KENDARI, SULUTNEWS.COM – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota memperkuat kesiapsiagaan menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta kekeringan.
Andi menyampaikan instruksi tersebut saat memimpin Apel Siaga dan Simulasi Penanggulangan Bencana Karhutla dan Kekeringan 2026 di halaman Kantor Gubernur Sultra, Rabu (26/8/2026).
Para bupati dan wali kota se-Sultra mengikuti kegiatan tersebut bersama jajaran terkait. Melalui apel itu, pemerintah memperkuat koordinasi untuk menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi kering yang berpotensi meningkat pada puncak musim kemarau.
Dalam sambutannya, Andi menegaskan kesiapsiagaan tidak boleh berhenti pada apel dan simulasi. Sebaliknya, seluruh jajaran harus memastikan personel, peralatan, koordinasi, dan mekanisme respons cepat benar-benar siap di lapangan.
“Jangan kita hanya berhenti di apel siaga dan simulasi. Kita harus betul-betul siap menghadapi bencana,” tegas Andi.
Karena itu, pemerintah daerah harus menindaklanjuti apel tersebut dengan langkah konkret. Setiap kabupaten dan kota perlu memastikan seluruh sumber daya siap bergerak ketika bencana terjadi.
Selanjutnya, Gubernur menginstruksikan pemerintah kabupaten dan kota menyiagakan posko untuk menghadapi ancaman Karhutla dan kekeringan.
Posko tersebut dapat menjadi pusat koordinasi ketika petugas menerima laporan kejadian. Dengan begitu, pemerintah dapat mempercepat pengambilan keputusan dan pengerahan personel ke lokasi terdampak.
Selain itu, pemerintah daerah perlu memastikan jalur komunikasi antarpersonel tetap berjalan. Koordinasi yang cepat akan membantu petugas merespons kondisi darurat sebelum dampaknya meluas.
Andi menilai Karhutla dan kekeringan menjadi ancaman serius setiap musim kemarau. Kondisi tersebut semakin kompleks karena perubahan iklim global turut memengaruhi pola cuaca.
Akibatnya, pola cuaca semakin sulit diprediksi. Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya menunggu laporan bencana.
Sebaliknya, pemerintah harus memperkuat langkah pencegahan sejak potensi ancaman mulai terdeteksi. Langkah tersebut mencakup pemantauan wilayah, kesiapan personel, ketersediaan peralatan, serta koordinasi lintas sektor.
Andi juga meminta pemerintah mengubah pola penanggulangan bencana dari reaktif menjadi preventif.
Menurutnya, pemerintah harus menggunakan data dan kajian ilmiah sebagai dasar untuk menentukan langkah penanganan. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah dapat memetakan risiko sekaligus menentukan prioritas sebelum bencana terjadi.
“Penanggulangan bencana harus bergeser dari pola reaktif menuju langkah preventif dan pengurangan risiko bencana,” ujarnya.
Oleh sebab itu, setiap daerah perlu menyusun perencanaan terpadu. Pemerintah juga harus memastikan komando lapangan memiliki pembagian tugas yang jelas dan terukur.
Di sisi lain, penanganan Karhutla dan kekeringan tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja.
Pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Dengan koordinasi tersebut, setiap unsur dapat menjalankan tugas sesuai kewenangannya ketika menghadapi kondisi darurat.
Selain itu, pemerintah perlu memastikan informasi dari lapangan dapat diterima dengan cepat oleh pusat kendali. Informasi yang akurat akan membantu petugas menentukan tindakan secara tepat.
Untuk mempercepat pencegahan, pemerintah juga perlu memanfaatkan teknologi dan data.
Pemantauan kondisi cuaca, informasi potensi kebakaran, serta laporan lapangan dapat membantu pemerintah mengenali ancaman lebih awal. Selanjutnya, petugas dapat mengerahkan sumber daya sesuai tingkat risiko di setiap wilayah.
Dengan demikian, pemerintah tidak hanya bertindak setelah bencana terjadi. Sebaliknya, pemerintah dapat mengambil langkah pencegahan berdasarkan informasi yang tersedia.
Selain Karhutla, pemerintah harus mengantisipasi dampak kekeringan yang dapat memengaruhi kehidupan masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah menghadapi kemungkinan berkurangnya ketersediaan air. Persiapan tersebut penting agar pemerintah dapat segera membantu masyarakat ketika kebutuhan air mulai meningkat.
Pada saat yang sama, pemerintah perlu memperhatikan dampak kekeringan terhadap sektor pertanian, lingkungan, dan kesehatan masyarakat.
Apel siaga dan simulasi tersebut menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kesiapan menghadapi musim kemarau.
Namun, kesiapsiagaan tidak cukup hanya dengan kegiatan seremonial. Setelah apel, setiap daerah harus menjalankan langkah pencegahan, memperkuat koordinasi, serta memastikan posko dan sumber daya siap digunakan.
Dengan demikian, pemerintah Sultra berharap seluruh daerah mampu merespons Karhutla dan kekeringan secara lebih cepat, terukur, dan terkoordinasi.
Penulis : Muhammad Irwansyah (Wartawan Madya)
