Michael ‘Cilox’ Tumiwang
Oleh: Michael ‘Cilox’ Tumiwang/UKW6508
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), adalah forum penting di Indonesia yang berfungsi membahas dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban demi kemajuan sebuah daerah bahkan bangsa dan negara.
Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Forkopimda terdiri dari pimpinan eksekutif (Kepala Daerah), legislatif (Ketua DPRD), kepala kepolisian, kepala kejaksaan, dan TNI di tingkat provinsi atau kabupaten/kota sesuai kedudukannya.
Forkpimda dibentuk dengan tujuan; menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah. Menciptakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi program prioritas. Menjaga stabilitas sosial, politik, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Sayangnya, dalam praktek berbagai persoalan strategis mulai dari ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta pembangunan di sebuah daerah seringkali tidak berjalan lancar.
Padahal, keberadaan Forkopimda dibentuk secara berjenjang dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan, dengan struktur yang serupa di setiap tingkatan.
Mereka memiliki Fungsi Utama yaitu, Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Pembahasan isu-isu strategis dan pelaksanaan program pembangunan, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban wilayah.
Senin (02/02/26) kemarin, Presiden Prabowo Subianto, melalui Kementerian Dalam Negeri melaksanakan rapat koordinasi nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026, di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Dalam kegiatan nasional tersebut Forkopimda seluruh Indonesia terundang hadir dalam rangka forum strategis tahunan yang mempertemukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna memperkuat koordinasi, menyelaraskan kebijakan, serta mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional tahun 2026.
Dalam Kegiatan itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pembangunan nasional dan penciptaan lapangan kerja hanya dapat terwujud melalui kerja nyata dan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
“Semua paham rakyat butuh pekerjaan. Tetapi kalau hanya teriak – teriak, mencela, dan menghardik, itu tidak akan menciptakan lapangan kerja,” tegas Prabowo di hadapan ribuan kepala daerah dan Forkopimda dari seluruh Indonesia.
Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang beretika dan berorientasi pada pelayanan publik, serta mengingatkan seluruh penyelenggara pemerintahan agar senantiasa menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
“Rakyat tidak menyukai pemimpin yang hanya mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok. Yang diharapkan rakyat adalah pemimpin yang mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat secara adil dan bijaksana,” ujar Prabowo.
Membaca arah pernyataan Presiden Prabowo ini, jelas mengindikasikan bahwa semua kepala daerah dan unsur fokopimda, wajib memperkuat koordinasi sesuai tingkatan.
Seluruh unsur pemerintahan, baik pusat maupun daerah, wajib menyelaraskan kebijakan dan tanggung jawab bersama demi keberhasilan pembangunan nasional.
Semoga saja, kedepan dengan keterlibatan semua unsur Fokopimda, dibantu dengan kerjasama dari masyarakat di masing-masing daerah di Indonesia, prioritas pembangunan yang mengedepankan keamanan, kenyamanan dan ketertiban dalam masyarakat akan tercapai, dan Indonesia akan menjadi negara yang aman, nyaman, berdaulat, adil, makmur dan sejahtera bagi seluruh masyarakat.(*)
