Menu

Mode Gelap
Sidang Terbuka Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi Acara Purnabakti Guru Besar Prof Bernhard Tewal Walikota Tomohon Caroll Senduk Didampingi Sekot Edwin Roring Hadiri Dialog Publik “Masyarakat Bertanya Walikota Menjawab” Pelestarian Laut Dukung Peningkatan Pariwisata, Suzuki Indonesia Adakan Bersih-Bersih Pantai Bunaken Dengan Ratusan Pelajar Wagub Steven Kandouw Lantik Wounde Sebagai Penjabat Bupati Sangihe Breaking News Tamuntuan Pergi, Wounde Datang

Hukrim · 8 Dec 2023 10:55 WIB ·

Hukum di Negeri ini Digunakan untuk Kepentingan Politik?


 Hukum di Negeri ini Digunakan untuk Kepentingan Politik? Perbesar

Jakarta,Sulutnews.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nonaktif, Firli Bahuri, bisa saja bebas dari jeratan hukum bila mampu meyakinkan Hakim Tunggal yang mengadili Praperadilan yang dia ajukan.

Hal tersebut disampaikan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Prof Suparji Ahmad, dalam diskusi publik dengan tema: Eksistensi dan Prospek Praperadilan, Jumat (8/12).

“Status tersangka seseorang bisa gugur, jika hakim praperadilan mengabulkan gugatannya,” kata Prof Suparji.

“Apakah praperadilan dapat menggugurkan penetapan tersangka? Kalau dikabulkan, itu akan bisa menggugurkan penetapan tersangka,” tambahnya.

Diungkapnya, banyak contoh tentang hal

tersebut. Misalkan di kasus praperadilan Budi Gunawan alias BG dan Hadi Poernomo. Gugatan praperadilan mereka dikabulkan oleh Hakim Praperadilan, sehingga status tersangkanya digugurkan.

“Ketika praperadilan Pak BG, Pak Hadi Poernomo dikabulkan, maka penetapan tersangkanya menjadi gugur. Sehingga kemudian yang bersangkutan bebas dari masalah hukum,” ujar Suparji.

Suparji mengatakan, persoalan berikutnya adalah bagaimana pihak Firli Bahuri bisa meyakinkan hakim tunggal yang menangani gugatan praperadilan, bahwa ada kesalahan prosedur ataupun kesalahan tata cara dalam penetapan tersangka terhadap dirinya.

“Misalnya, tak ada unsur perbuatan melawan hukumnya, tak jelas melawan hukumnya yang mana. Kalau kemudian dianggap melawan hukum dalam hal misalnya penerima gratifikasi, suap atau pemerasan, tak cukup bukti yang kemudian mengindikasikan bukti apa yang bersangkutan melakukan perbuatan tersebut,” katanya.

Suparji menegaskan, meskipun ada potensi gugatan Praperadilan Firli dikabulkan, namun semua pihak harus mempercayakan hal itu kepada pembuktian di dalam persidangan.

“Terpenting, jangan gunakan hukum sebagai alat balas dendam ataupun alat politik. Karena kalau itu terjadi, maka hancurlah negara kita ini,” tukasnya.

Artikel ini telah dibaca 501 kali

Baca Lainnya

Divisi Humas Gelar Bhayangkara Presisi Bowling Cup

18 July 2024 - 22:57 WIB

Polri Bersama PBSI Gelar Kejuaraan Badminton Kapolri Cup 2024, Upaya Asah Bibit Muda

18 July 2024 - 22:47 WIB

Ditresnarkoba Polda Sulut Tangkap Tersangka Pengedar Sabu di Winangun Satu Manado

17 July 2024 - 22:08 WIB

Presiden Joko Widodo Lantik 906 Perwira TNI-Polri Dalam Upacara Praspa 2024

17 July 2024 - 00:02 WIB

Bank Muamalat dan Muhammadiyah Serang Jalin Kerja Sama, Fasilitasi Pembukaan Rekening Secara Serentak

16 July 2024 - 22:57 WIB

Polrestro Jakpus Lakukan Operasi Skala Besar, Tangkap 26 Tersangka Narkoba dan Sita 2 Kg Sabu di Kalipasir

15 July 2024 - 23:38 WIB

Trending di Jakarta