Reporter: Dance Henukh
SULUTNEWS.COM
SIKKA, SULUTNEWS.COM — Percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi perhatian serius pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan turun langsung meninjau kesiapan aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu, 19 Agustus 2026.
Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan operasional SPPG di wilayah 3T sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan agar pelaksanaan MBG di NTT dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Saat ini, program MBG telah menjangkau sekitar 62,6 juta penerima manfaat, dengan dukungan 27.485 SPPG yang telah beroperasi serta 134.881 pemasok lokal, termasuk UMKM, BUMDes, koperasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan pemasok lainnya.
Zulkifli Hasan menegaskan bahwa percepatan SPPG 3T merupakan keputusan pemerintah. NTT menjadi salah satu wilayah prioritas bersama Maluku dan seluruh provinsi di Papua.
“Memang sudah keputusan rapat yang saya pimpin dua minggu yang lalu, 3T, NTT seluruhnya, Maluku seluruhnya, Papua seluruhnya,” ujar Zulkifli Hasan.
Pemerintah juga melakukan penataan terhadap 8.617 SPPG di daerah terpencil, termasuk 1.703 SPPG 3T yang diarahkan antara lain untuk mendukung percepatan penurunan stunting.Khusus di NTT, terdapat 1.123 pengajuan SPPG 3T, sementara 170 SPPG telah tervalidasi siap operasional.
Percepatan tersebut menjadi semakin penting mengingat persoalan stunting masih menjadi tantangan besar di NTT. Berdasarkan data SSGI 2024 yang tercantum dalam bahan siaran pers, prevalensi stunting di NTT mencapai 37 persen.
Salah satu SPPG 3T yang telah dinyatakan siap operasional adalah SPPG Sikka Munerana, Kabupaten Sikka, yang direncanakan melayani kurang dari 1.000 penerima manfaat.
Namun, percepatan tidak boleh mengorbankan kualitas. Zulkifli Hasan secara tegas mengingatkan agar pelaksanaan MBG di wilayah 3T tetap memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan pemerintah.
“Tolong jangan dikurang-kurangi menunya. Tidak boleh mengurangi ketentuan dan tidak boleh mengurangi gizi yang sudah standar dalam MBG,” tegasnya.
Pemerintah melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga terus mendorong percepatan penataan serta aktivasi SPPG 3T, terutama di wilayah yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi.
Peninjauan langsung di Sikka menjadi bagian dari langkah pemerintah memastikan kesiapan fasilitas, menyelesaikan kendala di lapangan, dan memastikan masyarakat di wilayah 3T turut mendapatkan manfaat MBG dengan standar gizi yang tetap terjaga.
NTT DIPERCEPAT. MBG TETAP BERGIZI. WILAYAH 3T TAK BOLEH TERTINGGAL.
