Tahuna, Sulutnews.com – Salah satu kegiatan penting Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe memasuki semester satu tahun anggaran 2025 adalah Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan).
Namun kegiatan yang menyita banyak anggaran untuk perjalanan dinas, akomodasi dan lain-lain itu dinilai hanyalah “Huangango” alyas surga telinga yang tak kunjung ada realisasi dari setiap usulan masyarakat.
Salah satunya Musrenbang di kecamatan Tatoareng, bertahun-tahun masyarakat mengusulkan atau menyampaikan aspirasi soal beberapa pembangunan yang dianggap urgent, akan tetapi usulan tersebut hanya selesai di catat, masyarakat di buat menunggu dan terus menunggu hingga muncul lagi Musrenbang tahun berjalan, lalu siklus seperti biasa usulan dan nol realisasi tetap menjadi kenyataan pahit bagi masyarakat.
Seperti contoh, jalan lingkar Kahakitang, sebagai Ibu kota Kecamatan, tercatat sekitar 8 tahun usulan soal jalan ini setiap tahun disampaikan namun kenyataannya jalan ini dibiarkan rusak dan terus menelan korban, banyak masyarakat mengalami kecelakaan di jalan milik kabupaten ini.
Talud Taleko, Dalako, Jalan ke Kundaha untuk kepentingan anak-anak Sekolah, guru bahkan masyarakat nasibnya juga sama tak ada realisasinya. Demikian pula soal listrik tak kunjung membuahkan hasil.
Anehnya, saat musim tahun politik tim surveyor dengan penampilan meyakinkan membawa catatan dan meter mengukur jalan lingkar, seakan beberapa hari lagi proyek tersebut terealisasi, itu pun hanya hiburan semata agar masyarakat percaya bahwa pemerintah peduli meski hanya sebatas akal-akalan untuk pengeluaran biaya survei dan perjalanan dinas, lalu catatan dari hasil survei kemungkinan hanyut terbawah derasnya arus antara pulau Kalama-Tamako.
“Kalau hanya untuk menghabiskan anggaran untuk membiayai rombongan tim Kabupaten untuk melakukan Musrenbang di Kahakitang, sebaiknya tidak usah dilaksanakan Musrenbang, dari pada biaya itu hanya hambur-hambur anggaran, langkah lebih baik biaya Musrenbang itu di belikan semen untuk perbaikan jalan Kabupaten, karena percuma Musrenbang asih toh tidak ada hasilnya” kata Albert Kaunsui warga pulau Kahakitang.
Ia menambahkan, yang dibutuhkan masyarakat bukan rapat dan rapat yang hanya menyita waktu masyarakat saja, namun yang di butuhkan masyarakat adalah bukti nyata dan realisasi dari setiap usulan masyarakat bertahun-tahun lalu.
“Intinya kami masyarakat di Pulau Kahakitang ini sudah muak dengan namanya Musrenbang, yang kami butuhkan adalah bukti nyata” tegasnya.
Senada juga disampaikan oleh Bonny Piter warga Pulau Kahakitang, menurut dia, Musrenbang memang kegiatan yang baik namun implementasinya yang mengecewakan. “Seolah kami di pulau ini hanya sebagai tempat untuk merealisasikan kegiatan untuk menyerap anggaran, dengan dalil Musrenbang adalah kegiatan baik, memang namun realitanya mengecewakan” ungkap Piter.
Bagi dia, sebaiknya kegiatan Musrenbang itu di evaluasi, Musrenbang hanya sebatas kegiatan menghambur-hamburkan uang namun nol realisasi, Musrenbang itu harus di tiadakan dan anggarannya di salurkan ke kegiatan yang pasti-pasti saja bukan sekedar surga telinga.
Demikian juga disampaikan Jhonny Rompas, tokoh masyarakat Sangihe, menurut dia Musrenbang dengan reses anggota DPRD sebaiknya dihapus karena dinilai tidak bermanfaat bagi masyarakat, akan tetapi manfaatnya hanya bagi pejabat yang menyelenggarakan Musrenbang beserta rombongannya serta anggota DPRD yang melaksanakan reses
“Presiden Prabowo sebaiknya menghapus kegiatan Musrenbang dan reses, kami menilai dua kegiatan ini hanya menghambur-hamburkan uang rakyat namun minim manfaat bagi masyarakat” tegas Rompas.
Sementara itu Kepala Bapelitbang (Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan) Kepulauan Sangihe, Ronald Izhak di minta tanggapannya ia hanya menjawab singkat bahwa ia baru beberapa hari menjabat, akan tetapi ia akan berusaha memberikan yang terbaik.
“Minta maaf saya belum bisa memberikan jawaban lebih, karena saya belum lama menjabat, akan tetapi saya berusaha memberikan yang terbaik” pungkas Izhak menutup. (Andy Gansalangi)