Sulutnews.com Bengkulu Selatan – dana desa di peruntukkan murni untuk kesejahtraan masyarakat, hal itu perlu jadi perhatian pemerintah desa. Jangan sampai dana desa di salah gunakan akibat kerakusan para oknum pemerintah desa, sama halnya dengan apa yang terjadi di desa Padang burnai kecamatan bungamas.
Diketahui desa ini pada anggaran tahun 2024 yang lalu realisasinya di nilai menimbulkan banyak keraguan yang berdampak pada kerugian keuangan desa Padang burnai.
Hal itu tampak dari pengakuan oknum anggota BPD yang tidak sesuai dengan apa yang tercantum di APBDes perubahan desa Padang burnai yang di sepakati dan di sahkan oleh pemerintah desa dan BPD tanpa melibatkan warga lainnya.
Semakin kedepan kejanggalan semakin tampak berbagai settingan yang diduga sengaja dilakukan terkait realisasi dana desa tahun anggaran 2024 di desa Padang burnai kecamatan bungamas, hal ini timbulkan kecurigaan bahwa memang pemerintah desa beserta BPD patut diduga bersekongkol untuk mengobrak Abrik anggaran dana desa Padang burnai untuk mencari keuntungan.
Dalam APBDes perubahan desa Padang burnai tahun anggaran 2024 yang lalu pemerintah desa Padang burnai bersama BPD tanpa melibatkan warga Padang burnai, melaksanakan musyawarah pembahasan APBDes perubahan Rabu tanggal 11/09/2024 sekira pukul 08:30 di kantor desa Padang burnai.
Pada musyawarah ini pemerintah desa bersama BPD dengan jelas menyepakati anggaran perubahan dana pemadam kebakaran yang sebelumnya di anggarkan dengan pagu dana Rp.35.000.000 yang mana diubah menjadi pembuatan trali dengan pagu dana 2,5jt, pembelian speaker 7,5jt, genset 10jt, kipas 6buah 2,5jt, bola dan kabel 2,250jt, lampu hansip 600rb, selang air 750rb, tempat air 1,250jt, laptop 7,8jt, Hambal 2,90jt.
Dengan adanya perubahan tersebut dengan pagu yang dibelanjakan sebesar Rp.32.240.000, dengan jelas satu item kecil pengadaan kipas angin 6 buah yang menjadi contoh ketidak singkronan sesuai apa yang diakui salah seorang anggota BPD bahwa pengadaan kipas angin 6 buah sudah dirubah menjadi 2 buah terlihat jelas anggaran tersebut pada APBDes perubahan tetap 6 buah bukan 2 buah sesuai yang direalisasikan.
Salah satu penggiat Bengkulu Selatan Nazarman juga berpendapat bahwa pemerintah desa Padang burnai bersama BPD patut diduga bekerjasama lakukan kongkalikong atas anggaran dana desa di desa Padang burnai, oleh sebab itu dirinya berharap agar desa Padang burnai ini dapat di audit keuangannya serta realisasinya.
Demikian juga dengan pembelian speaker aktif, pengecatan gedung paud yang menurut guru paud yang bersangkutan saat di konfirmasi pengecatan bukan dari desa melainkan dari dana BOP yang di terima dari Dikbud Bengkulu Selatan.
Masih Nazarman, kiranya BPKP dapat menjadikan desa Padang burnai kecamatan bungamas sebagai percontohan pemeriksaan tahun ini, melihat beberapa kesalahan yang merugikan dana desa Padang burnai diduga masih kembali terjadi pada tahun ini, kita sudah mendapatkan kembali kerugian dana desa akibat realisasi yang telah di laksanakan pemerintah desa Padang burnai tahun ini 2025.
Apabila memang desa ini masih juga lolos tanpa pengawasan ataupun audit, patut diduga pemerintah desa ini kebal hukum dan di back-up oleh oknum tertentu, karena sesuai penilaian kita dan fakta audit di desa lain tidak jauh berbeda dengan desa Padang burnai, oleh sebab itu kita meminta agar kiranya penggunaan dana desa di desa Padang burnai dapat audit dengan sebenar benarnya. Terlebih tahun ini kita kembali menemukan adanya kerugian keuangan desa yang juga lumayan besar pada realisasi yang telah di laksanakan, tutup Nazarman. (JN)
