Bitung, Sulutnews.com – Lewat Sidang Pleno Rakor Evaluasi Kinerja BPSDM Hukum dan HAM, Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Iwan Kurniawan berupaya meningkatkan kepedulian terhadap pengembangan kompetensi ASN Kementerian Hukum dan HAM. Jakarta, Selasa(28/11/23).
Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kemimpinan, Morina Harahap yang ditunjuk menjadi pimpinan sidang pleno menyerahkan kepada Kepala BPSDM, Iwan Kurniawan hasil rekomendasi dari 3 komisi yakni komisi I bertugas merekomendasikan rencana kerja BPSDM Tahun 2024 yang dipaparkan sebelumnya oleh Kadivmin Kanwil Kemenkumham DKI, rekomendasi rencana aksi BPSDM Tahun 2024 oleh komisi II yang dipaparkan oleh Kadivmin Kanwil Kemenkumham Jawa Barat dan rekomendasi peta jabatan penilaian kompetensi dan pelatihan oleh komisi 3 yang dipaparkan oleh Kadivmin Jawa Timur.
Adapun Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Sulut, Wahju Prihandono berperan menjadi Koordinator pendamping tim perumus Komisi II dalam sidang pleno tersebut.
Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama penyelenggaraan penilaian kompetensi dan pelatihan SDM antara Kepala BSPDM Hukum dan HAM dengan perwakilan dari unit eselon 1 Kemenkumham dan penandatanganan berita acara Rapat Koordinasi Kinerja BPSDM Hukum dan HAM oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
Iwan Kurniawan Kepala BPSDM Hukum dan HAM menyampaikan tanggapannya atas hasil rekomendasi, bahwasanya hasil rekomendasi akan ditindaklanjuti melalui pembentukan tim yang melibatkan seluruh unit eselon 1.
“Untuk memajukan pengembangan kompetensi ASN Kemenkumham,kita butuh 3 hal utama yang pertama yakni Man (manusia), saya berharap setiap unit eselon 1 memasukkan 10 orang terbaiknya untuk menjadi widyaiswara BPSDM Hukum dan HAM, bekerja bersama dengan 18 Widyaiswara BPSDM Hukum dan HAM yang ada saat ini, untuk Methodsnya (Metodenya) akan menjadi urusan kami BPSDM Hukum dan HAM, sedangkan untuk Materialnya kami mohon bantuan anggaran, dukungan sarana prasarana dari unit eselon 1 Kemenkumham penghasil PNBP. Selain itu saya berharap adanya pengembangan akreditasi program pelatihan untuk jabatan analis hukum, perancang perundang-undangan dan penyuluh hukum”.
Diakhir acara, Iwan Kurniawan menyampaikan closing statementnya bahwa pada prinsipnya membangun kompetensi SDM menjadi tanggung jawab kita bersama.
“ Oleh karena itu ajak semua ASN Kemenkumham untuk sadar peningkatan kompetensi. Semoga apa yang kita hasilkan menjadi legacy, amal ibadah dan bernilai ibadah yg pahalanya akan terus mengalir, tuntaskan semua yang sudah kita mulai, terimakasih kepada peserta rakor dan apresiasi kepada seluruh panita penyelenggara, ” ucap Kepala BPSDM, Iwan Kurniawan.
(Tzr)
