Menu ✖

Mode Gelap
Breaking News : Polnustar Kembali Mewisuda 136 Mahasiswa Ferdinand Gansalangi Resmi Dilantik Menteri Diktisaintek sebagai Direktur Polnustar Periode 2026–2030 BREAKING NEWS : Gempa M 7,7 Guncang Barat Laut Tahuna, BMKG Keluarkan Peringatan Dini Tsunami Bupati Sitaro Ditahan, Dugaan Korupsi Dana Erupsi Gunung Ruang Rugikan Negara Rp22,7 Miliar Empat Kampung di Tatoareng Krisis Air, Warga Hadapi Ancaman Kemarau

Manado · 21 Des 2024 19:22 WITA ·

Mencari Formula Menuju Eksekusi Tugas di Pemilu 2029, Bawaslu RI Gelar Rakor Evaluasi Organisasi di Sulut


Oplus_131072 Perbesar

Oplus_131072

MANADO,Sulutnews.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia menggelar giat bertajuk Rapat Evaluasi Organisasi Pengawas Pemilu bersama Stakeholder di Manado.Giat yang berlangsung mulai 20 – 22  Desember 2024,dibuka pelaksanaanya oleh Anggota Bawaslu RI, Dr Herwin JH Malonda MPd MH. Saat menyampaikan sambutan, Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat Bawaslu RI ini mengatakan, kegiatan rakor ini dilaksanakan guna mendapatkan masukan dan saran sebagai bentuk evaluasi atas pelaksanaan tugas Bawaslu pada Pemilu 2024 agar terjadi perbaikan pada pelaksanaan tugas kedepan.

“Pilpres dan Pilek serta Pilkada serentak 2024 sudah usai, sekarang tinggal bagaimana melakukan evaluasi dengan memberikan masukan, kritikan, dan saran untuk dilakukan oleh Bawaslu dalam kaitan tugas pengawasan ,” kata Herwin Sabtu (21/12/2024).

Juga mantan Ketua Bawaslu Sulut ini menjelaskan sejarah terbentuknya Bawaslu. Dimana Pengawasan demokrasi di Indonesia tidak lepas dari sumbangsih Bawaslu yang dulu dikenal Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu.”Awal berdirinya Bawaslu dilatarbelakangi adanya krisis kepercayaan kepada pelaksanaan pemilu, dan krisis kepercayaan inilah yang mulai dikooptasi kekuatan rezim penguasa sejak 1971 dan muncul protes-protes dari masyarakat karena diduga banyaknya manipulasi yang dilakukan oleh petugas pemilu saat itu,” ungkap Herwin.

Krisis kepercayaan terhadap pelaksanaan pemilu ini berlanjut hingga Pemilu 1977 dengan adanya kecurangan dan pelanggaran yang lebih masif.

Kritik datang dari politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan PDI meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas pemilu pada 1982 dengan memperbaiki UU.

Barulah pada 1982, pengawas pemilu dibentuk dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu.(Josh tinungki)

Artikel ini telah dibaca 1,121 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

DPRD Sulut Gelar Ibadah Oikumene, Gembala Teddy: Kita Harus Mengampuni

13 Oktober 2026 - 20:00 WITA

Antisipasi Berakhirnya Penlok, DPRD Sulut Tekan Balai Wilayah Sungai Percepat Proses Administras

13 Oktober 2026 - 19:39 WITA

Tetapkan Rencana Kerja Tahun 2027, DPRD Sulut Gelar Paripurna

13 Oktober 2026 - 19:31 WITA

Wabup TB Hadiri Rakor Pengawasan GWPP Bersama Komisi II DPR RI di Manado

13 Oktober 2026 - 19:17 WITA

Desak Percepatan Ganti Rugi, Warga Malendeng Temui DPRD

13 Oktober 2026 - 19:12 WITA

Gladi Bersih TKA Gelombang Kedua di SMA dan SMK Lancar, Termasuk di Daerah 3T

12 Oktober 2026 - 23:53 WITA

Trending di Manado