MANADO,Sulutnews.com – Sedikitnya 50 orang masa yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Indonesia, mendatangi Kantor DPRD Sulut. Mereka menggelar aksi menuntun agar anggota DPRD dapat melakukan pengawasan terhadap pekerja yang dieksploitasi dan mendapatkan perlakuan perbudakan jaman moderen.
“Kami sangat berharap salah satu mandat kepada DPRD yaitu fungsi pengawasan itu dijalankan, yaitu permasalahan tenaga kerja tidak pernah diawasi,” ungkap Armon Hiborang jubir masa yang berorasi di halaman kantor DPRD Sulut Kamis (28/8/2025)
Juga ditegaskan sala satu isu yang terabaikan oleh DPRD yakni Isu Kemanusiaan dimana ada 166 warga non Dokument yang ada di Kota Bitung mereka telah berkeluarga dan bekerja di kapal ikan memberikan kontribusi untuk APBD tetapi pemerintah menutup mata akan keberadaan mereka,” Skarang imigrasi mengeluarkan kartu identitas khusus bagi mereka jangan jangan justru itu dijadikan sarana untuk melakukan pungli,” ujar Armon.
Sementara itu, kepala bagian persidangan Jahja Rondonuwu saat menerima massa pengunjuk rasa mengatakan permohonan maaf karena Pimpinan dan Anggota DPRD tidak berada ditempat mereka sementara bertugas di lapangan baik yang ada di daerah pemilihan maupun melakukan kunjungan kerja.” Disampaikan permohonan maaf dan minta tolong semua masukan dan aspirasi yang disampaikan akan ditampung dan dilaporkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang nanti kemudian akan dilakukan rapat dengar pendapat ,” ujar Jahja disamping Kasubag Perundang undangan Febiola Sumampow dan Kasubag Persidangan dan Risalah Dormina Takaendengan. (josh tinungki)
