Menu

Mode Gelap
Breaking News: Jago Merah Lahap Rumah Mantan Pejabat Pemda Sangihe Pangdam XIII/Merdeka Gelar Coffee Morning Bersama Insan Media Sulut, Sampaikan Konsep Pentahelix Akhirnya, Bupati Sangihe Lakukan Ground Breaking Jalan Lenganeng–Bawongkulu Dihadiri 500 Lebih Ekonom, Pleno ISEI Ke-XXIV Serukan Penguatan Peran Negara Hadapi Tantangan Ekonomi Global Breaking : Guru SMP di Rote Ndao Diduga Lakukan Pelecehan Seksual di Depan Siswa Lain, Rok Korban Sampai Robek!

Hukrim · 18 Agu 2025 15:02 WITA ·

Dugaan Penipuan dan Penggelapan Data Bantuan Beras oleh Lurah Mokdale, Warga Miskin Jadi Korban


Dugaan Penipuan dan Penggelapan Data Bantuan Beras oleh Lurah Mokdale, Warga Miskin Jadi Korban Perbesar

Rote Ndao,Sulutnews.com – Kasus dugaan penipuan dan penggelapan data terkait pembagian beras bantuan pemerintah mencuat di Kelurahan Mokdale, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. Lurah Mokdale diduga telah menghilangkan nama-nama warga miskin yang seharusnya menerima bantuan dari daftar penerima.

Warga yang merasa berhak menerima bantuan tersebut mengungkapkan kekecewaannya karena tidak mendapatkan hak mereka. Saat mencoba mengadukan masalah ini kepada Lurah Mokdale, keluhan mereka tidak direspons dan bahkan diabaikan. Tindakan ini juga dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap instruksi Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, yang seharusnya memastikan bantuan tersalurkan dengan tepat sasaran.

Menurut keterangan warga, Lurah Mokdale sebelumnya berjanji akan mengambil sisa beras setelah pembagian selesai untuk kemudian diberikan kepada warga yang belum menerima. Namun, janji tersebut tidak ditepati, dan warga yang berhak tetap tidak menerima bantuan yang seharusnya menjadi hak mereka.

Menanggapi permasalahan ini, Bupati Rote Ndao diharapkan segera menginvestigasi kasus ini secara menyeluruh. Jika terbukti melakukan penipuan dan penggelapan data, Lurah Mokdale harus mendapatkan tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, pemerintah setempat perlu mengevaluasi dan memastikan bahwa seluruh bantuan pemerintah dapat tersalurkan tepat sasaran dan diterima oleh warga yang benar-benar berhak.

Terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, pelaku penipuan dapat diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal Rp500 juta. Sementara itu, untuk tindak pidana penggelapan, ancaman hukumannya adalah pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal Rp200 juta.

Kasus ini menjadi sorotan penting mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan pemerintah. Masyarakat berharap agar pemerintah daerah dapat bertindak cepat dan tegas untuk menyelesaikan masalah ini, serta memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.

Reporter: Dance Henukh

Artikel ini telah dibaca 1,667 kali

Baca Lainnya

Bupati Paulus Henuk Tutup Mata Dengan PPPK DPRD Rote Ndao Desak Pemerintah Lantik PPPK Paruh Waktu per 2 Maret 2026

25 Februari 2026 - 16:49 WITA

KSOP Kupang Membantah Tuduhan Korupsi, Sebut Penetapan Tender TA 2026 Dilakukan di Luar Kewenangan

18 Februari 2026 - 10:17 WITA

Penetapan Pemenang Tender Subsidi Angkutan Laut TA 2026 Dinilai Ilegal, KSOP Kupang Klaim PPK 2025 Melampaui Kewenangan

18 Februari 2026 - 10:09 WITA

Penetapan Pemenang Tender Subsidi Angkutan Laut TA 2026 Dinilai Ilegal, KSOP Kupang Klaim PPK 2025 Melampaui Kewenangan

18 Februari 2026 - 09:41 WITA

Penetapan Pemenang Tender Subsidi Angkutan Laut TA 2026 Dinilai Ilegal, KSOP Kupang Klaim PPK 2025 Melampaui Kewenangan

18 Februari 2026 - 09:36 WITA

Prof. YLH Diberi Kuasa Tangani Dua Kasus Tanah Ulayat – Awal Baik Buat Profesi Baru dan Kembali Mengabdi di UNSTAR Rote!

17 Februari 2026 - 00:08 WITA

Trending di Hukrim