MANADO, Sulutnews.com – Ratusan warga yang tergabung dalam kelompok Mapalus ProGibran mekakukan demo di kantor DPRD Sulut. Mereka menggelar aksi damai menuntut MBG dan Koperasi Merah Putih tetap dipertahankan dan dilanjutkan. Steven Kembuan selaku koordinator menuntut agar Pimpinan dan Anggota DPRD dapat menyuarahkan aspirasi mereka hingga ke pemerintah pusat.
” Walaupun berbeda pilihan kita harus sepakat Presiden kita adalah Prabowo, dan untuk semua runtutan yang masyarakat sampaikan harus disampaikan untuk diteruskan ke pusat,” ungkao Steven .
Sementara itu Anggota DPRD Louis Schramm mengatakan beberala aspirasi yang disampaikan teemasuk MBG dan Koprasi Merah Putih adalah program yang sangat baik dan memiliki dampak yang sangat baik bagi masyarakst sehingga kita seoakat ini harus tetap dilanjutkan,”Kata Louis.
Juga Anggota DPRD Amir Liputo mengatakan terkait aspirasi yang disampaikan kami DPRD Sulut akan mengawal sampai ke Pusat, terkait MBG dan Koorasi Merah Putih itu adalah program yang perlu terus didukung oleh seluruh masyarakat.” Dengan Program ini Presisden ingin memutus mata rantai oligarki yang dijuasi oleh sekelompok orang yang menjadikan masyarakst sengsaraagar supaya tikus tikus yang ada didalam dapur MBG harus dapat ditangkap,” tegas Amir.
Selain menegaskan dukungan terhadap stabilitas pemerintahan, kelompok ini juga menyatakan dukungan terhadap berbagai program prioritas nasional yang menjadi bagian dari agenda pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujarnya dan disambut pekikan merdeka dari massa aksi.
Di antaranya adalah pelaksanaan delapan Program Hasil Terbaik Cepat atau Asta Cita, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta penguatan Koperasi Daerah Merah Putih (KDMP) sebagai instrumen ekonomi kerakyatan.
Menurut mereka, program MBG memiliki dampak strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menekan angka stunting, sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di tingkat bawah. Tak hanya itu, Koalisi Mapalus Pra-Gib juga menyuarakan dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi, khususnya pada program-program yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat.Mereka meminta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program pemerintah, termasuk di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN), agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran. Dalam dokumen tersebut juga terdapat seruan kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas setiap tindakan anarkis yang merusak fasilitas publik serta mengganggu ketertiban masyarakat.
Khusus untuk Sulut, koalisi ini turut menyatakan dukungan kepada Gubernur Sulut Yulius Selvanus Komaling (YSK) dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay dalam mempercepat realisasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Mereka menilai percepatan WPR akan memberikan kepastian hukum, rasa aman, dan manfaat ekonomi bagi para penambang lokal serta masyarakat kecil yang selama ini menggantungkan hidup pada sektor pertambangan rakyat. Sebagai bentuk komitmen menjaga ketertiban, seluruh peserta aksi yang tergabung dalam Mapalus Pra-Gib juga diimbau untuk tetap mematuhi aturan, menjaga kebersihan lokasi kegiatan, menghindari provokasi, serta menghormati aparat keamanan yang bertugas mengawal jalannya penyampaian aspirasi.
Adapun rencananya, pasca aksi di DPRD Sulut, Koalisi Mapalus PraGib akan melanjutkan orasi di Kantor Gubernur dan Polda Sulut, (josh tinungki)
