Bitung, Sulutnews.com – Hari pertama menjalankan tugas, Wali Kota Bitung, Hengky Honandar memimpin apel korpri perdana yang di laksanakan di halaman upacara Pemkot Bitung. Kamis, (6/3/25).
Pada kesempatan ini, Wali Kota Bitung, Hengky Honandar menekankan dalam upaya mewujudkan visi misi kami selaku walikota dan wakil walikota perlu kerja keras untuk kita semua kolaborasi sinergitas dan harmonisasi menjadi modal utama, sehingga pemerintahan boleh berjalan dengan baik.
Menurutnya, Kolaborasi sinergitas dan harmonisasi diperlukan agar supaya pemerintah daerah mampu mendukung asta cita dari presiden, wakil presiden republik Indonesian dan program prioritas dari gubernur dan wakil gubernur provinsi Sulawesi Utara.
“Untuk itu dalam mengawali tugas, kita kami sampaikan beberapa hal terkait dengan tugas kita kedepan yang perlu mendapat perhatian kita semua yang pertama terkait kepegawaian dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik,”Tegasnya.
Maka, salah satu hal yang perlu mendapat perhatian kata Hengky Honandar yaitu selaku pemerintah daerah bagaimana aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Bitung dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik terutama mampu menerapkan nilai-nilai ASN yang berakhlak.
“Kita ketahui bersama bahwa beraklak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan akuntabel kompeten harmonis loyal adaptif kolaboratif. Untuk itu kami minta semua ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bitung agar mampu menerapkan nilai-nilai dari ASN berakhlaq yang dimaksud, dan tidak kalah penting dan sangat perlu mendapat perhatian adalah terkait manajemen kepegawaian yang harus dilaksanakan dengan mengikuti pedoman pengelolaan kepegawaian dan peraturan perundang-undangan,”ujarnya.
Terkait dengan keuangan dan aset daerah, anggaran pendapatan dan Daerah Kota Bitung pada tahun 2025 sesuai dengan arahan pemerintah pusat akan dilakukan efisiensi dalam rangka menganggarkan program-program prioritas sesuai visi misi serta mengakomodir kebijakan asta cita pemerintah pusat.
” Yaitu membatasi belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian studi banding percetakan publikasi dan seminar fokus grup diskusi. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% untuk seluruh perangkat daerah, membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar harga satuan regional, memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya, dan lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang barang maupun jasa kepada kementerian atau lembaga,”ujar Honandar.
Lebih lanjut, Ia menekankan dalam melakukan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari transfer ke daerah. Identifikasi atas efisiensi belanja APBD tahun 2025 dilaksanakan dengan memperhatikan aspek kualitas penyelenggaraan muatan substansi serta manfaat yang diutamakan untuk mendukung pencapaian 8 misi atau asta cita dan pencapaian 17 program prioritas serta mendukung pertumbuhan ekonomi dengan target sebesar 8%.
“Sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan-kegiatan batas minimal pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib meliputi fungsi pendidikan, infrastruktur, pelayanan publik standar pelayanan minimal, penurunan stanting, penghapusan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi dan penggunaan hasil penerimaan pajak daerah untuk kegiatan yang telah ditentukan. Belanja yang bersifat wajib lainnya antara lain anggaran pengawasan pembayaran iuran pensiun pembayaran iuran jaminan kesehatan dan pembayaran cicilan. Kewajiban kepada pihak ketiga hasil efisiensi dialihkan digunakan untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan dan sanitasi,”Pungkasnya.
Sementara untuk optimalisasi penanganan pengendalian inflasi stabilitas harga makanan dan minuman penyediaan cadangan pangan, Honandar mengatakan selebihnya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, Penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah mengenai gambaran APBD Tahun Anggaran 2025 dengan diberitakan kepada pimpinan DPRD kemudian akan melaporkan hasil penyesuaian alokasi anggaran pendapatan dan efisiensi belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2025 kepada Gubernur.
Terkait rencana proyek efisiensi belanja pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk Kota Bitung, wajib menyesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah pusat dimohonkan kerjasama seluruh kepala perangkat daerah untuk Menindaklanjuti Instruksi Presiden dan surat edaran Menteri Dalam Negeri ini yang berdasarkan surat yang sudah dikeluarkan oleh menteri luar negeri terkait perubahan RKPD Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Namun sebelum itu dilakukan, Kata Hengky Honandar, akan didahului dengan perubahan Peraturan Walikota Bitung tentang penjabaran APBD tahun 2025 untuk Menindaklanjuti tentang efisiensi anggaran serta menampung program unggulan dan prioritas baik pemerintah pusat dan Kota Bitung.
“Dalam waktu dekat akan dikeluarkan surat edaran Walikota Bitung, sebagai penjabaran dari amanat Ketentuan tersebut, terkait dengan aset kami akan melakukan gerak cepat untuk penataan aset daerah yang lebih tertib dengan langkah-langkah sebagai berikut.
Pertama, Inventarisasi aset dengan melakukan identifikasi dan mencatat kembali semua aset daerah sampai dengan terperinci baik dari jenis nilai kondisi lokasi bahkan satu suku dari aset tersebut.
Kedua, Pengamanan aset dengan menyediakan pengamanan fisik seperti pagar pengaman serta akan dilakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum dan pasien setiap rupiah dalam anggaran daerah adalah amanah dari rakyat. Oleh karena itu kami menuntun komitmen penuh dari seluruh perangkat daerah untuk menggunakan anggaran secara tepat sasaran, mengutamakan program prioritas serta menghindari kebocoran atau penyalahgunaan dana yang berpotensi merugikan daerah,”Ungkapnya.
Diakhir Sambutannya, Hengky Honandar meminta kepada seluruh jajaran Pemkot Bitung untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kami, walikota dan wakil walikota berharap agar seluruh pegawai untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berikan pelayanan yang baik dan ramah kepada masyarakat serta Pastikan semua permintaan dan pengaduan masyarakat ditangani dengan cepat dan efektif dari tindak penyebab Penyimpangan atau dengan kata lain korupsi kita harus menjadikan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sebagai landasan utama dalam bekerja.
Kami juga menekankan agar seluruh jajaran perangkat daerah menghindari segala bentuk tindakan yang dapat menyebabkan penyimpangan, khususnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
Mari kita bangun sistem kerja yang transparan akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, untuk itu mari kita bersama-sama mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih melayani dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Kami yakin dengan komitmen dan kerja keras kita semua Kota Bitung akan semakin maju dan berdaya saing,”ujar Honandar diakhir sambutannya.
(Tzr)
