Bitung, Sulutnews.com – (03/10) Indeks RB Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,63 point dibadingkan tahun 2021.
Targetkan Indeks RB 85 pada tahun 2023, Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI mengundang seluruh satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM untuk mengikuti pembukaan kegiatan monitoring dan evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (B09) Tahun 2023.
Mengikuti secara virtual, Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara, Wahju Prihandono bersama jajarannya mendengarkan arahan dari Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Asep Kurnia yang mengajak seluruh satuan kerja Kemenkumham untuk melengkapi data dukung ERB. Selasa(03/10/23)
“ Pastikan Bapak/ Ibu melengkapi daduk ERB dengan daduk yang berkualitas yang lengkap, benar dan dapat dipertanggungjawabkan validitasnya sesuai dengan kaidah, beberapa indikator mengalami penurunan antara lain Survei Penilaian Integritas, Maturitas SPIP, Kualitas Pelayanan Publik, Kualitas Pengelolaan Arsip, IKPA, dan Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik. Mari lakukan perbaikan, lengkapi daduknya, segera unggah daduknya, peningkatan Indeks RB Kementerian Hukum adalah tugas kita bersama, tanggung jawab kita semua ” ucap Staf Ahli Menteri.
Kegiatan diakhiri dengan menampilkan capaian RKT RB Tingkat Kanwil hingga hasil monitoring dan evaluasi RKT Tingkat Unit Pelaksana Teknis.
(Tzr)
