Bitung, Sulutnews.com — Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Bitung, Paulus Denny Liemitang, menyoroti empat isu strategis yang dinilai krusial bagi arah pembangunan daerah,
mulai dari pengawasan warga negara tanpa dokumen, evaluasi pelaksanaan Festival Pesona Selat Lembeh (FPSL) 2025, efisiensi anggaran menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov), hingga peningkatan kesejahteraan nelayan dan penguatan sektor perikanan.
Paulus Denny Liemitang mengungkapkan kekhawatirannya terhadap keberadaan sejumlah warga tanpa dokumen yang berada di wilayah perairan dan pesisir Kota Bitung.
Menurutnya, hal ini perlu menjadi perhatian serius agar tidak menimbulkan persoalan sosial di kemudian hari.
Ia berharap pihak terkait dapat mengambil langkah langkah strategis demi kelangsungan hidup warga tanpa dokumen yang berdomisili di pesisir laut Kota Bitung.
” Sudah saatnya pemerintah memperhatikan warga tanpa dokumen di pesisir Bitung. Meski mereka tak tercatat di Filipina, hak mereka atas kesehatan, pendidikan, dan kehidupan yang layak tetap harus dijamin.” Cetusnya. Sabtu(18/10/25).
Paulus juga mengapresiasi pelaksanaan Festival Pesona Selat Lembeh (FPSL) 2025 yang dinilai sukses menggerakkan ekonomi dan mengangkat nama Kota Bitung di kancah nasional.
Namun, dari sisi lain ia menilai masih ada ruang perbaikan, terutama dalam hal pelibatan penggiat seni lokal.
“Kita patut berterima kasih atas terselenggaranya FPSL yang meriah dan berdampak ekonomi.
Namun masih ada kekurangan, terutama dalam hal keterlibatan pelaku seni daerah yang justru terkesan dianaktirikan.
Ke depan, pelestarian budaya dan kearifan lokal harus lebih ditonjolkan,” tegasnya.
Di samping itu, ia juga menyoroti tantangan efisiensi anggaran saat ini, namun satu hal yang tidak kala penting adalah pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi(Porprov).
Menurutnya, efisiensi bukan berarti menghambat pembangunan, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat sasaran dan terarah.
“Kita memahami kebijakan efisiensi fiskal dari pusat. Namun di daerah, pemerintah perlu segera mengajukan perbaikan sarana dan prasarana olahraga.
Efisiensi bukan berarti memotong pembangunan, melainkan menajamkan arah penggunaan anggaran agar tidak mubazir, sebagaimana pesan yang selalu disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto,” jelasnya.
Ia menambahkan, persiapan Porprov tetap berjalan meski menghadapi efisiensi anggaran yang ketat.
Pemerintah daerah, kata Paulus, berharap kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat dapat membuka ruang bagi pengajuan perbaikan sarana dan prasarana olahraga.
“Tujuan utama efisiensi adalah pembangunan yang terarah, bukan sekadar penyerapan anggaran tanpa hasil,” imbuhnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan nelayan serta optimalisasi sektor perikanan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bitung.
Ia mendorong percepatan pembangunan eco fishing port serta penambahan kuota subsidi BBM untuk nelayan agar produktivitas meningkat.
“Kota Bitung memiliki potensi besar di sektor perikanan. Pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan nelayan dan mempercepat pembangunan eco fishing port.
Selain itu, kuota subsidi BBM bagi nelayan harus ditambah agar kegiatan melaut tidak terkendala,” tutup Paulus Denny Liemitang.
(Tzr)
