Menu

Mode Gelap
Peringati Hari Pahlawan Tahun 2024 Caroll-Sendy Apresiasi Dua Pahlawan Nasional Asal Tomohon Gubernur Olly Dondokambey : HUT Ke-60 Sulawesi Utara Mengalami Kemajuan Pesat KPU Kabupaten Lebak Gelar Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Paslon Bupati dan Wakil Bupati Menparekraf Sandiaga Uno Puji Pemda Sulut Laksanakan Discover North Sulawesi 2024 Saat Ditangkap Kapal MV Lakas Berbendera Filipina Tidak Memiliki Dokumen Lengkap

News · 10 Mar 2023 10:38 WIB ·

Peduli Nasib Guru, AGIS Minta Gubernur Sulut Pindahkan Pencairan BOSP ke Bank Lain


Foto. DR. Drs. Arnold Poli SH, MPd (Ketua AGIS Sulut). Perbesar

Foto. DR. Drs. Arnold Poli SH, MPd (Ketua AGIS Sulut).

MANADO|SULUTNEWS.COMKETUA Aliansi Guru Indonesia (Agis) Sulut, Drs. Arnold Poli SH, MPd., angkat bicara soal keterlambatan pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah Provinsi (BOSP) yang hampir setiap tahun terus diselimuti dengan Masalah.

’’Sampai – sampai, para kepala sekolah harus berhutang untuk membiayai sekolah nya. 

Menurut DR. Drs. Arnold Poli SH, MPd., diduga pencairan BOSP jadi terhambat karena Bank Sulawesi Utara dan Gorontalo atau “Bank SulutGo” menambah persyaratan Administrasi yang tidak dimintakan oleh Regulasi Kemendikbud.

Maka kalau dugaan ini ternyata benar, maka Agis meminta Pak Gubernur Sulut Olly Dondokambey, SE., agar pencairan BOSP itu dialihkan saja ke Bank lain, Misalkan ke BRI, BNI dan  Bank lainnya,’’ ujar DR. Drs. Arnold Poli SH, MPd, kepada Sulutnews.com Jumat (10/3/2023).

Lanjutnya, karena keterlambatan pencairan dana BOSP ini serta merta akan mengganggu proses pelaksanaan pendidikan di sekolah, hal ini karena seluruh sekolah masih bergantung pada dana BOSP. 

’’Apa lagi kita ketahui bersama, Sekolah masih dilarang berkreasi mencari dana tambahan via Komite yang dianggap alergi. Hal ini berbeda dengan Sekolah swasta yang masih boleh bernafas, tapi bagaimana dengan nasib sekolah Negeri kita,’’ tuturnya.

Kalau memang ini sudah diatur dalam “Regulasi” Pemanfaatan Dana BOS itu harus dipatuhi, ’’tapi seandainya regulasi ini dibuat hanya menambah birokrasi pencairan dana BOSP tidak sesuai dengan peraturan lebih tinggi seperti SK Mendikbud dan setingkatnya, maka ini adalah suatu kesalahan fatal dan tidak menunjang Program Presiden Joko Widodo, di mana pelayan saat ini harus  prima tanpa berbelit-belit, maka Agis akan terus monitor kebijakan tersebut.’’ tegas Mantan Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Tomohon yang dikenal sangat peduli dengan nasib para guru di Sulut.

“Apalagi Guru honorarium hanya berharap gaji dari dana BOSP, jadi mungkin mereka belum menerima  honor selama 2 bulan, kasihan kan, pasalnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka masih sangat terbatas,’’ timpalnya.

(**/arp)

Artikel ini telah dibaca 314 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Rektor Unsrat Prof Oktovian Sompie Kukuhkan 21 Guru Besar 13 Diantaranya Perempuan Lewat Rapat Senat

16 Januari 2025 - 22:29 WIB

Ketua Senat Unima Prof Herry Sumual : Tiga Calon Rektor Unima Periode 2025-2029 Peraih Suara Terbanyak Berpeluang Jadi Rektor

16 Januari 2025 - 18:41 WIB

Gubernur Olly Dondokambey Resmikan Gedung Mission Center GMIM Yang Megah

15 Januari 2025 - 20:33 WIB

Gubernur Olly Dondokambey : Pemda Sulut Siapkan Rp 10 Miliar Dukung Program Makan Bergizi Gratis Dari Pemerintah Pusat

15 Januari 2025 - 19:04 WIB

DPRD Sulut Proses Penggantian Lombok Ditengah Upaya Gugatan di Mahkamah Partai

15 Januari 2025 - 07:53 WIB

Spektakuler Unsrat Akan Mengukuhkan 21 Guru Besar Secara Bersamaan Kamis 16 Januari 2025

14 Januari 2025 - 20:34 WIB

Trending di Manado