Bolmong Utara, Sulutnews.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dr. Jusnan C. Mokoginta, MARS membuka Entry Meeting Pelaksanaan Audit Tujuan Tertentu Tahun 2026 bertempat di Ruang Kerja Sekretaris Daerah, Kantor Bupati Boltara. Senin (24/8/2026)
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah sebagai tindak lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2026 dan dukungan terhadap percepatan pencegahan korupsi melalui Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Monitoring Center for Prevention (IPKD MCP) KPK-RI.
Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan bahwa audit tujuan tertentu merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten, saya berharap melalui audit ini kita bisa mengidentifikasi potensi permasalahan lebih awal. Saya minta kepada seluruh pimpinan OPD, PPTK dan Bendahara Pengeluaran agar memberikan data yang valid, terbuka dan kooperatif kepada tim auditor,” tegas Sekda.
Lebih lanjut Sekda menekankan agar hasil audit tidak dipandang sebagai bentuk mencari kesalahan, melainkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk penguatan sistem pengendalian internal di masing-masing OPD.
“Mari kita jadikan audit ini sebagai momentum untuk belajar dan berbenah. Tujuannya satu, yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan penggunaan anggaran yang efektif, efisien serta sesuai aturan,” lanjut Sekda.
Menurut keterangan pers Kepala Inspektorat Bolmong Utara Khristanto Nani, S.STP., M.H, Entry meeting Audit dengan Tujuan Tertentu (ADTT) atau Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) tahun 2026 adalah pertemuan awal formal antara tim auditor/pemeriksa dengan pihak entitas terperiksa.
“Pertemuan ini krusial untuk menyamakan persepsi, membangun komunikasi, dan memaparkan kerangka kerja audit,” ujarnya.
Tujuan Utama Entry Meeting :
- Membuka komunikasi resmi dan membangun kerja sama yang baik antara auditor dan pengelola entitas.
- Menyampaikan maksud, sasaran, serta ruang lingkup spesifik dari objek yang akan diaudit.
- Menjelaskan metodologi, jadwal, dan jangka waktu pelaksanaan penugasan lapangan.
- Meminta dukungan data, dokumen awal, serta aksesibilitas personil yang bertanggung jawab di instansi terkait.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten bidang Administrasi Umum, pimpinan OPD terkait, PPTK serta Bendahara Pengeluaran dari 10 OPD, yakni: Sekretariat DPRD, Bappelitbangda, BPKPD, BKPSDM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, DPMPTSP, Dinas Kesehatan, DPPKBPPPA, Dinas PUPR, dan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. *** GG
