Bupati Sirajudin Lasena & Kejari Bolmong Utara Agus Tri Hartono memimpin Rakoord Forkopimda
Bolmong Utara, Sulutnews.com – Bupati Bolaang Mongondow Utara Dr. Sirajudin Lasena, SE., M.Ec.Dev mengikuti rapat bersama Forkopimda, bertempat di Ruang Rapat Kejaksaan Negeri Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Kamis (29/01/2025).
Kasus Tindak Pidana Perdagangan Manusia (TPPM) dengan korban warga Bolangitang, Bolaang Mongondow Utara (Bolmong Utara), Sulawesi Utarayang dikirim ke Kamboja memang pernah terjadi dan telah ditangani oleh pihak berwenang.
Pemulangan korban penipuan telah dilaksanakan pihak berwenang Indonesia, termasuk Polri dan KBRI Phnom Penh, terus berupaya memulangkan WNI yang menjadi korban TPPO di Kamboja. Beberapa pemulangan WNI dari Kamboja telah dilakukan, termasuk 9 WNI pada Desember 2025 yang salah satunya berasal dari Sulawesi Utara telah dipulangkan ke Bolangitang.
“Kasus ini menjadi peringatan keras bagi masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri tanpa melalui prosedur resmi. Masyarakat diimbau untuk menggunakan jalur resmi penempatan pekerja migran melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan memeriksa legalitas lowongan kerja yang ditawarkan.” ungkap Bupati Sirajudin Lasena.
Fakta-fakta hasil Rakoor Forkopimda Bolmong Utara antara lain :
1. Penyampaian dari Kajari Bolmong Utara Agus Tri Hartono, SH. MH, yang intinya:
– Kegiatan rapat FORKOPIMDA ini dari bapak Bupati di gilir ke setiap instansi dan kali ini merupakan giliran kami dari kejaksaan, dan kegiatan ini membahas tentang isue-isue yang berkembang di daerah kita.
– Beberapa waktu lalu ada terjadi tindak pidana perdangan manusia dengan korban warga Bolangitang yang di kirim ke Kamboja.
– Orang yang awalnya jadi korban setelah kembali bisa menjadi perekrut di wilayah Bolmong Utara.
– Perekrutan yang di iming-imingi dengan gaji besar dan sebagainya sehingga calon korban tergiur.
– Untuk pencegahan kita harus melakukan edukasi,penyuluhan hukum kepada masyarakat agar tidak tergiur dengan iming-iming gaji tinggi dan sebagainya.
– Obyek Wisata Pantai Batupinagut saat ini sudah mulai ramai dengan pengunjung yang datang bahkan ada yang berenang dan ini sangat rawan karena tidak ada penjaga pantai dan batasan untuk lokasi bisa mandi dan sebagainya.
– Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) adalah inisiatif pemerintah (berdasarkan Inpres No 9/2025) untuk memperkuat ekonomi desa melalui pembentukan atau revitalisasi koperasi yang berbasis gotong royong dan partisipasi warga. Untuk KDKMP kami selalu menawarkan ke setiap desa untuk pendampingan hukum.
– Kami menyarankan kedepan agar kita bentuk team untuk turun ke setiap desa agar kita bisa mengetahui apa kendala yang di hadapi oleh kepala desa, setelah itu kita mencari solusi dari setiap permasalahan yang ada di desa terkait pembangunan KDKMP.
– Untuk restoratif justice kami meminta agar di siapkan tempat di setiap kecamatan agar bisa menjangkau masyarakat di desa setiap kecamatan dengan cepat.
– Terkait Makanan Bergizi Gratis (MBG) kemaren sudah diluncurkan perdana di SDN 4 Sangkub, pemda sudah menguslkan 6 lokasi namun tidak di setujui oleh pusat.
– Kami menawarkan diri untuk membantu pemda dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah terkait pembangunan MBG.
2. Penyampaian dari Bupati Bolmong Utara Sirajudin Lasena, yang intinya :
– Situasi Kab. Bolmong Utara masih aman terknedali dan kegiatan masyarakat masih berjalan normal sesuai dengan profesi masyarakat yang ada di Kab. Bolmong Utara.
– Untuk kantor sementara Pangadilan Negeri kami akan usahakan ada gedung kantor Bupati lama, untuk lahan nanti kita akan mengecek bersama apa layak atau tidak untuk pembangunan gedung Kantor pengadilan negeri Bolmong Utara.
– Untuk gerai KDKMP di Bolmong Utara ada beberapa yang sedang di bangun, ada gejolak yang terjadi terkait pemotongan dana desa 60% lebih untuk membiayai insentip aparat desa dan sebagainya di desa, nanti kami akan melihat kedepan untuk menurunkan nominal atau mengurangi personel di desa.
– Ada ketakutan dari beberapa kepala desa terkait pembangunan gerai KDKMP bahwa nanti setelah di bangun gerainya kemudian tidak digunakan, Sangadi juga menyampaikan untuk diadakan sosialisasi kepada masyarakat agar bisa faham dan bisa menerimanya.
