Manado,Sulutnews.com – Kondisi perekonomian global di triwulan ketiga tahun 2023 masih dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi global. Hal ini ditandai dengan beberapa indikator diantaranya yaitu tingkat inflasi di negaranegara maju yang masih relatif tinggi yang dimungkinkan berdampak pada kebijakan pengetatan moneter di negara-negara tersebut sehingga menekan likuiditas di tingkat global. Selain itu, perkembangan komoditas pangan yang relatif tinggi di berbagai negara perlu diwaspadai.
Di tingkat nasional, perekonomian terus menunjukkan penguatan dan resilient. Pertumbuhan ekonomi secara nasional hingga Triwulan II 2023 tumbuh 5,17% secara y-o-y, yang menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang resilient dalam menghadapi tantangan perekonomian. Dalam periode yang sama, beberapa negara di berbagai belahan dunia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pertumbuhan kurang dari 5%, seperti Tiongkok, Meksiko, Amerika Serikat, Thailand, Jepang, Uni Eropa, Vietnam, Korea, dan lain-lain. Tingginya inflasi dan kebijakan moneter melalui tingkat suku bunga yang tinggi di berbagai negara menjadi salah satu faktor utama terjadinya perlambatan ekonomi di berbagai belahan dunia.
Upaya pengendalian inflasi di dalam negeri secara umum efektif sehingga tingkat daya beli masyarakat tidak terpukul terlalu dalam. Terkendalinya tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi positif tentu akan berdampak positif pada indikator-indikator makroekonomi lain yaitu tingkat pengangguran terbuka yang turun dengan laju 5,45% y-o-y secara nasional per Februari 2023. Demikian pula, tingkat kemiskinan yang turun ke level 9,36% pada Maret 2023 secara y-o-y. Dengan demikian, di tingkat nasional kondisi lapangan kerja dan kemiskinan terus menunjukkan perbaikan. Perlambatan terjadi pada tren ekspor namun demikian perlambatan lebih dalam juga dialami pada impor.
Di tingkat regional, kondisi perekonomian Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) secara umum juga menunjukkan pemulihan dan penguatan seiring dengan meningkatnya aktivitas perekonomian dan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dari beberapa indikator. Pertama, untuk tingkat inflasi, untuk bulan Juli 2023 secara year on year Indonesia mengalami inflasi sebesar 3,08%. Sementara itu untuk Sulawesi Utara, dalam periode yang sama untuk Manado dan Kotamobagu juga mengalami inflasi sebesar 1,92% dan 3,83%. Selanjutnya, Nilai Tukar Petani (NTP) di Sulawesi Utara pada bulan Juli 2023 turun 0,21 persen menjadi 109,93 dibandingkan dengan bulan Juni yang berada di 110,17. Sejalan dengan NTP, Nilai Tukar Nelayan (NTN) mengalami penurunan dari 111,94 di bulan Juni ke 111,63 di bulan Juli. Secara umum, angka NTN Sulawesi Utara masih di atas nasional yang berada di angka 105,58. Namun demikian, untuk nilai NTP, Sulawesi Utara masih berada di bawah NTP Nasional yang sebesar 110,64. Dari sisi kinerja neraca perdagangan, Neraca Perdagangan (Ekspor Impor) di Sulawesi Utara pada Juli berada di 64,2 Juta USD dan menunjukkan penurunan dari bulan Juni pada 72,63 Juta USD.
Selanjutnya, dari sisi pemerintah, ketidakpastian ekonomi di tingkat global yang masih terdampak oleh pandemi dan isu geopolitik global, direspon melalui kebijakan yang didanai oleh APBN dan APBD. Dalam pelaksanaan APBN di Sulawesi Utara, Pendapatan yang telah terealisasi adalah senilai Rp2,81 triliun atau 55,47% dari target yang telah ditetapkan. Dari sisi Belanja, telah terealisasi sebesar 52,03% dari pagu, dengan nilai sebesar Rp11,51 triliun. Dana Transfer ke Daerah, Belanja Pegawai dan dan Belanja barang menjadi komponen belanja terbesar yang ada. Sampai dengan akhir Juli 2023 ini, berdasarkan pelaksanaan APBN di Sulawesi Utara tercatat defisit sebesar Rp8,7 triliun.
Dari sisi pelaksanaan APBD, Pendapatan daerah telah terealisasi senilai Rp6,74 triliun, dengan komponen Pendapatan dari Dana Transfer menempati proporsi yang signifikan relatif terhadap Pendapatan Daerah. Dari sisi Belanja, Belanja pegawai masih mendominasi komponen belanja, dari realisasi sebesar Rp6,75 triliun, Belanja Pegawai menempati posisi terbesar senilai Rp3,56 triliun diikuti Belanja Barang Rp1,76 triliun.
Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan negara, dibutuhkan pendanaan oleh APBN dimana sumber pendapatan terbesarnya adalah dari penerimaan pajak. Tercatat realisasi penerimaan pajak di Sulawesi Utara sampai dengan akhir Juli 2023 adalah sebesar Rp2,04 triliun atau telah terealisasi sebesar 53,49% dari target penerimaan tahun 2023. Penerimaan pajak di Sulawesi Utara pada bulan Juli 2023 mengalami kontraksi secara yoy sebesar 4,86% yang disebabkan adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang menopang penerimaan Semester I Tahun 2022 sedangkan program tersebut tidak terjadi lagi di tahun 2023.
Selain dari penerimaan pajak, salah satu sumber pendapatan APBN adalah dari pendapatan bea dan cukai dimana realisasi sampai dengan akhir Juli 2023, dilaporkan pendapatan bea dan cukai telah terealisasi sebesar Rp40,94 miliar. Untuk periode bulan Juli di penerimaan Bea Keluar terealisasikan sebesar Rp835,01 juta, penerimaan Cukai sebesar Rp3,41 miliar, dan Bea Masuk sebesar Rp1,25 miliar. Terdapat aktivitas impor atas jenis barang Methanol dan Gipsum, dimana mempengaruhi peningkatan Bea Masuk yang signifikan sebesar 1226% dibandingkan bulan sebelumnya..
Selain dari Perpajakan dan Bea Cukai, Pendapatan APBN lainnya adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Capaian PNBP pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) lingkup wilayah Provinsi Sulawesi Utara
s.d. 31 Juli 2023 sangat baik dan telah memenuhi target triwulan III sebesar Rp5,02 miliar hingga 101,95%. Lalu, Capaian PNBP dari pelaksanaan lelang lingkup wilayah Provinsi Sulawesi Utara s.d. 31 Juli 2023 dari lelang oleh PL I, PL II, dan PT Pegadaian mencapai 74,60% dari target TW III. Pokok lelang atas pelaksanakan lelang tersebut mencapai sebesar Rp248,99 miliar.
Dari sisi Belanja, berdasarkan realisasi APBN sampai dengan Juli 2023, realisasi Belanja Pegawai mencapai 59,95%. Sementara itu, untuk Belanja Barang telah terealisasikan 45,49% dari total pagu. Sedangkan untuk realisasi Belanja Modal telah terealisasikan 32,64%. Selanjutnya, untuk Transfer Ke Daerah (TKD), sampai dengan akhir Juli, telah disalurkan TKD mencapai Rp7,11 triliun atau 55,13% dari pagu. Dari angka tersebut, DAU menempati porsi terbesar realisasi TKD di wilayah Sulawesi Utara dengan realisasi Rp4,88 triliun dan disusul DAK Non Fisik Rp1,13 triliun.(*/Merson)
