Manado,Sulutnews.com – Bacarita Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Ratih Hapsari Kusumawardani, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan capaian-capaian lebih khusus APBD Provinsi Sulawesi Utara, bertempat di Gedung Keuangan Negara (GKN) Manado, Senin, 25 September 2023.
Ratih Hapsari menyampaikan persoalan penyerapan anggaran di Provinsi Sulewesi Utara masih lambat.
Hingga 31 Agustus 2023, dari sisi pelaksanaan APBD, Pendapatan daerah telah terealisasi senilai Rp7,77 triliun atau 47,33% dari pagu, dengan komponen Pendapatan dari Dana Transfer menempati proporsi yang signifikan relatif terhadap Pendapatan Daerah. Dari sisi Belanja APBD, telah terealisasi sebesar Rp7,98 triliun atau 48,03% dari pagu. Belanja pegawai masih mendominasi komponen belanja, dari realisasi sebesar Rp7,98 triliun, Belanja Pegawai menempati posisi terbesar senilai Rp4,02 triliun diikuti Belanja Barang Rp2,1 triliun.
“Secara umum, realisasi belanja paling tinggi pada pos belanja subsidi dengan realisasi 102,16 persen,” kata Ratih dalam ALCO Regional Sulawesi Utara, berada di urutan kedua ada pada pos belanja pegawai dengan realisasi 62,23 persen.
“Termasuk dalam belanja pegawai ini untuk guru dan belanja rutin pemerintah seperti belanja barang dan modal,” ujar Ratih.
Ia mengatakan, perlu perhatian khusus dari Pemda untuk mendorong reaksasi belanja pada APBD Sulawesi Utara.
Ratih Hapsari memaparkan dari Transfer Ke Daerah (TKD) sampai dengan akhir Agustus telah disalurkan mencapai Rp8,29 triliun atau 64,31% dari pagu. Dari angka tersebut, DAU menempati porsi terbesar realisasi TKD di wilayah Sulawesi Utara dengan realisasi Rp5,72 triliun dan disusul DAK Non Fisik Rp1,18 triliun.
“Penyerapan realisasi anggaran sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi dan daya beli masyarakat,” ujar Ratih.(Patrick)
