MANADO, Sulutnews.com-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), dr. Michaela Elsiana Paruntu, MARS, memberi apresiasi kepada Gubernur Sulawesi Utara Maijen TNI (Purn) Yulius Silvanus,SE dan Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkay SH.MH yang telah berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keterangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2025, setelah dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Repoblik Indonesia (BPK-RI). Dalam kesempatan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulut yang digelar pada Selasa (2/6/2026)., dr. MEP menegaskan, hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh BPK RI merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Ia meminta agar seluruh rekomendasi yang diberikan oleh BPK menjadi atensi serius bagi seluruh instansi terkait.
”Rekomendasi BPK harus menjadi perhatian serius seluruh perangkat daerah sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ujar MEP usai Paripurna.
Juga Ketua Partai Golkar Sulut ini memastikan bahwa lembaga legislatif akan mengawal ketat catatan-catatan yang diberikan oleh BPK RI agar segera dituntaskan oleh pihak eksekutif.”DPRD memiliki fungsi pengawasan yang akan terus dijalankan secara optimal guna memastikan setiap rekomendasi BPK RI ditindaklanjuti dengan baik dan tepat waktu. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegas MEP
Lebih lanjut, ia mendorong penguatan sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Menurutnya, keselarasan kedua lembaga ini sangat krusial dalam menciptakan tata kelola keuangan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Pengelolaan anggaran daerah, tambahnya, tidak boleh sekadar administratif melainkan harus mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Bumi Nyiur Melambaikan.
Melalui rapat paripurna ini, DPRD Provinsi Sulawesi Utara berharap seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dapat segera ditindaklanjuti secara maksimal. Dengan demikian, kualitas pengelolaan keuangan daerah ke depan dipastikan semakin sehat, akuntabel, serta mampu mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor demi terwujudnya Sulawesi Utara yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.(josh tinungki)
