Manado, Sulutnews.com – Pelaksanaan Konsultasi Publik I Kajian Lingkungan Hidup Strategis ( KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulut Kamis (16/11) di Hotel Whiz Manado Trade Center ( MTC) Kawasan Mega Mas berjalan lancar.
Dalam Konsultasi Publik I terkait KLHS itu dihadiri Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang ( PUPR) Sulut Ir Herman Kussoy ST.MT IPU ASEAN .MEng, Plt Kadis Lingkungan Hidup Provinsi Sulut Dra Feybe Rondonuwu M.Si, Tim dari Forum Penataan Ruang ( FPR) Sulut Raymond ST MT dan Sejumlah Pakar Lingkungan Prof Dr Ir Stetli Tamod M.Si, Dr Ir Wisye Rotinsuluh M.Sc, Di Ir J Kaunang M.Si, Ny Dr Ir N Wantasen dan Perwakilan dari Dinas Terkait serta Ormas, LSM dan Pers serta undangan pemerhati lingkungan.
Foto -Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Sulut Ir Herman Kussoy ST.MT IPU ASEAN .MEng saat menyaksikan Tanda Tangan Brita Acara
Herman Kussoy Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Sulut kepada Sulutnews.com mengarakan Konsultasi Publik KLHS ini penting karena akan menyiapkan dokumen melengkapi penetapan RTRW Sulut akhir tahun.” Kami banga pakar dan peserta sudah memberikan masukan dan saran serta kritikan” kata Kussoy.
Hal yang sama dikatakan Feybe Rondonuwu PLt Kadis Lingkungan Hidup kepada Sulutnews.com. Menurutnya Konsultasi I KLHS ini sangat bermanfaat dan masih ada lanjutan. Dokumen KLHS ini penting disiapkan sebagai persyaratan dalam RTRW Sulut.
Foto – Plt Kadis Lingkungan Hidup Sulut Dra Feybe Rondonuwu M.Si saat menyaksikan Tanda Tangan Brita Acara.
Didepan peserta Herman Kussoy menambahkan terkait RTRW Sulut saat ini sudah terkait juga dengan laut. Jadi Perda RTRW kita nantinya akan ditetapkan Perda yang termasuk dengan lautan.” Karena itu kita minta masukan termasuk dari pakar karena ada pasir laut dan potensi pertambangan minyak dikawasan laut” kata Herman.
Dalam acara tersebut Prof Dr Ir Setli Tamod pakar lingkungan Hidup dari Fakultas Pertanian Unsrat minta harus lakukan jajian lebih cermat terkait dokumen KLHS sebelum RTRW ditetapkan. Karena pasir laut dan sedimentasi laut itu perlu diperhatikan.Begitu juga saran dari Dinas Pertambangan, Dinas Litbang Sulut dan Dinas Kesehatan. Herman Kussoy mengatakan Perda RTRW itu berlaku 20 tahun bisa direvisi bila memungkinkan direvisi. Kalau dilaut atau daratan ada potensi tambang dan minyak kita revisi. Kussoy dan Feybe Rondonuwu menyampaikan terima kasih atas masukan peserta.(Fanny)
