Bitung, Sulutnews.com – Para Kepala Divisi Kanwil Kemenkumaham Sulut dan Kepala Unit Pelaksana Teknis daratan menyaksikan secara virtual Peluncuran Perpres Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM. Perpres yang ditetapkan pada tanggal 26 September 2023 oleh Presiden Joko Widodo, mengatur mengenai Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM) dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Senin(06/11/23).
Pada kesempatan tersebut, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly memberikan penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) kepada 11 unit Kerja P2 HAM Terbaik, sedangkan 230 unit kerja lainnya yang telah ditetapkan sebagai unit kerja P2HAM, piagam penghargaannya akan diserahkan masing-masing oleh Kepala Kantor Wilayah.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Rudy Hendra Pakpahan mewakili Kakanwil Kemenkumham Sulut hadir menyerahkan piagam penghargaan kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II A Manado dan Kepala Divisi Administrasi bertempat di Lapangan Hijau Kanwil Kemenkumham Sulut.
Pada acara yang sama, diluncurkan aplikasi Sistem Informasi Pemajuan HAM (SIPHAM) yang memudahkan masyarakat mengakses 13 jenis layanan Ditjen HAM dalam 1 aplikasi sebagai pelaksanaan penghormatan, pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM (P5HAM).
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD secara resmi meluncurkan Perpres Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM serta melakukan pengukuhan dan penyematan pin secara simbolis kepada MenkumHAM selaku ketua GTN BHAM, para pejabat tinggi negara dan perwakilan APINDO, KADIN, serta HIPMI yang terlibat dalam GTN BHAM. Sejumlah tamu kehormatan diantaranya Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Charge de’affaires European Union, dan Resident Representative UNDP Indonesia mendampingi Menko Polhukam dalam proses penyematan pin tersebut.
Dalam sambutannya, Menko Polhukam mengucapkan selamat atas terbitnya Perpres No 60 Tahun 2023 tersebut, “ Pembentukan gugus tugas Bisnis dan HAM di tingkat nasional dan daerah diharapkan dapat mengutamakan Bisnis dan HAM dalam setiap progamnya secara efektif, efisien dan terukur” ucap Mahfud MD.
(Tzr)
