Menu

Mode Gelap
Menparekraf Sandiaga Uno Puji Pemda Sulut Laksanakan Discover North Sulawesi 2024 Saat Ditangkap Kapal MV Lakas Berbendera Filipina Tidak Memiliki Dokumen Lengkap TIFF 2024 Spektakuler, Gubernur Olly : Tomohon Jadi Perhatian Dunia Suatu Kebanggaan Bagi Sulut Wujud Komitmen Peningkatan Kualitas Pendidikan Walikota Caroll Senduk Salurkan Beasiswa Tomohon Hebat Sidang Terbuka Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi Acara Purnabakti Guru Besar Prof Bernhard Tewal

Kotamobagu · 12 Jan 2023 10:31 WIB ·

Kota Kotamobagu Tertinggi Kategori Kota Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Kota Se-Sulut.


Kota Kotamobagu Tertinggi Kategori Kota Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Kota Se-Sulut. Perbesar

SN.com,Kotamobagu-Berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 397 Tahun 2021, tentang penetapan hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Se-Sulawesi Utara, Kota Kotamobagu masuk sebagai kota dengan indeks pengukuran tertinggi dengan indeks total 71,8958 nilai B.
Menurut Kepala Bapelitbangda Kota Kotamobagu Adnan Masinae, S.Sos, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) bertujuan untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah lebih baik dari tahun ke tahun. Regulasinya diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
“IPKD memuat berbagai dokumen yang ditinjau dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), APBD, LKPD sampai dengan opini BPK atas LKPD,” kata Adnan.
Dari hasil pengukuran IPKD diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh pada proses pengelolaan keuangan daerah. Sebab dimensi tersebut melihat dari proses perencanaan pembangunan di daerah sampai dengan proses pelaporan keuangan.
“Untuk mendapatkan hasil pengukuran indeks, IPKD dibagi menjadi 6 dimensi . Yang terdiri atas (1) Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, (2) Kualitas anggaran belanja dalam APBD, (3) Transparansi pengelolaan keuangan daerah, (4) Penyerapan anggaran, (5) Kondisi keuangan daerah, (6) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD),” kata Adnan.

Artikel ini telah dibaca 1,108 kali

Baca Lainnya

Pj wali kota kotamobagu Abdulla Mokoginta Hadiri Rapat Paripurna DPRD, Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I

9 September 2024 - 21:48 WIB

Dinas Ketahanan Pangan Kotamobagu Kembali Gelar Gerakan Pangan Murah

9 September 2024 - 21:43 WIB

Kota Kotamobagu Kirim 12 Kafilah Wakili Sulut ke MTQ Ke-30

5 September 2024 - 19:18 WIB

Pj Wali Kota Abdullah Mokoginta Hadiri Paripurna Penetapan Ranperda RPJPD 2025-2045

4 September 2024 - 18:33 WIB

Wali kota Abdullah Mokoginta Tinaju Ketersediaan Pangan Di Gudang Perum Bulog Sub Divre Bolaang Mongondow

3 September 2024 - 19:09 WIB

Pdt Romi Sompie Ajak Warga Bolmong Jaga Persaudaraan Jelang Pemilukada

2 September 2024 - 20:31 WIB

Trending di Bolmong