Sitaro.sulutnews.com – Plt. Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Heronimus Makainas, menyampaikan penjelasan pemerintah daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Sitaro, Selasa (15/9/2026).
Penyampaian tersebut merupakan bagian dari Pembicaraan Tingkat I dalam rangkaian pembahasan perubahan APBD antara Pemerintah Kabupaten Sitaro dan DPRD.
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Sitaro itu dipimpin Ketua DPRD Moghtar Kaudis yang didampingi Wakil Ketua DPRD Ronald Takarendehang, Turut hadir Penjabat Sekretaris Daerah Sitaro, Eddy Salindeho, bersama jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sitaro.
Dalam penjelasannya, Heronimus menegaskan, perubahan APBD merupakan bagian dari proses penyesuaian kebijakan anggaran daerah terhadap perkembangan kondisi serta kebutuhan pembangunan yang berlangsung selama tahun anggaran berjalan.
Menurutnya, penyesuaian anggaran perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan skala prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah. Dengan demikian, kebijakan perubahan APBD dapat diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan sesuai kebutuhan daerah.
Perubahan APBD juga menjadi instrumen bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan perencanaan dan penganggaran terhadap dinamika pelaksanaan program selama satu tahun anggaran. Penyesuaian tersebut perlu mempertimbangkan kondisi pendapatan, belanja, serta kebutuhan pembiayaan daerah.
Melalui pembahasan bersama DPRD, pemerintah daerah diharapkan dapat menyelaraskan berbagai kebutuhan pembangunan dengan kapasitas fiskal yang tersedia. Hal ini penting agar alokasi anggaran dapat disusun secara terukur dan mendukung keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat.
Penyampaian penjelasan Bupati dalam rapat paripurna tersebut selanjutnya menjadi bagian dari tahapan pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 di tingkat DPRD.
Pemerintah daerah dan DPRD akan melanjutkan pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku sebelum rancangan perubahan anggaran tersebut ditetapkan menjadi peraturan daerah.
pembangunan di Kabupaten Kepulauan Sitaro dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
