Reporter : Dance Henukh
ROTE NDAO, SULUTNEWS.COM – Persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), mulai ditangani melalui serangkaian langkah konkret. Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, mengawali agenda Rabu (21/10/2026) dengan menerima audiensi insan pers untuk membahas sejumlah persoalan strategis, terutama distribusi dan pengawasan BBM yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Pertemuan tersebut bukan sekadar diskusi. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao mulai menindaklanjuti hasil rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pihak terkait sehari sebelumnya.Langkah yang disiapkan mencakup pengawasan langsung oleh Satgas bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Pertamina, penyuratan kepada pihak terkait untuk meminta penambahan kuota dan frekuensi distribusi BBM ke Rote Ndao, hingga rencana pertemuan dengan Pertamina di Kupang pada Jumat mendatang.
PENGAWASAN DIPERKETAT, DUGAAN MAFIA BBM JADI PERHATIAN
Salah satu poin penting dalam pertemuan dengan insan pers adalah penguatan pengawasan terhadap distribusi BBM, termasuk penelusuran dugaan praktik mafia BBM yang merugikan masyarakat.
Bupati mengharapkan media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengambil peran dalam pengawasan publik melalui peliputan dan investigasi jurnalistik yang profesional.Persoalan BBM di wilayah kepulauan seperti Rote Ndao bukan perkara sepele. Ketika pasokan tersendat, dampaknya dapat merambat ke sektor transportasi, pertanian, perikanan, perdagangan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat kecil.
Karena itu, penanganan kelangkaan BBM membutuhkan kerja bersama pemerintah daerah, Pertamina, aparat penegak hukum, pengelola SPBU, dan masyarakat.
Pengawasan harus memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan, pasokan tersedia secara memadai, dan BBM bersubsidi benar-benar diterima oleh kelompok masyarakat yang berhak.
Dugaan penyimpangan pun harus ditelusuri berdasarkan bukti dan fakta, bukan sekadar tudingan.
APLIKASI MONITORING BBM DISIAPKAN
Upaya pengawasan juga diperkuat melalui rencana sosialisasi aplikasi monitoring BBM yang dipresentasikan Asisten III bersama tim Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag).
Aplikasi tersebut direncanakan untuk disosialisasikan kepada pemilik SPBU dan masyarakat sebagai salah satu instrumen pendukung pengawasan distribusi BBM di Rote Ndao.
Kehadiran sistem pemantauan ini diharapkan membantu pemerintah memperoleh informasi distribusi secara lebih terukur sekaligus meningkatkan transparansi pelayanan kepada masyarakat.Namun, efektivitas aplikasi tersebut nantinya akan sangat ditentukan oleh keakuratan data, keterbukaan informasi, konsistensi pengawasan, dan tindak lanjut apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
TITIK NOL DIPERSIAPKAN, KUNJUNGAN PEMERINTAH PUSAT DINANTIKAN
Di tengah persoalan BBM, Bupati Paulus Henuk juga meninjau Titik Nol sebagai bagian dari persiapan kunjungan tim pemerintah pusat dalam waktu dekat.
Kunjungan tersebut direncanakan melibatkan Wakil Panglima TNI yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) yang baru.
Pemerintah Kabupaten Rote Ndao berharap kunjungan tersebut membawa dampak positif bagi percepatan pembangunan daerah, terutama terkait usulan pembangunan di kawasan Titik Nol yang disebut telah memperoleh persetujuan BNPP.
Bagi Rote Ndao sebagai wilayah kepulauan dan perbatasan, dukungan pemerintah pusat menjadi penting untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan membuka peluang pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Persetujuan terhadap usulan pembangunan tentu diharapkan berlanjut pada tahapan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan yang memberikan manfaat nyata bagi daerah.
SOPIR DUMP TRUCK DAN PENGUSAHA GALIAN C SAMPAIKAN ASPIRASI
Sebelum menuju Titik Nol, Bupati juga menemui sopir dump truck dan pengusaha galian C yang menyampaikan aspirasi di depan kantor pemerintah daerah.
Setelah kembali, Bupati melanjutkan diskusi bersama para pengusaha, sopir dump truck, serta Wakil Ketua DPRD untuk mendengarkan dan membahas berbagai persoalan yang mereka sampaikan.Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah, pelaku usaha, pekerja transportasi, dan unsur legislatif.Aspirasi para sopir dan pengusaha diharapkan dapat dibahas secara terbuka dengan mempertimbangkan ketentuan hukum, kepentingan masyarakat, keberlangsungan usaha, serta kebutuhan pembangunan daerah.
WARGA SUELAIN KEKURANGAN AIR, BPBD DIMINTA BERTINDAK
Di tengah agenda pembangunan dan persoalan distribusi BBM, kebutuhan dasar masyarakat juga menjadi perhatian.
Bupati menerima warga dari wilayah Suelain yang terdampak kekeringan. Warga dilaporkan harus berjalan sekitar dua hingga tiga kilometer untuk memperoleh air bersih.
Menanggapi kondisi tersebut, Bupati langsung meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyalurkan bantuan air bersih pada Kamis (22/10/2026).
Selain penanganan darurat, pemerintah daerah juga mempersiapkan solusi jangka panjang melalui rencana pembangunan sumur bor sesuai ketersediaan anggaran.
Langkah ini penting karena persoalan kekeringan tidak cukup ditangani dengan bantuan sesaat. Diperlukan perencanaan berkelanjutan agar masyarakat memiliki akses air bersih yang lebih dekat, aman, dan memadai.
UJIAN KEBIJAKAN ADA PADA PELAKSANAAN
Serangkaian agenda Bupati Paulus Henuk pada Rabu tersebut memperlihatkan sejumlah persoalan yang membutuhkan penanganan bersamaan: kelangkaan BBM, pengawasan distribusi, pembangunan kawasan perbatasan, aspirasi pekerja dan pengusaha, serta kebutuhan air bersih.
Kini, masyarakat menantikan hasil nyata dari langkah-langkah tersebut.
Penambahan kuota dan frekuensi distribusi BBM perlu diperjuangkan hingga terealisasi. Pengawasan harus mampu mengidentifikasi penyebab kelangkaan dan menindaklanjuti dugaan penyimpangan berdasarkan bukti. Sementara itu, bantuan air bersih untuk warga Suelain perlu dipastikan benar-benar tersalurkan sesuai rencana.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintah bukan banyaknya agenda yang dilakukan, melainkan seberapa jauh kebijakan tersebut menjawab kesulitan masyarakat.
Rote Ndao membutuhkan BBM yang tersedia, distribusi yang transparan, pembangunan yang berkelanjutan, dan air bersih yang mudah dijangkau. Masyarakat kini menunggu bukti bahwa seluruh langkah tersebut benar-benar membawa perubahan.
