MANADO,Sulutnews.com – Meski perhatian Pemerintah Pusat terhadap Wilayah perbatasan sudah dilakukan namun tindak lanjut dari berbagai kebijakan dalam upaya mensejahterakan rakyat ternyata sampai saat ini belum sepenuhnya terealisasi. Seperti halnya wilayah Kabupaten Talaud yang menjadi salah satu wilayah perbatasan Indonesia ternyata realisasi ketersediaan infrastruktur dibidang Energi, Telekomunikasi dan Perikanan masih menjadi potret suram yang harus dialami dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia di wilayah perbatasan ditengah kemajuan pembangunan yang telah dinikmati oleh masyarakat Indonesia di wilayah lain.
“Kendala yang masih butuh perhatian karna sampai saat ini ketersediaan Infrastruktur dibidang Energi seperti sumber listrik di sejumlah desa hanya bisa ternikmati 8 jam sehari dan ini menjadikan masyarakat merasa tidak nyaman,” ungkap Hendry AW Kaitjily Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Sulut dalam laporannya pada rapat pembahasan bersama Pansus DPRD Sulut pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2024. Kamis (10/4/2025)
Juga Hendry mengungkapkan kendala yang dihadapi masyarakat yakni ketersediaan Infrastruktur Telekomunikasi masih terkendala.” Untuk mendapatkan akses internet masyarakat sangat terbatas ” ungkap Hendry
Yang harus menjadi perhatian juga infrastruktur Perikanan yang menjadi sumber pendapatan utama masyarakat keberadaan pelabuhan perikanan.” Pusat pelabuhan perikanan saat ini berlokasi di Kota Bitung, jarak tempuh sangat jauh sehingga kondisi ini mengakibatkan celah karena hasil tangkapan ikan justru dijual ke kapal luar negri yang menyebabkan hilangnya pendapatan daerah,” jelas Hendry
Dengan kondisi tersebut dalam kesimpulannya Pansus DPRD Sulut pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2024 melalui Ketua Amir Liputo,SH merekomendasikan agar ada perhatian khusus terhadap persoalan yang terjadi di wilayah perbatasan Kabupaten Talaud.” Akan menjadi catetan rekomendasi kami Pansus untuk disampaikan kepada Pak Gubernur, agar persoalan ini mendapatkan perhatian,” kata Liputo saat rapat pembahasan. Sambil berharap rekomendasi pansus dapat menjadi pijakan bagi pemerintahan YASK-Viktory dalam menjalankan pemerintahan 5 tahun kedepan.(Josh tinungki)
