Menu

Mode Gelap
Pelestarian Laut Dukung Peningkatan Pariwisata, Suzuki Indonesia Adakan Bersih-Bersih Pantai Bunaken Dengan Ratusan Pelajar Wagub Steven Kandouw Lantik Wounde Sebagai Penjabat Bupati Sangihe Breaking News Tamuntuan Pergi, Wounde Datang Kecamatan Tatoareng Kepulauan Sangihe Terancam Jatuh Miskin Penjabat Bupati Rote Ndao Oder Maks Sombu Bagikan Telur Susu Bicuit Di Desa Kolobolon

Sangihe · 10 May 2024 20:26 WIB ·

Kecamatan Tatoareng Kepulauan Sangihe Terancam Jatuh Miskin


 Kecamatan Tatoareng Kepulauan Sangihe Terancam Jatuh Miskin Perbesar

Tahuna, Sulutnews.com – Ancaman kemiskinan ada di depan mata bagi warga di Kecamatan Kepulauan Tatoareng, pasalnya Pemerintah pusat mengeluarkan peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) nomor 2 tahun 2023, tentang penerbitan surat rekomendasi untuk pembelian jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus.

Peraturan tersebut pun di respon oleh Pemerintah Daerah Kepulauan Sangihe, lewat surat edaran Bupati, nomor 500/5/1035, tentang penerbitan surat rekomendasi bahan bakar minyak jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP) tanggal 22 April 2024.

Imbasnya, hari ini kapal motor yang melayani wilayah Kecamatan Tatoareng tidak lagi mendapatkan jatah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar. Ada dua kapal transportasi umum yang melayani wilayah Tatoareng.

Akibat regulasi yang tidak berpihak kepada masyarakat tersebut, pemilik kapal akan menaikan harga tiket dikarenakan jenis BBM yang di gunakan jenis dexlite dengan harga dikisaran Rp 14.400, dibandingkan dengan harga solar Rp 6.800.

Jadi dengan di gunakannya dexlite, harga tiket kapal bisa mencapai 102 persen, dari tarif biasa Tahuna- Kahakitang Rp 35.000 menjadi sekitar Rp 80.000, Tahuna-Para Rp 45.000, menjadi sekitar Rp100.000, itu harga tiket penumpang, dapat dipastikan harga tiket barang pun ikut naik 100 persen.

Dampak kebijakan itu secara terang-terangan memiskinkan masyarakat kepulauan, harga kebutuhan pokok pasti mengalami kenaikan signifikan bisa mencapai 40 persen, belum lagi harga bahan bangunan akan naik gila-gilaan.

Lalu apa langkah Pemerintah Daerah terhadap kebijakan tidak bijak itu? Pada awal bulan Mei ini, telah dilakukan pertemuan dengan pihak pemilik kapal, yang dipimpin oleh Asisten I, diikuti oleh Kepala Dinas Perhubungan Daerah dan Kabag Ekonomi, pada pertemuan itu, Dishubda dan Bagian Ekonomi di perintahkan untuk mencarikan solusi dikarenakan, surat edaran Bupati bersifat sosialisasi, sehingga masih ada waktu untuk mencarikan solusi.

Pada pertemuan itu juga Penjabat Bupati Rinny Tamuntuan, mengontak langsung ke Kepala Dishuda dan berbicara langsung dengan Asisten I, perintah Bupati yaitu memberikan solusi dan pelayanan agar BBM yang di gunakan untuk transportasi ke Kahakitang masih bisa diperoleh oleh pengusaha kapal, dimana penyampaian Bupati itu bertujuan untuk memberikan pelayanan agar dampak kebijakan BPH Migas tidak serta merta berimbas ke warga Tatoareng.

Hal yang sama juga di kemukakan oleh Bupati, saat media ini mengkonfirmasi persoalan BBM tersebut, ia menjelaskan bahwa surat edaran Bupati merupakan pemberitahuan agar regulasi BPH Migas bisa tersosialisasi, sehingga kedepannya masyarakat sudah mengetahuinya.

Bupati juga menyampaikan akan memerintahkan jajarannya untuk terus mendorong pengusaha kapal melengkapi dokumen yang di perlukan agar mereka bisa memperoleh BBM jenis solar, dimana salah satu syarat pengusaha kapal harus menjadi anggota asosiasi Pelra (Pelayaran Rakyat).

“Mereka harus menjadi bagian dari asosiasi Pelra, melalui Perla ini pengusaha kapal akan di fasilitasi untuk memperoleh BBM jenis solar, dimana pihak Perla akan menyurat langsung ke pihak BPH Migas. Jika hal ini terpenuhi maka wilayah Kecamatan Tatoareng tidak mengalami krisis” tandas Bupati.

Pada hari Selasa, (07/05/2024) wartawan media ini kembali mencari informasi sejauh mana keseriusan Pemerintah untuk mencarikan solusi soal BBM jenis solar, yang tidak lagi bisa di gunakan oleh pelayaran rakyat di wilayah Kecamatan Tatoareng.

Asisten I, Johanes Pilat dan Asisten II, G.Londo serta Kabag Ekonomi, langsung mengkomunikasikan masalah tersebut dengan Dishuda, bahkan Pilat, menelpon langsung agar, Dishubda koperatif sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat, sesuai arahan Bupati.

Nyatanya, sampai sore ini ternyata arahan Bupati tersebut nihil hasil, atau tidak ada yang secara serius mengeksekusinya, sehingga ancaman kenaikan harga tiket pun di depan mata, termasuk ancaman kemiskinan dan pemiskinan bagi warga Tatoareng. (Andy Gansalangi)

Artikel ini telah dibaca 1,172 kali

Baca Lainnya

Wounde Didoakan Hamba-Hamba Tuhan

12 June 2024 - 23:03 WIB

Wounde Tatap Muka Dengan Koalisi Masyarakat Sipil Pemerhati Sosial

7 June 2024 - 16:04 WIB

Kominfo Sangihe Harus Patuhi Perpres Nomor 32 Tahun 2024

6 June 2024 - 12:17 WIB

Kapolda Sulut Kunker Ke Polres Kepulauan Sangihe Resmikan Renovasi Gedung SPKT dan Tinjau Ruang Pelayanan Publik

30 May 2024 - 21:05 WIB

Opo Manossoh : Selamat Bertugas Pj. Bupati Sangihe

29 May 2024 - 20:33 WIB

PR Besar Albert Hoppy Wounde Penjabat Bupati Baru Sangihe

29 May 2024 - 18:32 WIB

Trending di Sangihe