan untuk dapat meminimalisir tindakan yang berpotensi melanggar HAM, petugas perlu memahami dengan baik apa saja yang menjadi hak dan kewajiban WBP dan Deteni.
“ Ada beberapa prinsip dasar dalam penanganan dan perlakuan terhadap WBP antara lain sesuai dengan Resolusi MU PBB Nomor 45/111: 14-12-1990, Asas Pembinaan Pemasyarakatan,Pasal 7 dan Pasal 9 Hak Hak WBP dan Tahanan serta Pasal 37 Tap MPR XVII/MPR/1998 tentang HAM, ditengah kondisi over Kapasitas, pemerintah Indonesia menggunakan 3 model penanganan antara lain dengan menambah kapasitas hunian, baik lapas baru atau penambahan blok hunian, mengurangi jumlah pelaku kejahatan kedalam lapas melalui restorative justice dan mengurangi masa hukuman melalui program Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat hingga Remisi”ucap Reba.kamis(19/10/23).
Dalam materi selanjutnya, Reba menjelaskan terkait Implementasi HAM dalam Tugas Pemasyarakatan dan imigrasi.
Ia mengurai, dengan terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM,
Maka jajaran Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang merupakan bagian dari pelayanan publik menyesuaikan bentuk pelayanan yang diberikannya dengan berbasis pada Hak Asasi Manusia melalui aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas, ketersediaan petugas yang siaga dan kepatuhan pejabat, pegawai dan pelaksana terhadap Standar Pelayanan.
Untuk itu, Reba mengharapkan UPT tempat peserta bertugas berkomitmen melaksanakan berbagai program program pemajuan HAM dan memperoleh penghargaan pelayanan publik berbasis HAM.
(Tzr)
