Manado,Sulutnews.com – Memasuki bulan Februari 2024 Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara (Kanwil DJPB Sulut) kembali menyampaikan Produk informasi terkait kondisi terkini perkembangan APBN dan APBD di Sulawesi Utara, dimana Kinerja APBN 2024 Tetap Kuat dan Adaptif dalam mengantisipasi resiko.
Hari Utomo Kakanwil DJPB Sulut, dalam paparan menyampaikan kinerja APBN sampai dengan 31 Januari 2024 bahwa Kinerja APBN dalam Menjaga Perekonomian dan Masyarakat, masih tetap kuat dan adaptif dalam mengantisipasi risiko.
Lebih rinci Heri Utomo menjelaskan dalam Memasuki tahun 2024, ketidakpastian geopolitik masih perlu terus diwaspadai. Selain itu, tekanan inflasi dan suku bunga global, serta proteksionisme yang menurunkan ekspor juga menjadi sejumlah risiko yang perlu dicermati. Perekonomian global diperkirakan stagnan, moderasi inflasi berlanjut. World Bank dan IMF memperkirakan pertumbuhan global masing-masing sebesar 2,6% dan 3,1% untuk tahun 2023 dan 2,4% dan 3,1% untuk tahun 2024 serta 2,7% dan 3,2% untuk tahun 2025. Sementara, proyeksi inflasi tetap tinggi (IMF: 6,8% tahun 2023, 5,8% tahun 2024 dan 4,4% tahun 2025).
Di tengah pelemahan global tahun 2023, ekonomi Indonesia tumbuh relatif kuat, 5,05%, terutama didukung konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,82% dari sisi pengeluaran dan sektor manufaktur tumbuh 4,64% dari sisi produksi. Upaya pengendalian inflasi di dalam negeri secara umum efektif sehingga tingkat daya beli masyarakat tidak terpukul terlalu dalam. Terkendalinya tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi positif tentu akan berdampak positif pada indikator-indikator makroekonomi lain yaitu tingkat pengangguran terbuka yang turun dengan laju 5,32% y-o-y secara nasional per Agustus 2023. Demikian pula, tingkat kemiskinan yang turun ke level 9,36% pada Maret 2023 secara y-o-y. Dengan demikian, di tingkat nasional kondisi lapangan kerja dan kemiskinan terus menunjukkan perbaikan. Perlambatan terjadi pada tren ekspor namun demikian impor mengalami pertumbuhan sehingga surplus perdagangan kembali menyempit.
Di tingkat regional, kondisi perekonomian Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) secara umum juga menunjukkan pemulihan dan penguatan seiring dengan meningkatnya aktivitas perekonomian dan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dari beberapa indikator. Pertama, untuk pertumbuhan ekonomi di Sulut tumbuh 5,48% dari tahun 2022. Untuk tingkat inflasi, secara year on year Indonesia mengalami inflasi sebesar 2,57%. Sementara itu untuk Sulawesi Utara, dalam periode yang sama mengalami inflasi sebesar 3,81%. Selanjutnya, Nilai Tukar Petani (NTP) di Sulawesi Utara pada bulan Januari 2024 naik 2,69 persen menjadi 115,88. Sebaliknya, Nilai Tukar Nelayan (NTN) mengalami penurunan dari 106,56 di bulan Desember 2023 ke 106,07 di bulan Januari 2024. Dari sisi kinerja neraca perdagangan, Neraca Perdagangan (Ekspor Impor) di Sulawesi Utara pada Januari 2024 berada di 40,24 Juta USD dan menunjukkan peningkatan dari bulan Desember pada 59,11 Juta USD.
Selanjutnya, dari sisi pemerintah, ketidakpastian ekonomi di tingkat global yang masih terdampak oleh pandemi dan isu geopolitik global, direspon melalui kebijakan yang didanai oleh APBN dan APBD. Dalam pelaksanaan APBN di Sulawesi Utara, Pendapatan yang telah terealisasi adalah senilai Rp388,29 miliar atau 7,42% dari target yang telah ditetapkan, terkontraksi 22,28% (yoy).
Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan negara, dibutuhkan pendanaan oleh APBN dimana sumber pendapatan terbesarnya adalah dari penerimaan pajak. Tercatat realisasi penerimaan pajak di Sulawesi Utara sampai dengan akhir Januari 2024 adalah sebesar Rp333,18 miliar atau telah terealisasi sebesar 8,42% dari target penerimaan tahun 2024.
Selain dari penerimaan pajak, salah satu sumber pendapatan APBN adalah dari pendapatan bea dan cukai dimana realisasi sampai dengan akhir Januari 2024, dilaporkan pendapatan bea dan cukai telah terealisasi sebesar Rp7,3 miliar. Untuk periode bulan Januari 2024 penerimaan
Cukai terealisasikan sebesar Rp0,19 miliar, dan Bea Masuk sebesar Rp6,62 miliar serta realisasi Bea Keluar sebesar Rp0,5 miliar.
Selain dari Perpajakan dan Bea Cukai, Pendapatan APBN lainnya adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Capaian PNBP s.d 31 Januari 2024 adalah sebesar Rp47,79 miliar atau 3,98% dari target. Realisasi PNBP terkontraksi 69,45% secara year on year dari periode yang sama tahun 2023.
Dari sisi Belanja APBN, telah terealisasi sebesar 6,55% dari pagu, tumbuh 16,85% dengan nilai sebesar Rp1,48 triliun. Dana Transfer ke Daerah, Belanja Pegawai dan dan Belanja barang menjadi komponen belanja terbesar yang ada. Belanja Barang telah terealisasikan 5,74% dari total pagu. Sedangkan untuk realisasi Belanja Modal telah terealisasikan 2,08%. Sampai dengan akhir Januari 2024 ini, berdasarkan pelaksanaan APBN di Sulawesi Utara tercatat defisit sebesar Rp1,1 triliun.
Transfer Ke Daerah (TKD) sampai dengan akhir Januari 2024 telah disalurkan mencapai Rp1,17 triliun atau 8,69% dari pagu. Dari angka tersebut, DAU menempati porsi terbesar realisasi TKD di wilayah Sulawesi Utara dengan realisasi Rp882,41 miliar dan disusul DAK Non Fisik Rp225,39 miliar.
Sebagai kesimpulan, kinerja APBN di awal 2024 terus melanjutkan kinerja baik APBN 2023 dengan momentum pertumbuhan ekonomi yang stabil. Pemerintah terus memantau dan mengantisipasi dampak dari pelemahan perekonomian dan volatilitas pasar keuangan global terhadap perekonomian domestik dan kesinambungan fiskal.(*/Merson)