– Untuk kendala ada lahan tapi terkendala ada yang perlu penimbunan tapi di RAB tidak ada,ada yang perlu meratakan gunung Tapi RAB tidak ada.
– Untuk kampung nelayan ada satu yang sudah siap di Desa Tombulang Pantai Kec. Pinogaluman dengan anggaran 22 Miliar, untuk lahan tidak tumpang tindih, Kami sudah mengajukaan dua slot yaitu Desa Busisingo Utara Kec. Sangkub dan Desa Iyok Kec. Bolangitang Barat dengan anggaran yang sama tinggal menunggu pengecekan langsung dari pemerintah pusat.
– Untuk Damkar kami sudah mengajukan ke Gubernur Sulut dan itu merupakan atensi kami untuk mengatasi kebakaran yang terjadi di wilayah Kab. Bolmong Utara.
– Untuk kasus perdagangan manusia kami akan menberikan instruksi ke para sangadi agar bisa menyampaikan ke masyarakat tidak terpengaruh dengan bujukan dari para perekrut agar tidak ada masyarakat Bolmong Utara yang menjadi korban penipuan.
– Untuk penjaga pantai dan batasan untuk permandian di kawasan obyek Wisata Pantai Batupinagut akan segera kami tindak lanjuti.
– Untuk MBG kami sudah Lanucing di Busisingo Utara itu merupakan milik swasta dan saat ini mampu menyiapkan 1000 porsi perhari dan akan di tingkatkan ke depan, untuk MBG harus ada pengawasan yang ketat agar makanan yang di siapkan benar-benar sehat dan memenuhi gizi, mulai dari suplai bahan baku sampai pendistribusian sampai ke sekolah, bila perlu di cicipi dulu sebelum di sajikan ke siswa.
– Untuk pembagunan tambak udang faname di lokasi eks HGU Desa Biontong sudah siap tinggal menunggu amdal dan pesetujuan dari pemerintah pusat.
– Beberapa waktu lalu kami menerima dari Aliansi Peduli Tambang Rakyat mengajukan untuk segera diterbitkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan kami sudah berkoordinasi dengan Gubernur Sulut untuk penetapan lokasinya, dan nanti akan di rapatkan apa itu pribadi atau koperasi, akan di rapatkan dengan Pemprov Sulawesi Utara.
– Untuk masyarakat yang bekerja di lahan tambang selagi tidak menggunakan alat berat dan bahan berbahaya dan hanya untuk mencari makan dipersilahkan sesuai penyampaian Gubernur Sulut.
Dandim 1303 BM Letkol Inf Manashe Lomo. S H.,M.I.P., Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Yajid. SH., M.H.,
3. Penyampaian dari Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Yajid. SH., M.H., yang intinya :
– Kami dari Pengadilan Negeri Kotamobagu mendukung segala program pemerintah daerah Kab. Bolmong Utara.
– Kami setelah komunikasi ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara maka di Kab. Bolmong Utara akan disiapkan Kantor Satker Pengadilan Negeri Bolmong utara.
– Kami meminta lahan dan gedung sementara karena dalam waktu dekat pegawai akan di dorong ke Bolmong Utara.
4. Penyampaian dari Dandim 1303/BM Letkol Inf Manashe Lomo, S.H., M.I.P, yang intinya :
– Bahwa TNI mendukung program yang di canangkan pemerintah.
– Program KDKMP yang saat ini sedang berjalan pembangunannya dan setiap hari di laporkan, target di setiap desa harus ada satu KDKMP, kami sudah memerintahkan Danramil untuk berkoodinasi dengan kepala desa, karena setiap desa harus ada KDKMP bukan hanya perwakilan setiap kecamatan.
– Permasalahan yang ada rata-rata ketersediaan lahan di desa, jadi kami meminta kepada pimpinan daerah untuk mengedukasi kepada para kepala desa untuk dapat menyiapkan lahan untuk KDKMP.
– Di wilayah Kab. Bolmong Utara rata-rata berada di garis pantai maka akan di bangun Kampung Nelayan Merah Putih, dan kami berkoordinasi dengan dinas kelautan, karena ini merupakan program pemerintah pusat.
Kapolres Bolmong Utara diwakili Kabag Ren Polres Boltara AKP J. Simajuntak.
5. Penyampaian dari Kapolres diwakili Kabag Ren Polres Bolmong Utara AKP J. Simajuntak, yang intinya :
– Laporan Polisi (LP) kami sampai saat ini ada sebelas dan masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan.
– Untuk kegiatan patroli dengan keterbatasan mobilitas, karena saat ini banyak kendaraan yang sedang dalam perawatan kendaraan.
– Untuk lakalantas yang sering terjadi dari Kecamatan Pinogaluman sampai Kecamatam Sangkub maka perlu bersinergi dengan Dinas Perhubungan untuk mengsosialisasikan ke sekolah- sekolah.
– Untuk kejadian kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu di Bintauna, kami meminta agar di wilayah Bintauna Sangkub ada satu Damkar agar bisa cepat mengatasi penanggulangan kebakaran. *** GG
