Menu

Mode Gelap
Peringati Hari Pahlawan Tahun 2024 Caroll-Sendy Apresiasi Dua Pahlawan Nasional Asal Tomohon Gubernur Olly Dondokambey : HUT Ke-60 Sulawesi Utara Mengalami Kemajuan Pesat KPU Kabupaten Lebak Gelar Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Paslon Bupati dan Wakil Bupati Menparekraf Sandiaga Uno Puji Pemda Sulut Laksanakan Discover North Sulawesi 2024 Saat Ditangkap Kapal MV Lakas Berbendera Filipina Tidak Memiliki Dokumen Lengkap

Manado · 21 Des 2024 19:22 WIB ·

Mencari Formula Menuju Eksekusi Tugas di Pemilu 2029, Bawaslu RI Gelar Rakor Evaluasi Organisasi di Sulut


Oplus_131072 Perbesar

Oplus_131072

MANADO,Sulutnews.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia menggelar giat bertajuk Rapat Evaluasi Organisasi Pengawas Pemilu bersama Stakeholder di Manado.Giat yang berlangsung mulai 20 – 22  Desember 2024,dibuka pelaksanaanya oleh Anggota Bawaslu RI, Dr Herwin JH Malonda MPd MH. Saat menyampaikan sambutan, Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat Bawaslu RI ini mengatakan, kegiatan rakor ini dilaksanakan guna mendapatkan masukan dan saran sebagai bentuk evaluasi atas pelaksanaan tugas Bawaslu pada Pemilu 2024 agar terjadi perbaikan pada pelaksanaan tugas kedepan.

“Pilpres dan Pilek serta Pilkada serentak 2024 sudah usai, sekarang tinggal bagaimana melakukan evaluasi dengan memberikan masukan, kritikan, dan saran untuk dilakukan oleh Bawaslu dalam kaitan tugas pengawasan ,” kata Herwin Sabtu (21/12/2024).

Juga mantan Ketua Bawaslu Sulut ini menjelaskan sejarah terbentuknya Bawaslu. Dimana Pengawasan demokrasi di Indonesia tidak lepas dari sumbangsih Bawaslu yang dulu dikenal Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu.”Awal berdirinya Bawaslu dilatarbelakangi adanya krisis kepercayaan kepada pelaksanaan pemilu, dan krisis kepercayaan inilah yang mulai dikooptasi kekuatan rezim penguasa sejak 1971 dan muncul protes-protes dari masyarakat karena diduga banyaknya manipulasi yang dilakukan oleh petugas pemilu saat itu,” ungkap Herwin.

Krisis kepercayaan terhadap pelaksanaan pemilu ini berlanjut hingga Pemilu 1977 dengan adanya kecurangan dan pelanggaran yang lebih masif.

Kritik datang dari politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan PDI meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas pemilu pada 1982 dengan memperbaiki UU.

Barulah pada 1982, pengawas pemilu dibentuk dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu.(Josh tinungki)

Artikel ini telah dibaca 1,111 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Letkol Inf Ayidin Pakaya Kasetumdam XIII/Merdeka Khotbah Sekaligus Imam Salat Jumat di Masjid Ar Rayyan BKN Manado

17 Januari 2025 - 22:00 WIB

Rektor Unsrat Prof Oktovian Sompie Kukuhkan 21 Guru Besar 13 Diantaranya Perempuan Lewat Rapat Senat

16 Januari 2025 - 22:29 WIB

Gubernur Olly Dondokambey Resmikan Gedung Mission Center GMIM Yang Megah

15 Januari 2025 - 20:33 WIB

Gubernur Olly Dondokambey : Pemda Sulut Siapkan Rp 10 Miliar Dukung Program Makan Bergizi Gratis Dari Pemerintah Pusat

15 Januari 2025 - 19:04 WIB

Jumlah Pemohon Pembuatan Paspor Baru Ke Amerika Tidak Terpengaruh Pada Bencana Kebakaran Los Angeles

15 Januari 2025 - 18:37 WIB

DPRD Sulut Proses Penggantian Lombok Ditengah Upaya Gugatan di Mahkamah Partai

15 Januari 2025 - 07:53 WIB

Trending di Manado