Menu

Mode Gelap
Ferdinand Gansalangi Resmi Dilantik Menteri Diktisaintek sebagai Direktur Polnustar Periode 2026–2030 BREAKING NEWS : Gempa M 7,7 Guncang Barat Laut Tahuna, BMKG Keluarkan Peringatan Dini Tsunami Bupati Sitaro Ditahan, Dugaan Korupsi Dana Erupsi Gunung Ruang Rugikan Negara Rp22,7 Miliar Empat Kampung di Tatoareng Krisis Air, Warga Hadapi Ancaman Kemarau DPD ABPEDNAS Sulut Gelar Rapat Pleno Perdana Bahas Program Kerja dan Tindak Lanjut Kerjasama dengan Kejaksaan

Bitung · 11 Mei 2026 15:53 WITA ·

Wilker HAM Sulut Gelar Evaluasi Perda di Bitung


Wilker HAM Sulut Perbesar

Wilker HAM Sulut

Bitung, Sulutnews.com.  Wilker HAM Sulut Melaksanakan Kegiatan Rapat Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) di Kota Bitung berlangsung dengan baik, tertib, dan penuh antusiasme dari seluruh peserta. Senin(11/05/26)

Kegiatan ini mendapat dukungan serta partisipasi aktif dari perangkat daerah terkait sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendorong pengarusutamaan HAM pada setiap produk hukum daerah.

Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Tengah yang diwakili oleh  Syahril Labantu, S.E., selaku Analis HAM Ahli Madya.

Dalam sambutannya disampaikan pentingnya analisis dan evaluasi peraturan daerah dari perspektif HAM guna memastikan setiap kebijakan dan regulasi daerah selaras dengan prinsip-prinsip penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM.

dilanjutkan dengan pemaparan materi terkait Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah dari Perspektif HAM yang disampaikan oleh Budi Kristiarto, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bitung.

Dalam paparannya, narasumber menekankan pentingnya sinkronisasi produk hukum daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai HAM agar kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Melalui kegiatan ini diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan regulasi daerah yang responsif terhadap HAM, sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia.

 

Artikel ini telah dibaca 948 kali

Baca Lainnya

2 Kasus Curanmor Terungkap, Tim URC dan Pantera Polres Bitung Amankan Tiga Pelaku 

29 Agustus 2026 - 17:29 WITA

Penanganan Karhutla Pemkot Bitung Siagakan Posko Pemadam Kebakaran 

28 Agustus 2026 - 23:28 WITA

Imigrasi Bitung Perkenalkan Portal MIDO, Informasi Layanan Kini Lebih Mudah Diakses

27 Agustus 2026 - 17:46 WITA

KPU Sosialisasi Pemilu Berintegritas, Kajari Bitung Hadir Sebagai Nara Sumber

27 Agustus 2026 - 17:22 WITA

KPU Bitung

Kanwil Kemenkum Sulut dan HNSI Bitung Teken PKS Pembentukan Posbatas

26 Agustus 2026 - 23:59 WITA

PWI Sulut Siap Kawal Program Pembangunan YSK

26 Agustus 2026 - 23:11 WITA

Trending di Bitung