Menu

Mode Gelap
Presiden Jokowi Didampingi Gubernur Sulut Olly Dondokambey Resmikan Bendungan Lolak di Kabupaten Bolmong Puncak Peringatan HPN 2024 Gubernur Sulut Olly Dondokambey Terima Penghargaan Pena Emas, Disaksikan Presiden Jokowi Tamuntuan Sukses Wujudkan Ekspor Ikan Perdana ke Filipina Walikota Caroll Senduk Inspektur Upacara Peringatan HUT Ke-21 Kota Tomohon Tamuntuan Bawa Bantuan Bencana Ke Kampung Laine

Kotamobagu · 12 Jan 2023 10:31 WIB ·

Kota Kotamobagu Tertinggi Kategori Kota Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Kota Se-Sulut.


 Kota Kotamobagu Tertinggi Kategori Kota Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kategori Kota Se-Sulut. Perbesar

SN.com,Kotamobagu-Berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 397 Tahun 2021, tentang penetapan hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Se-Sulawesi Utara, Kota Kotamobagu masuk sebagai kota dengan indeks pengukuran tertinggi dengan indeks total 71,8958 nilai B.
Menurut Kepala Bapelitbangda Kota Kotamobagu Adnan Masinae, S.Sos, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) bertujuan untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah lebih baik dari tahun ke tahun. Regulasinya diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
“IPKD memuat berbagai dokumen yang ditinjau dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), APBD, LKPD sampai dengan opini BPK atas LKPD,” kata Adnan.
Dari hasil pengukuran IPKD diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh pada proses pengelolaan keuangan daerah. Sebab dimensi tersebut melihat dari proses perencanaan pembangunan di daerah sampai dengan proses pelaporan keuangan.
“Untuk mendapatkan hasil pengukuran indeks, IPKD dibagi menjadi 6 dimensi . Yang terdiri atas (1) Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, (2) Kualitas anggaran belanja dalam APBD, (3) Transparansi pengelolaan keuangan daerah, (4) Penyerapan anggaran, (5) Kondisi keuangan daerah, (6) Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD),” kata Adnan.

Artikel ini telah dibaca 1,107 kali

Baca Lainnya

H-11 Pasar Ramdhan Kelurahan Kotobangon Mulai Di Bangun

28 February 2024 - 19:12 WIB

Wali Kota Kotamobagu Buka Kegiatan Pengembangan Kapasitas Barista

28 February 2024 - 18:26 WIB

Pimpin Apel Pagi Wali kota Asripan Nani Himbau Tingkatkan Disiplin Profesional Dan Loyalitas

28 February 2024 - 17:29 WIB

Wakili Wali Kota Sekda Kotamobagu Tutup MTQ 2024

26 February 2024 - 02:19 WIB

Wali Kota Asripan Nani: MTQ Bukan Hanya Lomba, tapi Wadah Pemahaman Nilai Al-Qur’an

25 February 2024 - 17:47 WIB

Malam Nanti Puncaknya MTQ ke IX, Kota Kotamobagu

25 February 2024 - 17:37 WIB

Trending di Kotamobagu