Rote Ndao, Sulutnews.com – Masyarakat Kabupaten Rote Ndao, khususnya para calon penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako, menyampaikan desakan agar Bupati Rote Ndao segera melakukan audit terhadap data penerima bantuan di setiap desa dan kantor pos di seluruh wilayah Rote Ndao. Hal ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan PKH dan sembako kepada masyarakat yang berhak.
Kecurigaan muncul di kalangan masyarakat terkait potensi manipulasi data penerima oleh oknum kepala desa yang diduga bekerja sama dengan pendamping PKH dan petugas kantor pos. Masyarakat menuding adanya praktik penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut, sehingga hak-hak masyarakat yang seharusnya menerima bantuan menjadi terabaikan. Isu ini telah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Pada hari Kamis, 23 Oktober 2025, media ini menerima berbagai keluhan dari masyarakat melalui diskusi kelompok maupun percakapan pribadi. Keluhan tersebut mencuat setelah sejumlah warga dari berbagai desa melakukan protes terhadap pendamping PKH dan pihak kantor pos terkait penyaluran bantuan yang tidak sesuai.
Masyarakat mendesak Bupati Rote Ndao untuk segera memberikan klarifikasi terkait status penerima bantuan, terutama bagi mereka yang namanya telah terdaftar namun tidak menerima bantuan, atau yang namanya diduga dihilangkan dari daftar penerima oleh pihak desa dan kantor pos. Transparansi dan tindakan tegas dari pemerintah daerah sangat diharapkan untuk mengatasi permasalahan ini dan memastikan bantuan tepat sasaran.
Reporter: Dance Henukh
